BeritaDAM Minta Pemkab Dogiyai Utamakan Kontraktor Pribumi

DAM Minta Pemkab Dogiyai Utamakan Kontraktor Pribumi

MOANEMANI, SUARAPAPUA.com — Pengerjaan proyek-proyek fisik di Kabupaten Dogiyai, Papua, selama ini didominasi kontraktor asal luar daerah, diharapkan pada tahun ini diberikan kepada putra-putri asli Dogiyai.

“Dengan melihat kenyataan dan keluhan masyarakat, maka Dewan Adat Mee Kamuu, Mapia, Piyaiye (DAM KAMAPI) minta kepada pemerintah daerah agar semua proyek besar maupun kecil dialihkan ke para pengusaha asli Dogiyai,” ujar Alexander Pakage, sekretaris umum DAM KAMAPI Dogiyai saat ditemui suarapapua.com di Moanemani, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya, hingga kini ada banyak anak asli Dogiyai sudah memiliki badan hukum dan dipercayakan untuk kerjakan paket kegiatan tertentu.

Baca Juga:  Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai Siap Digelar

“Sekali lagi, proyek-proyek tahun ini yang bernilai besar sebaiknya dikasih sama putra asli Dogiyai yang punya profil jelas dan siap kerja,” ujar Pakage.

Ia juga tegaskan bahwa rencana proyek yang ada sebaiknya tidak lagi diperjualbelikan. “Jangan juga berikan memo kepada orang luar Dogiyai. Berdayakan kontraktor pribumi,” tegasnya.

Germanus Goo, ketua umum DAM juga menyampaikan harapannya agar pekerjaan selama setahun ini harus sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga:  Tak Patuhi Aturan, 38 Anggota PPD di Intan Jaya Diberhentikan Sementara

Senada dengan itu, Yulianus Agapa, ketua II DAM KAMAPI Dogiyai, mengingatkan pemerintah daerah fokus perhatikan wajah pembangunan di kabupaten ini.

“Jangan seenaknya memanfaatkan uang negara untuk memperkaya diri sendiri tanpa utamakan pembangunan,” tegas Agapa.

Di tempat terpisah, Yosep Magai, salah satu pengusaha muda asli Dogiyai, mengungkapkan kekecewaannya karena anak negeri selalu dipinggirkan dalam pemberian proyek fisik di kabupaten pemekaran dari Nabire itu.

“Pendatang saja yang biasa dikasih. Padahal, kami putra daerah juga siap bekerja. Kami punya badan hukum,” ungkapnya.

Baca Juga:  Proteksi OAP, FOPERA Desak KPU RI Menerbitkan PKPU Khusus Pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua

Untuk itu, ia berharap, satu kegiatan tertentu apalagi yang bernilai besar, harus sesuai aturan dan tidak ada unsur tertentu.

“Kalau pakai memo dari SKPD dan bupati itu kami tolak. Jangan diskriminasikan kami. Banyak anak asli Dogiyai sudah siap, tetapi kenapa selalu begitu? Saya kecewa. Kami akan masuk dengan profil badan hukum yang belum dapat memo bupati,” tutur Magai.

 

Pewarta: Agustinus Dogomo
Editor: Arnold Belau

 

2 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.