NABIRE, SUARAPAPUA.com — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua seringkali berujung konflik antarmasyarakat akibat perebutan kekuasaan elite politik lokal. Dampaknya jelas kepada masyarakat kecil, bahkan mereka selalu menjadi korban luka bahkan sampai hilang nyawa.
Laurenzus Kadepa, anggota Komisi I DPRP Papua, mengimbau hal demikian harus dicegah dalam Pilkada serentak jilid kedua, 15 Februari 2017.
Ia menduga biang dari terjadinya konflik, salah satunya adalah ulah para kandidat yang dinyatakan tak lolos dalam verifikasi awal penetapan calon tetap yang dilakukan KPUD setempat.
Menurut Kadepa, lantaran tak terima dengan hasil verifikasi, para kandidat tersebut sering membangun opini negatif yang berbau provokatif untuk menciptakan konflik dan berimbas pada suasana Pilkada.
“Saya harap para calon yang jatuh di tahap verifikasi awal agar dapat menahan diri. Tidak boleh membangun pemahaman yang intinya mengajak masyarakat untuk mengganggu jalannya Pilkada,” kata Kadepa, kepada suarapapua.com, Jumat (10/2/2017).
Harapan yang sama disampaikan kepada para calon yang telah ditetapkan untuk dipilih rakyat pada saat pemungutan suara.
“Setiap bakal calon tetap harus berbesar hati menerima hasil dari Pilkada. Jika kalah saing dalam perolehan suara, tidak boleh ciptakan sesuatu yang berujung pada konflik,” harapnya.
Kadepa juga menghimbau, masyarakat harus menghindari segala isu yang muatannya berbau konflik atau berupa ajakan untuk melakukan konflik di daerah.
“Yang jadi korban pasti masyarakat dan itu terjadi dimana-mana. Pesan saya bagi masyarakat dimana saja, jangan mau diajak atau terpancing dengan ajakan-ajakan bikin konflik,” ujar Kadepa.
Secara khusus Pilkada di Kabupaten Dogiyai karena memiliki track record yang buruk di Pilkada awal, ia minta pada penyelenggaraa Pilkada kedua ini, para kandidat yang tak lolos harus berjiwa besar menerima keputusan dan tak boleh terjadi konflik seperti masa lalu.
“Saya minta kita semua berjiwa besar menerima apapun yang telah diputuskan oleh KPU dan Panwas sebagai pihak penyelenggara. Jika pihak penyelenggara (KPU dan Panwas) bersalah, ya ini soal kode etik. Ada lembaga berwenang yang memberikan sangsi kepada mereka,” tuturnya.
Kata dia, harapan-harapan tersebut disampaikan agar sama-sama menciptakan Papua aman selama Pilkada berlangsung.
“Supaya tidak lagi memberi peluang kepada pihak ketiga untuk masyarakat menjadi korban. Siapapun yang menang atau terpilih adalah terbaik,” imbuh Kadepa.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Mary Monireng
