WAMENA, SUARAPAPUA.com — Forum Bersama Untuk Rekonsiliasi Jayawijaya
(FoBerja), hari ini, Jumat (27/1/2017) dihalaman Kantor DPRD Jayawijaya secara terbuka mendeklarasikan diri dihadapan Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Soleman Elosak dan para anggota DPRD Jayawijaya. Sekaligus penyerahan surat deklarasi sebagai bentuk aspirasi kepada Gubernur Papua dan MRP untuk ditindaklanjuti sebagai desakan penyusunan Perdasus pemilihan kepala daerah orang Asli Papua.
FoBerja adalah forum yang dibentuk anak-anak Papua di Lembah Balim Pegunungan Tengah Papua sebagai wadah pemersatu mengusung pemimpin daerah berhati hamba untuk masa depan Jayawijaya dan Papua yang lebih baik kedepan.
Melkias Yeke Gombo, Ketua FoBerja Kabupaten Jayawijaya disaat deklarasi forum tersebut menyatakan bahwa saat ini adalah saatnya anak daerah pimpin daerahnya dengan versinya sendiri tanpa intervensi orang lain. Dimana Hak sipil masyarakat adat diakui UUD 45, termasuk deklarasi PBB nomor 5 jelas mengatur tentang masyarakat adat, sehingga Forbeja dibentuk.
“Hari ini kami datang sampaikan itu, bahwa orang Balim tidak bisa lagi dibeli dengan uang, dengan supermi, dengan harta dan lain sebagainya, sehingga atas nama pejuang, leluhur yang mati di tanah Jayawijaya dan atas nama seluruh masyarakat adat Jayawijaya datang ke Kantor DPRD ini mendeklarasikan diri bahwa kamilah yang harus menjadi pemimpin di
negeri dan di daerah kami sendiri,” tegas Melkias Gombo kepada ratusan massa pendukung ForBeja di halaman Kantor DPRD Jayawijaya.
“Yang harus menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah harus dari anak asli Jayawijaya, dari klen suku Wita – Waya. Tidak dari luar Jayawijaya. Kami tolak pemimpin yang kapitalis, imperialis dan anti kebebasan demokrasi di Jayawiajaya,” ungkap Melkias.
Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya, Solemen Elosak menyatakan, inilah saatnya anak daerah pimpin daerahnya sendiri. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat untuk bisa datang ke Kantor DPRD, karena kantor inilah aspirasi disampaikan.
“Tetapi saya mau sampaikan kepada para wartawan untuk menulis berita sesuai dengan fakta dan realitas yang ada, jangan memutar balikan fakta. Ada pemberitaan yang disiarkan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan disampikan. Cara kerja seperti ini memperkeru suasana,” pungkas Solemen Elosak.
Esau Wetipo, Anggota DPRD Jayawijaya mengatakan, saat ini bukan waktunya diskriminasi, karena cara-cara diskriminasi itu adalah cara-cara dulu. Untuk saat ini Otsus 21 telah menjamin orang Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri, sehingga Jayawijaya harus
membuktikan dengan dipimpin oleh anak daerah.
“Kami harus kerja keras untuk menjadi bupati dan wakil bupati orang Wamena. Contoh Pilkada Kabupaten Jayapura, orang Jayapura menolak orang non-Jayapura mencalonkan diri menjadi bupati, ternyata ada orang non-Papua yang telah mencalonkan diri. Kita di Jayawijaya melihat cara ini,” kata Esau Wetipo.
Bertus Asso, Anggota DPRD Jayawijaya menyoal tentang pelantikan pejabat struktural Pemda Jayawijaya yang dilakukan baru-baru ini di gedung Ukumherarik Asso. Menurutnya, ada kepentingan oknum pejabat yang memonopoli jabatan yang hampir-hampir tidak ada orang asli Wamena yang menduduki kepala dinas dan kepada badan.
“Kalau lelang jabatan besok kami pengusaha asli Wamena mau kemana? Kami sampaikan terima kasih karena sudah bangun kami, tetapi sekarang biarkan kami anak adat Jayawijaya pimpin,” tegas Bertus Asso.
Deklarasi ini disaksikan oleh Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo dan Kapolres Jayawijaya, AKBP.Yan Pieter Reba. Setelah deklarasi masa meninggalkan halaman Kantor DPRD Jayawijaya dengan tertip.
Sebelumnya, Kamis (26/1/2017) FoBerja gelar seminar sehari tentang pemimpin masa depan anak adat asli Jayawijaya di gedung Ukumherarik Asso.
Pewarta: Elisa Sekenyap
