Selain Pilkada DKI dan Aceh, Kapolri Sebut Papua Rawan

0
1819

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemungutan suara pada Pilkada 2017 akan segera dilaksanakan. Polri telah memetakkan potensi konflik dalam pelaksanaan pesta demokrasi, selain DKI Jakarta dan Aceh, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut beberapa daerah di Papua rawan terjadi konflik antarmassa pendukung.

Sebagaimana dilansir sejumlah media nasional, Kapolri memastikan pihaknya tetap memantau daerah yang dinilai cukup rawan saat berlangsungnya Pilkada. Ia juga mengajak seluruh masyarakat agar menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Khusus daerah yang dikategorikan cukup rawan saat Pilkada, Polri telah menambah personil di lapangan. “Ya, ada penambahan personil. Tergantung dinamika. Kalau kita anggap rawan, kita tambah,” kata Kapolri belum lama ini di Jakarta.

Kapolri mencatat daerah yang dianggap memiliki potensi rawan saat Pilkada 2017 adalah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua.

Baca Juga:  Mendukung Pilkada 2024, Pemkab Lanny Jaya Serahkan Dana Hibah Tahap Kedua

Untuk itu, Tito telah meminta kepada Kapolda segera melaporkan situasi keamanan di wilayahnya. Dengan laporan itu, ada kebijakan Kapolri antara lain menambah personil, juga langkah-langkah yang harus dilakukan aparat kepolisian.

ads

Khusus di Papua, Kapolri mengatakan akan memberi perhatian khusus di wilayah pegunungan Papua, seperti Puncak Jaya, dalam mengamankan Pilkada serentak 2017.

Kapolri berpesan kepada para pasangan calon bersama masyarakat menjaga keamanan, tidak bermusuhan, dan tetap bersatu seperti sebelumnya.

Ini ditujukan pula bagi 11 kabupaten/kota di Papua selama penyelenggaraan Pilkada. Peserta maupun pendukung, harap Kapolri, sama-sama berusaha menjaga situasi aman kondusif, tak menimbulkan persoalan yang berujung konflik atau pertumpahan darah.

Baca Juga:  Datangi MRP PBD, Cipayung: Cagub dan Cawagub Wajib OAP!

“Semoga pesta demokrasi ini jangan dijadikan ajang perang suku. Jangan sampai terjadi konflik fisik. Kasihan masyarakat yang jadi korban nantinya,” ujar Tito sembari menegaskan, pimpinan kepolisian di 11 kabupaten/kota wajib melakukan pendekatan dengan semua masyarakat, termasuk kelompok yang berseberangan.

Harapan sama diungkapkan Lukas Enembe, gubernur provinsi Papua, belum lama ini di Jayapura.

Gubernur secara khusus meminta pihak TNI-Polri agar tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017 di 11 kabupaten dan kota.

Kata dia, sikap netral perlu dikedepankan. Ini mengingat pada Pilkada 2015, ada daerah yang harus melakukan pemilihan ulang karena dugaan ketidaknetralan pihak tertentu.

“Saya minta Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua menjaga kenetralan dalam Pilkada 2017, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa,” ujar Enembe, dilansir kantor berita Antara.

Baca Juga:  Tolak Yonif 762, Warga Tambrauw Palang Pos Satgas 623 di Fef

Gubernur juga minta TNI dan Polri tak represif, jika ada keributan harus dewasa menyikapi situasi. Misalnya bila ada penembakan di daerah yang dinilai rawan saat Pilkada berlangsung.

“Biarkan pemilu berlangsung tanpa ada tembak-menembak,” ujarnya.

Soal persiapan Pilkada, Gubernur juga senada dengan Adam Arisoi, ketua KPU Provinsi Papua. Secara umum, pesta demokrasi 15 Februari 2017 siap dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Begitupun pendistribusian logistik, menurut Arisoi, laporan dari daerah-daerah sudah memastikan siap dikirim ke distrik hingga kampung dan tempat pemungutan suara (TPS).

Pewarta: Mary Monireng

Artikel sebelumnyaIni Janji Paslon Waine-Goo dan Iyowau-Tigi di Pilkada Dogiyai
Artikel berikutnyaLogistik Pilkada Dogiyai Didistribusikan, Paslon Diminta Bersaing Sehat