Dana Desa Dipotong, Ratusan Pengurus Kampung di Paniai Ribut

0
7744

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Tidak terima dengan pemotongan dana honor dan operasional kampung yang dianggarkan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017, ratusan pengurus kampung di Kabupaten Paniai, ribut.

Keributan yang dipicu akibat pemotongan dobol oleh pemerintah setempat ini dan keributan ini terjadi di depan Kantor Bank Papua Cabang Enarotali, Paniai, pada Rabu 17 Mei 2017 lalu.

Total pemotongan yang terjadi besarnya Rp. 26 juta dari Rp. 72 juta yang diperuntukkan untuk tiap kampung. Pemotongan pertama dilakukan sebelum dana dicairkan sebesar Rp. 13 juta untuk PKK kampung karena diharuskan pemda setempat.

Lalu menyusul lagi pemotongan kedua yakni Rp. 13 juta, yang menurut para pengurus kampung dipotong untuk administrasi bagi beberapa intansi terkait.

Mengetahui hal itu, para pengurus desa yang berasal dari 216 kampung ini tidak terima dan langsung ribut. Tujuannya untuk minta kejelasan atas pemotongan yakni pemotongan administrasi.

Hampir semua berpendapat sama. Menurut mereka untuk administrasi  tidak boleh dipotong dari dana honor mereka karena itu upahnya. Apalagi dilakukan diluar sepengetahuan mereka.

“Dari 72 juta ada pemotongan buat PKK 13 juta dan untuk itu kami sudah sepakat biar dipotong. Jadi yang kami tahu akan terima bersih 59 juta, begini setelah datang ke sini yang dicairkan 46 juta. Ada pemotongan 13 juta lagi. Ini kami bingung dipotong untuk apa karena belum diberitahu kepada kami?,” kata Deki Takimai, Bendahara Kampung Ugibitu, di Enarotali, Rabu (17/5/2017).

Lanjut Deki, “Kalau bilang dipotong untuk administrasi kami tidak terima sekali karena ini upah kami. Ini uang yang harusnya kami dapat utuh. Parahnya lagi dipotong di luar sepengetahuan kami,” tegasnya.

Deki menyesalkan sikap pemerintah karena hingga sore tidak datang untuk menjelaskan maksud pemotongan administrasi tersebut.

“Pemerintah tidak datang. Tidak tahu kenapa. Kami kesal sekali,” ucap dia

Terkait pemotongan, Deki mengatakan, dana desa diperuntukkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fisik maupun keberlangsungan hidup masyarakat di kampung. Untuk itu, menurutnya, soal dana desa pemerintah daerah tidak bisa sentuh apalagi bertindak seenak untuk potong.

Sehingga, lanjut Deki, tindakan tersebut masuk kategori penggelapan dana atau korupsi.

“Dana desa itu buat masyarakat.Pemerintah hanya perpanjang tangan untuk salurkan dana itu ke tangan masyarakat. Tidak bisa sekali seenak mau potong untuk ini atau untuk itu. Kalau seperti ini jelas bagian dari korupsi. Karena sebelumnya tidak beritahu kami,” kata Deki.

Terpisah, Yoel Tekege, aparat kampung Enarotali, mengatakan pemotongan tersebut akan berpengaruh pada pembagian honor karena sudah tidak sesuai seperti dimuat dalam RAB.

“Uang sudah berkurang jadi semua sudah kacau sekarang. Tidak tahu kami akan dapat berapa. Yang jelas akan beda dengan RAB. Sekarang kalau terjadi ribut gara-gara honor siapa yang tanggung jawab,” ucap dia.

Salah satu kepala kampung ditengah kerumunan dengan tegas mengatakan karena dana yang dipotong terlalu besar, baiknya semua dana dipakai saja oleh pemerintah daerah.

“Kalau dipotong terus lebih baik pemerintah pake saja semua uang itu dari pada kami terus jadi korban.Masa dari tahun ke tahun dana desa terus dipotong tu bagaimana. Bikin kami di kampung selalu baku marah hanya karena dana kurang. Pemda tidak puas kah dengan dana APBD yang banyak-banyak itu,” katanya dengan suara keras.

Terkait itu, Marthen Mote, Pendamping Distrik, mengatakan untuk pemotongan uang administrasi biasa terjadi dimana-mana dan itu biasa. Yang jadi masalah, menurut dia, adalah dana yang dipotong untuk PKK.

“Kalau mau ribut, ribut uang yang dipotong untuk PKK jangan administrasi.  Kalau administrasi biasa dipotong dan itu terjadi dimana-mana. PKK itu kan sebenarnya dananya ada di APBD daerah bukan dari dana desa. Jadi yang salah ini pengurua kepala kampung, kenapa dari awal setuju untuk dananya dipotong untuk PKK,” ucap dia, ketika ditemui suarapapua.com, diwaktu yang bersamaan.

 

Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau