WAMENA, SUARAPAPUA.com — Melihat realitas kepemimpinan orang di Pegunungan Tengah Papua khususnya di Lembah Balim Wamena Kabupaten Jayawijaya, sejumlah pemuda Balim bersama Yayasan Terarai Hati Papua (YTHP) gelar diskusi publik dengan tema “Degradasi Kepemimpinan di Balim”, Sabtu (11/2/2017) di Rumah Bina baku peduli Wamena.
Ludia Logo, salah satu pembicara dalam diskusi itu mengungkapkan kemerosotan kepemimpinan yang terjadi di Lembah Balim, terutama di pemerintahan disebabkan karena anak daerah bersikap apatis, tidak inovatif dan tidak mau ikuti perkembangan global yang ada.
Terutama kata Ludia, saat ini lebih ketat dengan pemberlakuan Undang-Undang Aparat Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014, dimana anak daerah sulit dipromosikan maupun bersaing.
Hal ini, menurutnya mengacu pada kemampuan anak daerah, jika mampu berinovasi dan mengikuti perkembangan dengan tidak apatis, maka bisa dipromosikan menjadi pemimpin untuk menjabat di suatu instansi.
“Jika kita berencana kedepan ingin mekarkan kota madya di Wamena, secara kemampuan kualitas maupun kuantitas ASN belum siap, terus nanti bagaimana? Apalagi saat ini disuruh mengetik di komputer tidak bisa, diajak untuk diajar tidak mau belajar, sehingga tidak dipromosikan. Tetapi ketika dikasih jabatan ke orang non-Papua, anak daerah marah,” kata Ludia yang baru dipromosikan menjabat sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya baru-baru ini.
Berkaitan dengan topik diskusi, Ludia juga menyoroti anak-anak daerah Lembah Balim yang telah menyelesaika studi di luar Papua maupun di Papua setelah pulang ke kampung bukannya buat perubahan atau berinovasi, melainkan mengikuti kebiasan orang kampung yang akhirnya tidak buat apa-apa.
“Anak-anak yang setelah pulang studi mestinya harus menjadi pionir atau terang di kampung, tetapi ternyata tidak, sehingga bagaimana bisa kita meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita di Balim?” tanya Ludia.
Tetapi juga ia menyoroti pihak gereja yang tidak mempromosikan anak-anak Lembah Balim sebagai generasi untuk mengenyam pendidikan di Papua maupun di luar Papua.
“Gereja dulu kirim anak-anak Balim sekolah di luar, tetapi sekarang tidak, semacam dibiarkan begitu. Ini sebagai masukan bagi gereja, sehingga kedepan bisa mengirim anak-anak lembah ini sekolah supaya mereka kembali bisa menjadi pemimpin,” tuturnya.
Niko Lokobal, salah satu pembicara yang adalah pemulung budaya Pegunungan Tengah Papua mengatakan, kepemimpinan orang Balim sesungguhnya secara turun-temurun sudah ada sejak dulu kala, tetapi itu hilang saat ini.
Katanya, jamannya Bupati J.B Wenas ada kebijakan yang menumbuhkan kemampuan Orang Muda Katolik (OMK) di gereja, sehingga itu mendorong anak-anak muda di gereja-gereja menjadi pemimpin, tetapi hal itu tidak kontinyu belakangan ini.
“Saya berharap supaya kepemimpinan ini terus ada dan terus bertumbuh kedepan, maka kita harus kembali kepada keluarga. Bagaiman keluarga itu mendidik anak dan bagaimana keluarga itu juga melahirkan pemimpin-pemimpin, karena jika secara general (umum) kita orang Papua di Papua saja memiliki sekitar 68 karakter, sedangkan di Balim sekitar 30-an lebih karakter. Ini tidak mungkin secara spontan merubah, sehingga harus kembali ke keluarga,” ungkap Niko.
“Kami mama-mama Balim biasa gabung di pertemuan kaum wanita di gereja, tapi pertanyaan dan pernyataan yang kami biasa masukan itu tidak diterima dan tidak direspon, sehingga kami malas gabung,” tutur mama Magda.
Tetapi hal itu direspon Pater John Djonga bahwa sesungguhnya dalam pertemuan itu bebas menyampaikan pendapat dan menyampaikan pernyataan, sehingga ketika tidak direspon tidak boleh merasa minder, tetapi terus maju.
“Kita tidak boleh minder, tetap tetap maju. Kalau tidak direspon atau tidak ditanggapi itu soal biasa dalam berdiskusi,” kata Pater John.
Pewarta: Elisa Sekenyap
Editor: Arnold Belau
