NABIRE, SUARAPAPUA.com — Hari pencoblosan Pilkada Serentak Jilid II 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu para bakal calon di 11 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Papua diminta tidak melakukan praktik politik uang.
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan praktik politik uang dalam pilkada adalah tindakan paling kotor dan tidak sehat. Sehingga tidak benar jika para bakal calon yang maju, melakukan praktik politik uang untuk meraih kemenangan.
“Hari pencoblosan pilkada tinggal seminggu. Bagi bakal calon tentu punya strategi masing-masing untuk meraih kemenangan. Salah satu hal yang sering dilakukan adalah money politik atau uang politik. Saya yakin hal itu pasti terjadi. Maka saya katakan tindakan itu tidak bisa dibenarkan,” kata Laurenzus, kepada suarapapua.com, kamis (9/2/2017).
Berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, Anggota Komisi I DPRP Papua ini berharap untuk mendapatkan suara lebih banyak, baiknya setiap bakal calon tidak melakukan praktik money politik. Sebab, dampak dari itu selain ke pribadi, juga akan berpengaruh saat menjalankan tugas sebagai seorang publik figur.
“Balon yang terpilih karena uang, jelas tidak akan menjalankan tugas dengan baik karena harus tunduk dan pro kepada yang kasih uang. Jadi para bakal calon harus pikir itu baik,” ucap dia.
Selain ke masyarakat, kata dia, sikap money politik juga akan mempengaruhi mental generasi muda papua.
“Selain masyarakat jadi korban, generasi muda juga ikut korban. Kenapa? karena tindakan ini mempengaruhi cara berpikir orang, terutama buat generasi-generasi muda papua. Jadi stop wariskan praktek kotor ini ke generasi muda,” tegasnya.
Untuk itu, Kepada Masyarakat yang akan memilih, dia berharap, sebelum jatuhkan pilihan ke salah satu kandidat, harus berpikir dewasa dan teliti melihat rekam jejak para bakal calon.
“Jangan berikan dukungan suara kepada balon yang tak mampu atau karena dibayar dan atau karena sesama partai, suku dan agama,” harap dia.
Harapan yang sama disampaikan juga kepada pihak penyelenggara pemilukada agar harus bersikap netral. Tidak memihak kepada calon tertentu.
“Saya percaya pihak KPU dan panwaslu akan menyelesaikan pemilihan ini sesuai aturan dan tepat waktu. Dan pesan saya, jangan mau dibayar,” harapnya lagi.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
