LP3BH Manokwari Sambut Wacana Pembukaan Kejati Papua Barat dan Kejari Bintuni

459

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sambut baik rencana pembukaan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri di Bintuni, Papua Barat.

“Kami sambut baik rencana ini. Karena kami di LP3BH fokuskan gerakannya pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua,” katanya kepada suarapapua.com dalam surat elektronik yang diterima pada Senin (22/5/2017) dari Manokwari Papua Barat.

Yan menjelaskan, kehadiran Kejati di Provinsi Papua Barat akan sangat memudahkan dan membantu proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan juga pengadilan serta pelayanan hukum dalam konteks pembelaan hak-hak tersangka, terdakwa dan atau terpidana.

“Kami memandang bahwa sudah saatnya Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kabupaten dengan potensi pengembangan ekonomi tinggi di wilayah provinsi Papua Barat dapat memiliki Kejaksaan Negeri (Kejari),” katanya.

Menurut Yan, indikatornya adalah sudah ada Kepolisian Resort (Polres) definitif serta tersedianya rumah tahanan negara (rutan) yang memadai sejak lebih dari 5 tahun, sehingga dapat menjadi pra syarat objektif bagi berdirinya lembaga kejaksaan di daerah tersebut.

“LP3BH juga berharap bahwa kehadiran lembaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Papua Barat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam konteks koordinasi pembangunan dan penegakan hukum,” kata Warinussy.

Dikatakan, rencana itu bila diwujudkan, maka sekaligus bakal menjadi pemicu bagi kehadiran lembaga peradilan tingkat tinggi selevel Pengadilan Tinggi di Papua Barat yang sekaligus dapat memberi kesempatan bagi hadirnya hakim-hakim Indonesia Orang Asli Papua (OAP) yang sudah tersedia pada level pengadilan-pengadilan di beberapa daerah di Indonesia dan Tanah Papua.

Menurut catatan LP3BH, saat ini ada beberapa hakim senior OAP yang sedang bertugas di wilayah luar Papua yang kelak dapat diberi kesempatan memimpin sejumlah pengadilan di Papua Barat, seperti hakim Esau Yarisetouw, SH, hakim Immanuel Baru, SH (Pengadilan Negeri Manado), Thobias Benggian, SH (wakil ketua Pengadilan Negeri Fakfak), dan Corneles Waroy, SH (Pengadilan Merauke).

 

Pewarta: Arnold Belau