Minta TNI Angkat Kaki, Masyarakat Sipil di Paniai Palang Pos Timsus 753/AVT

1
3254

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Sebagai bentuk protes atas kasus penyiksaan yang menimpa Yustinus Degei dan Piet Degei, Senin (1/5/2017), beserta rentetan kasus kekerasan lainnya yang terjadi sebelumnya, masyarakat sipil di Kabupaten Paniai memalang Pos Timsus 753/AVT di Uwibutu, Madi, Paniai, sepekan lalu.

Tinus Pigai, tokoh pemuda Paniai, mengatakan, aksi pemalangan itu dilakukan untuk meminta pemerintah daerah segera menutup sekaligus menarik keberadaan TNI Yonif 753 Batalyon Nabire dari wilayah Paniai.

“Seminggu lalu masyarakat Paniai ada palang pos TNI di Uwibutu. Mereka palang karena anggota tentara terlalu banyak lakukan kasus kekerasaan fisik yang berujung penghilangan nyawa. Sehingga, mereka minta TNI harus ditarik dari wilayah Paniai,” kata Tinus kepada suarapapua.com, Sabtu (27/5/2017).

Tak hanya kasus penyiksaan terhadap Yustinus Degei dan Piet Degei yang terjadi 1 Mei 2017. Kata dia, sejak keberadaan TNI di Paniai dari tahun 1990-an tercatat ada 6 kasus berat termasuk kasus Paniai Berdarah 7-8 Desember 2014.

“Itu tidak termasuk kasus-kasus kecil yang terjadi. Kalau dijumlahkan tidak tahu berapa,” ucapnya.

Banyaknya kasus kekerasan tersebut oleh TNI yang ditugaskan di Paniai, imbuh dia, didatangkan untuk melahirkan konflik kekerasan yang bertujuan menghilangkan nyawa rakyat sipil.

“Dari ulah tentara, banyak rakyat sipil telah menjadi korban, baik korban meninggal maupun korban cacat fisik,” ujarnya.

Karena itu, mewakili seluruh masyarakat Paniai, dia meminta pemerintah daerah kabupaten Paniai dalam hal ini Bupati Hengki Kayame segera menutup tiap pos TNI yang ada.

“Bapak Bupati Kabupaten Paniai sebagai pengambil kebijakan di daerah ini mohon menyurati kepada Kodam Cenderawasih Papua dan Panglima TNI Pusat untuk tutup dan tarik anggota Yonif 753, yang bertugas tidak tetap di Kabupaten Paniai ini,” pintanya dengan tegas.

Tuntutan kedua, lanjut dia, “Lakukan pertemuan bersama semua pihak untuk ambil satu keputusan bersama yang hasilnya kemudian disampaikan dalam bentuk surat kepada Pangdam dan Panglima TNI.”

Tinus menambahkan, terkait itu dirinya sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Paniai.

“Terkait semua ini Bupati sudah tahu karena beberapa waktu lalu saya buat surat dan langsung serahkan ke bupati. Dan saya juga sudah jelaskan semuanya. Tujuan hanya satu, biar Bupati juga tahu apa yang dikeluhkan dan diminta masyarakat dengan keberadaan TNI selama ini di Paniai,” jelasnya.

Tindaklanjutnya, kata dia, keputusan ada di tangan Bupati Paniai. “Kita tunggu saja, langkah apa yang nanti Bupati lakukan,” kata Tinus.

Sebelumnya, John NR Gobai, ketua Dewat Adat Daerah Paniai, meminta Panglima TNI agar segera menarik setiap anggotanya yang tidak jelas tupoksinya di Paniai, seperti Kopassus, Pos Timsus 753 Raider Nabire.

“Sudah banyak kasus kekerasan yang terjadi akibat ulah TNI semenjak mereka ada di Paniai. Untuk itu, kami minta Panglima dan KASAD harus tutup Pos Timsus Batalyon 753 Raider Nabire, yang ditempatkan di Uwibutu, Paniai,” kata Gobai kepada suarapapua.com, beberapa waktu lalu.

John juga menolak TNI yang ditempatkan dengan nama Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan). Karena menurutnya, daerah Paniai sudah aman.

Khusus soal pelaku yang menganiaya Yustinus Degei dan Piet Degei, John tegaskan agar harus diproses berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di negara ini. “Kami minta pelakunya itu harus diproses hukum,” ujarnya.

 

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau