JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Charles Brabar, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten/kota di provinsi di Papua agar mengoptimalkan penggunaan posyandu.
“Posyandu ini bisa dioptimalkan sebagai suatu institusi masyarakat yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menguatkan keluarga,” kata Brabar kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/2/2017).
Ia menganggap hal ini penting karena posyandu adalah milik masyarakat dan harus bisa dimanfaatkan secara baik. Namun menurut Brabar, hampir semua posyandu di kabupaten/kota di Provinsi Papua kurang dimanfaatkan dan kebanyakan posyandu sepi dan alihfungsi.
“Kalau dulu kami (BKKBN-red) karena punya tenaga penyuluh lapangan di posyandu,” katanya.
Sejak dahulu, kata dia, BKKBN berbarengan dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan yakni tenaga bidan desa, dokter dan petugas tidak tetap (PTT).
“Jadi, dulu itu kita sama-sama laksanakan penyuluhan dan penimbangan di posyandu, sehingga posyandu setiap kali rame,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, posyandu sudah digerakkan sejak dahulu sebagai revolusi mental dan sebagai strategi untuk itu. Fungsi posyandu harus ditingkatkan kembali, sebab program ini menyatu dengan program PKK.
“Ini harus mulai dihidupkan. Karena saat ini saya lihat sudah dimulai karena programnya menyatu dengan program PKK di kabupaten, distrik hingga kampung,” kata Brabar.
Pewarta: Arnold Belau
