Uskup Jayapura Sebaiknya Pimpin Misa Requiem

0
1415

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, uskup keuskupan Jayapura yang juga ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) memimpin langsung aksi massa bertema “Selamatkan Indonesia dan Pancasila”, Senin (15/5/2017) di Kota Jayapura.

Dalam aksi yang diikuti ribuan umat Nasrani, terungkap pokok-pokok aspirasi antara lain mendukung keutuhan NKRI, merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, juga menuntut pemerintah untuk segera bubarkan organisasi radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbuth Tahir Indonesia (HTI), serta mendesak segera bebaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi dipusatkan di Taman Imbi, selanjutnya massa menyeberang ke kantor DPR Papua. Dari kantor DPRP yang terletak tak jauh Taman Imbi, aksi dilanjutkan di kantor Gubernur Papua.

John NR Gobai, salah satu umat Katolik di Tanah Papua, menilai aksi tersebut tidak tepat dipimpin seorang Uskup karena ini tugasnya negara.

“Aksi selamatkan Pancasila dan Keutuhan Indonesia, sesungguhnya bukan ranahnya Yang Mulia Bapa Uskup Leo, atau organisasi agama. Itu tugas dari Presiden Republik Indonesia dan DPR RI serta TNI/Polri,” ujarnya melalui pesan tertulis yang dikirim ke berbagai media.

Lanjut Gobai, pilihan Katolik jelas yaitu “option for the poor” atau memilih untuk memihak kepada yang lemah dan tertindas.

“Selama ini terjadi penistaan hukum dan kriminalisasi yang telah dan sedang dialami oleh umat Bapa Uskup di Tanah Papua. Seharusnya ini yang menjadi tugas mulia Bapa Uskup untuk disuarakan dengan lantang kepada penjuru dunia bahwa orang Papua adalah korban permanen penistaan hukum dan kriminalisasi negara di Indonesia,” ungkapnya.

Aksi tersebut, kata dia, seharusnya tidak dilakukan untuk menjaga relasi umat beragama di Papua.

“Bisa diganti dengan memimpin misa requiem bagi korban penistaan dan kriminalisasi hukum yang dialami orang Papua yang adalah umat Bapa Uskup,” tutur John.

Soal dukungan kepada Ahok, menurut Gobai, “Pimpinan Gereja Katolik yang hukum utamanya adalah cinta kasih, sikap solidaritas terhadap Ahok, saya kira itu wajar. Itulah tindakan nyata dari iman, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.”

Hal sama juga terhadap sikap untuk melawan radikalisme dan meminta organisasi FPI, HTI jangan masuk di Papua, bagi John, itu sikap seorang Gembala yang menjaga domba-dombanya serta sikap seorang penjala manusia yang tidak ingin manusia yang ada dalam jalanya iman mereka diganggu dan diprovokasi untuk melawan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Firman Tuhan.

Sementara itu, Markus Haluk, tokoh muda Katolik Papua mengharapkan kepada pimpinan Gereja agar berlaku adil, dalam arti hal sama juga dilakukan untuk orang asli Papua.

“Mulai minggu depan Gereja Katolik juga berdoa dan aksi bagi yang teraniaya di Papua,” pintanya merespon aksi massa hari ini dibawah kendali PGGP.

Pernyataan senada dikemukakan Laurenzus Kadepa, anggota Komis I DPRP di hadapan masa aksi yang digalang PGGP.

Bagi Kadepa, aksi damai seperti ini bagus, namun banyak kasus yang terjadi di Tanah Papua mesti juga suarakan, apalagi aksi dimediasi pimpinan Gereja tentu besar gemanya.

Elvis Tabuni, ketua komisi I DPRP saat menyambut massa berjanji segera teruskan aspirasi dari PGGP ke pimpinan legislatif. Bahkan, kata dia, wakil rakyat siap bentuk tim untuk ke Jakarta bawa aspirasi bebaskan Ahok dari penjara.

Terkait digelarnya aksi damai tersebut, menurut Uskup Leo, bukan tanpa alasan. Kata dia, banyak aspirasi dari masyarakat dalam hal ini umat Kristen bersama pimpinan gereja di Jayapura dan sekitarnya yang terus disampaikan melihat dinamika di tingkat nasional dan daerah belakangan ini.

Sebagai pimpinan umat sekaligus PGGP, ia mengaku tidak tega untuk didiamkan begitu saja. Sebaliknya, ia bersama pimpinan agama berusaha memfasilitasi untuk lakukan aksi damai dengan tujuan menyampaikan pokok pikirannya menyikapi situasi nasional yang berkembang belakangan ini, baik soal tuduhan dan putusan terhadap Ahok maupun munculnya sejumlah ormas radikal.

“Aksi damai dan suarakan realita. Karena jika dibiarkan, amat berbahaya bagi kita semua karena ideologinya merongrong negara Indonesia. Maka itu, hari ini kami turun jalan untuk sampaikan perasaan dan harapan dari warga negara,” ungkap Uskup Leo.

Uskup juga menampik tudingan dari berbagai pihak kalau berlaku tidak adil terhadap persoalan yang terjadi di Papua. Sebab, menurutnya, selama ini ia bicarakan soal ketidakadilan dan permasalahan lainnya yang menimpa umat Tuhan.

 

Pewarta: CR/BT
Editor: Arnold Belau