Oleh: I Ngurah Suryawan
Pendahuluan
Pada saat mengunjungi sebuah kampung di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, bertemu dengan paitua kepala kampung, saya menyaksikan kondisi yang sangat ironis. Kondisi itu berhubungan dengan fragmen-fragmen ketersingkiran orang Papua di tanahnya sendiri. Saya mungkin akan disebut meromantisir jika menceritakan kejadian yang dianggap “lumrah” dan “biasa” terjadi di Papua. Namun, pada titik inilah terletak persoalan terbesarnya—yang dalam konteks Papua sering dianggap “sudah wajar” oleh berbagai pihak. Akan tetapi, hal ini bukan persoalan yang khas hanya di Papua, tapi hampir di seluruh wilayah nusantara ketika investasi global dan nilai-nilai baru semakin mendesak masyarakat lokal ke wilayah pinggiran, dan pada akhirnya tersisihkan.
Pada saat hendak bertemu dengan kepala kampung untuk mengkonfirmasi rencana mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), saya harus melewati ruas-ruas jalan yang membelah perkebunan kelapa sawit menuju rumah kepala kampung. Ketika menuju ke dalam perkebunan kelapa sawit itu berjejer rumah-rumah penduduk Papua yang sangat sederhana dan jauh dari keramaian. Mereka hidup di tengah perkebunan sawit yang sayangnya tidak lagi menyambung hidup mereka. Perkebunan sawit tersebut telah lama tidak beroperasi. Masyarakat Papua yang dulunya “dipaksa” untuk berkebun kelapa sawit kini harus gigit jari karena hasil sawit kini tidak lagi bisa dibeli oleh perusahaan. Masyarakat Papua sejak ekspansi kelapa sawit masuk ke wilayah mereka menyerahkan harta mereka yang sangat berharga; tanah. Lambat lain merekapun memulai kisah ketergantungan terhadap pemodal ini dengan menjual hasil sawit mereka kepada perusahaan.
Salah satu masyarakat Papua itu adalah paitua (bapak) kepala kampung yang saya temui. Ia menyerahkan tanahnya untuk investor, sedangkan ia bersama keluarganya pindah menuju ke daerah dalam hutan. Ia tidak mengira, jika kemudian tanahnya menjadi jalan utama dan sudah dipenuhi oleh para transmigran yang menyerbu Papua sejak tahun 1980-an. Sementara, rumah tempat tinggalnya sekarang sebelumnya adalah hutan tempatnya berkebun. Namun kini, perkebunan sawit melenyapkan kebun dan hutan milik kepala kampung. Yang tersisa adalah penyesalan; “Kenapa sa bodok (bodoh) mau jual tanah ke perusahaan dorang (mereka),” kisah kepala kampung.
Kisah kepala kampung di Oransbari adalah sekelumit fragmen bagaimana perubahan sosial budaya yang melaju kencang di Tanah Papua. Salah satu pembawa perubahan itu adalah investasi berwujud perusahaan kelapa sawit dan gerakan transmigrasi. Tentu hal ini tidak hanya terjadi di Oransbari tetapi sebagian besar daerah di Indonesia. Di tengah arus kecang perubahan kebudayaan itulah, kita sudah tidak mudah lagi menarik garis tegas antara mana yang”lokal” dan “global”. Semuanya bercampur aduk menghasilkan “reproduksi kebudayaan”, memunculkan efek-efek kebudayaan yang berdampak kepada lahirnya identitas dan pembaruan-pembaruan kebudayaan.
Jika kita mencoba meluaskan perbincangan, inisiatif dan niat baik untuk menggerakkan (percepatan) pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) sudah tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja niat baik saja tidaklah cukup. Sudah berapa uang yang habis untuk menggerakkan orang Papua maju dan terhubung dengan dunia global? Tentu sudah tidak terhitung. Hal ini semakin jelas menunjukkan niat baik, kehendak untuk memperbaiki (The Will to Improve), tanpa disertai dengan perluasan wacana berpikir untuk melihat kompleksitas persoalan, justru akan menyumbang rentetan masalah itu sendiri.
Esai ini mendiskusikan bagaimana fenomena orang-orang Papua kontemporer dalam merespon dinamika pembangunan dan transformasi sosial budaya yang dibawa oleh pemekaran daerah. Implikasinya terhadap kemungkinan-kemungkinan masa depan mereka sangat serius. Oleh sebab itu, artikel ini mendalami siasat-siasat budaya orang-orang Papua berhadapan dengan introduksi-intoduksi modernitas dan globalisasi yang diangkut oleh pembangunan (pemekaran daerah). Salah satu implikasi serius yang dihadapi oleh orang-orang Papua adalah keterpecahan diantara mereka untuk mengakses keuntungan ekonomi politik yang dijanjikan melalui pemekaran daerah dari tingkatan provinsi hingga ke kampung-kampung. Artikel ini mengawali diskusi dengan melacak genealogi (asal-usul) pemekaran daerah dengan berbagai dinamika sosial politik yang menyertainya. Salah satu argumentasi dalam esai ini adalah bahwa melalui pemekaran daerah orang-orang terhubung dengan dunia global. Selanjutnya, artikel ini mengelaborasi siasat budaya yang dipraktikkan oleh orang-orang Papua dalam merespon pemekaran daerah yang terjadi di wilayah mereka. Fragmen-fragmen etnografis pada bagian ini menunjukkan bagaimana (orang) Papua tipu (orang) Papua sendiri terjadi secara terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, situasi yang terjadi di tengah masyarakat Papua adalah fragmentasi yang mementaskan praktik saling menipu diantara sesama orang Papua sendiri. [1]
Bagian pertama dari artikel ini mendiskusikan latar belakang dari geliat pemekaran daerah yang berlangsung di berbagai daerah di Papua. Di dalamnya akan digambarkan bagaimana argumentasi-argumentasi pemekaran daerah itu berlangsung.
Politik Pemekaran Daerah
Riuhnya tuntutan pemekaran daerah di berbagai daerah di Tanah Papua seolah menandakan wajah Papua hari ini yang penuh dengan berbagai kepentingan. Namun sayangnya, nasib dari kepentingan tersebut tidak mereka tentukan sendiri. Nasib itu harus ditentukan melalui “perjuangan” panjang dengan melakukan “koordinasi” dan kolusi serta korupsi menjadi bagian yang menyatu di dalamnya. Para elit lokal di Tanah Papua memobilisasi dukungan untuk mewujudkan—kadang-kadang ambisi pribadinya—untuk memekarkan kampung, distrik, atau kabupatennya dengan tujuan untuk “memperpendek rentang kendali pemerintahan” dan “mensejahterakan rakyat”. Namun, realitas yang terjadi di lapangan sungguh jauh dari bayangan atas kesejahteraan tersebut. Pada saat pemekaran telah disetujui, hampir keseluruhan perhatian pembangunan dan dana tersedot untuk pembangunan infrastruktur birokrasi pemerintahan. Pada situasi seperti ini, masyarakat hanya dapat berharap pada lancarnya biaya ganti rugi ketika tanah ulayat mereka dipergunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan kabupaten baru.
Politik administrasi pemerintahan melalui pemekaran daerah menawarkan “panggung” bagi orang Papua untuk mengurus dirinya sendiri dalam berbagai hal. Namun, panggung tersebut ditafsirkan sebagai “hak milik” bagi orang Papua untuk memanfaatkan sentimen-sentimen etnik dalam pengajuan proses pemekaran daerah di berbagai wilayah di Tanah Papua. Meskipun bukan fenomena khas Papua, kontestasi saling claim (pengakuan) sebagai “anak tanah”, “suku asli”, “putra daerah” semakin kompleks di Tanah Papua karena heterogenitas etnik yang ada di setiap kampung. Pada akhirnya, konflik horizontal yang terjadi mempertemukan berbagai macam kepentingan dari orang-orang Papua sendiri untuk “menguasai” daerah pemekaran. Peluang konflik ini dirancang dan disediakan dalam pemekaran daerah sebagai sumber konflik yang berujung perpecahan di tingkat yang paling mikro dan terekspresikan dalam kehidupan keseharian. Ujung dari desain ini adalah keterpecahan di tingkat akar rumput di Tanah Papua yang akan memicu konflik dan kekerasan.
Namun, jika melacak genealogi politik administratif, pemecahan, melalui pemekaran daerah ini, akar persoalannya adalah politik negara yang memang merancang Tanah Papua untuk terfragmentasi menjadi berbagai kabupaten dan provinsi yang sudah tentu jauh lebih banyak dari yang terjadi hari ini. Tujuannya banyak hal, dari niat mulia untuk memutus isolasi daerah-daerah di Papua, maupun niat jahat untuk memecah belah orang Papua agar sibuk berkonflik memperebutkan akses ekonomi politik yang ditawarkan dalam pemekaran daerah. Namun, satu hal yang pasti adalah pemekaran daerah dilahirkan oleh pemerintah dalam merespon tuntutan “penentuan nasib sendiri” rakyat Papua untuk merdeka dari Negara Indonesia. Program-programnya dilakukan melalui “pencanggihan” dengan bujuk rayu memekarkan daerah agar bisa mensejahterakan rakyat Papua. Atributnya adalah melalui rangkaian regulasi yang dibuat secara tumpang tindih dan “akal-akalan” belaka untuk melegalkan pemekaran daerah. Inti dari kebijakan ini adalah seperti apa yang diungkapkan oleh Laksono (artikel tanpa tahun) mendua dengan model caroot and stick, pada satu sisi merangkul dengan insentif tetapi pada sisi lain meng(h)ajar. Persoalan dari model pendekatan seperti ini adalah pada kesulitan untuk menetapkan bagaimana keseimbangan dapat dijaga agar tidak ada perlawanan yang tidak perlu.
Pemerintah memang telah banyak mengalokasikan dana untuk memajukan pelayanan publik di Papua seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya. Apresiasi terhadap prestasi orang Papua terutama dalam bidang olahraga dan partisipasi mereka dalam pembangunan juga diberikan. Namun di sisi lain, operasi militer yang terselubung; korupsi yang merajalela semasa Orde Baru dan dilanjutkan hingga saat ini oleh pejabat-pejabat Papua; pelanggaran HAM dalam proyek-proyek operasi militer, polisi, dan intelejen; apropriasi tanah dan sumberdaya alam yang gila-gilaan; penggusuran untuk pembangunan; ditambah lagi dengan arus pendatang yang dramatis; merebaknya bisnis pelacuran dan penyebaran HIV/AIDS telah meminggirkan orang Papua daripada merangkulnya (Laksono, 2005).
Politik pemecahan yang didesain oleh pemerintah Indonesia ini salah satunya dengan tujuan untuk memastikan bahwa pergerakan yang terjadi di Papua masih berada di bawah kontrol rezim mafia birokrasi dan militer di Jakarta. Sumber Daya Alam (SDA) dengan mengundang investasi terus-menerus dilakukan untuk mengeksploitasi alam Papua, terutama dalam bidang kehutanan, sawit, dan tambang. Jaringan kolusi yang melibatkan elit lokal Papua dan berbagai kepentingan di Jakarta menciptakan berbagai macam kepentingan yang terekspresikan dalam rencana-rencana “proyek-proyek” ekonomi politik di daerah pemekaran. Konflik pun tak terelakkan ketika perebutan jabatan politis dan akses-akses ekonomi investasi melibatkan konsesi-konsesi elit lokal Papua dan kepentingan elit-elit politik dan birokrasi di Jakarta.
Referensi:
[1] Beberapa bagian dalam artikel ini adalah sub-bab dari disertasi saya yang berjudul “Siasat Elit Mencuri Kuasa Negara di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat” pada Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora (Antropologi) Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta 2015.
[2] Beberapa bagian dalam artikel ini adalah sub-bab dari disertasi saya yang berjudul “Siasat Elit Mencuri Kuasa Negara di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat” pada Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora (Antropologi) Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta 2015.
Penulis adalah Dosen Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.
