NABIRE, SUARAPAPUA.com — Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) mengapresiasi aksi demo damai yang dilakukan Mahasiswa Pecinta Alam se-Indonesia, rabu (1/01/2017), di Kantor DPRD Kabupaten Paniai.
“Kami LPMA SWAMEMO berterimakasih kepada adik-adik yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam se-Indonesia, juga kepada seluruh masyarakat paniai yang ikut terlibat karena sudah mengingatkan Pemerintah Daerah tentang persoalan di Degeuwo, lewat aksi demo damai,” kata Sekertaris LPMA SWAMEMO, Yohanes Kobepa, kepada suarapapua.com, Jumat (3/2/2017), di Nabire.
Dikatakan demikian, karena dia menilai, aksi tersebut menunjukkan persoalan di Degeuwo adalah persoalan yang harus disuarakan oleh semua komponen. Tidak hanya satu kelompok, satu lembaga, dan atau oleh satu suku saja.
“Saya dengar, dalam aksi itu bukan hanya mahasiswa saja, masyarakat biasa bahkan pegawai juga ikut demo. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan persoalan Degeuwo itu persoalan umum, maka harus dilihat juga secara umum. Bukan hanya satu atau dua kelompok saja,” beber dia.
Baca: Tuntut Segera Tutup Degeuwo, Masyarakat Demo di DPRD Paniai
Kata dia, pemerintah baik daerah maupun provinsi harus segera bertindak seperti beberapa tuntutan yang telah disampaikan.
“Suara rakyat adalah suara tangis. Apalagi masalahnya disampaikan lewat aksi. Maka itu, pemerintah tidak boleh punya alasan untuk tidak dengar. Sampai kapan suara rakyat mau didengar kalau pemerintah selalu bersikap acuh,” bebernya.
Namun, lebih lanjut ia mengatakan, jika tetap tak ada reaksi dari pemerintah terkait aksi tersebut, pihaknya bersama Mahasiswa Pecinta Alam se-Indonesia akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa lebih banyak.
“Kalau aksi kemarin tetap tidak didengar, kami dari pihak lembaga dan adik-adik dari Mahasiswa Pecinta Alam se-Indonesia akan kembali lakukan aksi. Massa yang akan kami turunkan pun lebih banyak dari aksi kemarin,” tegas dia.
Alasannya, sejak masalah Degeuwo ada, LPMA SWAMEMO selalu berupaya lewat berbagai cara meminta supaya pemerintah baik daerah maupun provinsi untuk hentikan namun selalu digubris.
“Sejak lembaga ini ada, kami selalu minta supaya pemerintah hentikan semua aktivitas ilegal di Degeuwo tapi tak pernah didengar. Tidak tahu karena apa. Selain kami tatap muka langsung, lewat seminar, diskusi, dan lainnya kami tempu tapi begitu sudah. Dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu yang terjadi,” ucap dia.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
