Jakarta Melalui Pokja Papua Stop Atur Pasar Mama-Mama Papua!

0
1867

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Realisasikan niat pemerintah memerhatikan Mama-Mama Papua dengan menyediakan pasar representatif, ternyata butuh waktu lama. 15 tahun berlalu, pasar di jantung kota Jayapura sudah dibangun. Kini masalah dimunculkan lagi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Papua.

Pdt. Dora Balubun, koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) menegaskan bahwa kehadiran Pokja Papua justru menambahkan persoalan baru karena datang mengintervensi setelah pasar sudah dibangun.

Terkait hal itu, Solpap bersama berbagai elemen masyarakat tetap tak terima apapun rencana dan program Pokja Papua yang dianggap muncul bak pahlawan di tengah derai air mata berkepanjangan Mama-mama Papua.

“Pada dasarnya kami menolak kebijakan Pokja Papua yang tidak berpihak terhadap Mama-mama pedagang asli Papua,” tegasnya belum lama ini di Kota Jayapura.

Intervensi Pokja Papua menurut Dora, justru bertolakbelakang dengan niat pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

“Setelah berjuang selama 15 tahun, bapak presiden Jokowi sudah memberikan satu pasar untuk Mama-mama Papua. Tetapi kenapa ada kebijakan lain dari Pokja Papua? Ini tra boleh terjadi,” ujarnya.

Kalaupun pasar sudah dibangun oleh pemerintah pusat, Solpap yang selama ini konsisten mendampingi Mama-mama pedagang asli Papua tak mau dipermainkan lagi seperti sudah terjadi selama belasan tahun menanti perhatian menjawab kerinduan.

Pendeta Dora menuding, “Pokja Papua mengambil alih semua pekerjaan Solpap yang jelas-jelas akan menutup ruang gerak dari Mama-mama pedagang di pasar Papua.”

Frengki Warer, pendamping Mama-mama Pasar Papua, menilai hadirnya Pokja Papua merupakan bukti tidak menghargai perjuangan selama 15 tahun. Sebab, sejumlah kegiatan diambil-alih Pokja Papua tanpa koordinasi dan transparansi. Ini dianggapnya satu bentuk intervensi yang patut dipertanyakan.

“Ini yang membuat Mama-mama dan Solpap berpikir bahwa Pokja Papua seolah-olah melangkahi kami yang selama ini selalu mengawal Mama-mama pedagang asli Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” katanya. (Baca juga: Pokja Papua Dinilai ‘Sok Tau’ dan Langkahi Solpap Soal Pasar Mama-Mama Papua)

Sampaikan Tuntutan

Solpap dan berbagai elemen gerakan sosial Papua tetap tolak Pokja Papua pimpinan Judith Jubilina Navarro Dipodiputro atau akrab disapa Judith Dipodiputro. Sikap penolakan itu diungkapkan melalui beberapa kali aksi damai.

Dalam aksi massa yang dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura, Senin (3/4/2017) lalu, sikap tegas menolak keberadaan Pokja Papua disampaikan perwakilan berbagai pihak. Pokja dikecam karena secara jelas-jelas mengambil alih Pasar Mama-mama Papua. (Klik galeri foto di sini)

Aksi ini diadakan setelah sebelumnya sempat menggelar aksi damai dan pemutaran film, Sabtu (1/4/2017) di Jalan Biak, Abepura, kota Jayapura.

Banyak suara kecewa dan tuntutan diungkapkan dalam aksi tersebut. Kampanye selamatkan Mama-mama pasar Papua juga dikumandangkan secara tegas menyusul intervensi Pokja Papua.

Tak lebih dari lima butir pernyataan sikap yang ditujukan ke Pokja Papua, dibacakan oleh aktivis Solpap dalam aksi damai itu.

Datangkan Tomat dari Gorontalo

Menolak intervensi Pokja Papua, salah satu pemicunya karena bahan lokal akan didatangkan dari luar Papua untuk dijual pasar baru ini. Contohnya datangkan tomat dan cabe dari Gorontalo, provinsi Sulawesi Utara.

Konon, didatangkan untuk dijual di Pasar Mama-mama Papua dengan tujuan menstabilkan harga dan menjaga stok komoditi tersebut di Jayapura tetap dalam posisi stabil.

Menurut Frengki, ini satu alasan tak logis. Sebab, bagi Solpap, hal itu akan berdampak pada jatuhnya harga cabai dan tomat yang dijual oleh Mama-mama Papua. Tentu pula mempengaruhi pendapatan mereka perharinya.

Tak hanya itu. Pokja Papua secara diam-diam datangkan stok daging sapi belasan ton dari Jawa. Ini tak diketahui Solpap.

Pokja Papua juga larang jual daging babi di pasar baru.

Beberapa hal ini dicurigai upaya mematikan misi awal sejak 15 tahun Solpap berjuang bersama Mama-mama asli Papua. Setelah sukses memperjuangkan pasar yang representatif dibangun di kota Jayapura, Mama-mama Papua harus berjuang lagi untuk menolak kebijakan baru dari Pokja Papua yang konon dimanfaatkan kepentingan pihak tertentu.

“Sudah jelas Pokja mau kuasai pasar itu untuk proyek mereka,” ujar seorang aktivis Solpap saat berorasi di Taman Imbi.

Advokasi

Pengelolaan pasar Mama-Mama Papua memang harus dimulai secara baik untuk mewujudkan harapan dan kerinduan selama ini. Bukan oleh pihak lain, apalagi Pokja Papua dari Jakarta, tetapi mesti ditangani langsung oleh mereka yang selama ini secara langsung selalu bersama mama-mama pedagang.

Dengan dukungan semua elemen sosial kemasyarakatan dan advokasi yang konsisten, tujuan baik diharapkan akan tercapai. Itu menurut Simon Pattiradjawane, pengacara dari LBH Papua, wajib sifatnya.

Simon menyatakan, pihaknya tetap melihat secara serius persoalan ini. Agar pasar digunakan sesuai tujuan awal. Tidak dimanfaatkan kelompok tertentu.

“Kami akan terus kawal aspirasi dari mama-mama pedagang asli Papua sampai merebut kembali apa yang seharusnya milik mama-mama Papua. Itu sangat penting,” ujar Simon.

Jikapun kehadiran kelompok tertentu bertujuan kurang baik, kata dia senada dengan Dora, Solpap dan berbagai elemen tetap konsisten perjuangkan misi awal sejak belasan tahun silam bersama Roberth Jitmau yang akhirnya menjadi tumbal atas proyek pembangunan pasar tersebut.

“Perbedaan dibuat oleh pemerintah karena kita punya kesempatan yang berbeda. Tetapi, kita tetap menolak perbedaan yang dibuat tanpa melihat kebutuhan Mama-mama Papua,” tegasnya.

Tentu saja dengan advokasi mempertegas kembali tujuan aspirasi pembangunan pasar. Juga perlu suara dari DPRP. Dengan kewenangannya mengundang pemerintah Kota dan Provinsi serta pihak terkait bicara cari solusi terbaik soal pasar baru di jantung kota Jayapura.

Pasar ini dibangun di atas lokasi seluas 4.490 meter persegi. Lokasi itu sebelumnya ditempati Damri. Pasar dibangun setelah presiden Jokowi letakkan batu pertama, Sabtu (30/4/2016) lalu yang dihadiri pula Thomas Lembong menteri Perdagangan, Rini Soemarno menteri BUMN, Lukas Enembe gubernur Papua, dan sejumlah pejabat lainnya. Sesuai instruksi Jokowi, pasar dibangun dibawah kendali Kementerian BUMN.

Harapan hari ini, tentu seturut harapan Jokowi, pasar tersebut dapat dikelola dengan baik dalam rangka pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Pewarta: Harun Rumbarar