PANIAI, SUARAPAPUA.com — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMK) Paniai, Thomas Yeimo, protes dan klarifikasi berita ditayang Suara Papua pada 22 Mei lalu yag memberitakan bahwa BPMK telah memotong dana desa sebanyak 13 juta.
Berita yang diturunkan saat itu berjudul “Dana Desa Dipotong, Ratusan Pengurus Kampung di Paniai Ribut”. Menurut Thomas, Yeimo, kepala BPMK Kab. Paniai, berita itu tidak benar.
Yeimo menjelaskan, sebenarnya dana sebesar 13 juta dari dana honor dan operasional yang dicairkan pada 17 Mei 2017 lalu, bukan dipotong seperti yang telah diberitakan.
Karena, menurutnya, sebenarnya dana tersebut diperuntukkan untuk biaya administrasi pembuatan dokumen RAKP (Rencana Anggaran Kerja Pembangunan) pertanggung jawaban dan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung).
“Jadi kami mau sampaikan dana 13 juta dari dana operasional kampung yang dicairkan lalu itu bukan kami potong. Itu memang adalah biaya untuk buat dokumen RAKP dan APBK. Jadi tidak benar kalau dibilang kami potong,” kata Thomas Yeimo, Kamis (31/5/2017) kepada suarapapua.com di kantor DPMK Madi, Paniai, saat mengklarifikasi isi berita tersebut.
Dijelaskan, 13 juta tersebut dalam pembuatan dokumen RAKP dan APBK, digunakan untuk biaya foto kopi, beli kertas, print, beli tinta print, jilid dan lainnya.
Jadi, menurutnya, jika dibilang dipotong itu keliru dan salah, karena konotasi lain, mengarah pada tindakan KKN. Sehingga dia kembali menegaskan, dana tersebut bukan dipotong melainkan memang diperuntukkan untuk biaya administrasi.
“Bahasa dipotong itu yang kami tidak terima karena kami seakan-akan telah melakukan korupsi. Padahal tidak sama sekali. Karena selama ini kami kerja sesuai apa yang dianjurkan pemerintah provinsi dan pusat,” jelas dia.
Jadi, berita yang dimuat suarapapua.com, seperti yang dibilang para pengurus desa, menurut dia, tidak benar.
“Pengurus desa ribut dan bilang kami potong itu tidak benar, karena semua yang kami lakukan sebelumnya sudah disosialisasi,” ucap dia.
Lanjut dia, “Jadi sengaja kami panggil suarapapua.com, untuk minta klarifikasi berita yang sudah dimuat. Saya juga sudah menegur para kepala kampung untuk tidak membangun opini yang tidak benar,” ucapnya lagi.
Sehingga dia berharap, untuk ke depan apapun yang ingin dijadikan berita, yang berhubungan dengan dinasnya, baiknya menghubunginya terlebih dahulu. Tujuannya agar menghindari berita hoax yang berujung pada pencemaran nama baik.
“Saya pribadi siap layani apapun yang ingin dijadikan berita. Untuk itu, saya minta datang ke kantor sini atau telepon saya untuk dapat penjelasan lebih dulu dari kami. Karena semua itu baik demi kemajuan daerah kita,” imbuh dia.
Dia menambahkan, di masa kepemimpinannya soal dana desa tidak pernah ada pemotongan. Dan itu diakui pemerintah pusat.
“Pemerintah paniai untuk dana desa diakui pusat. Kami punya nama baik di sana. Dan sementara ini nama baik kami dalam menganggarkan dana desa sangat baik banding daerah lain. Itu yang selalu kami perjuangan selama ini,” tutup dia.
Dalam berita yang sebelumnya, para kepala kampung mengeluh karena dinas terkait mengurangi sedikitnya 13 juta untuk setiap kampung dari seluruh kampung yang menerima dana desa. Dana yang dipotong tersebut diperuntukkan bagi PKK dan administrasi.
Baca: Dana Desa Dipotong, Ratusan Pengurus Kampung di Paniai Ribut
Klarifikasi berita ini berlangsung hampir satu jam. Saat Klarifikasi berita, Kadis DPMK didampingi beberapa pendamping baik kabupaten maupun distrik.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
