Sekjen ULMWP: Semua Wakil ACP-EU Setuju Desak PBB Angkat Pelanggaran HAM di Papua

1109

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com/JUBI — Semua delegasi pada Pertemuan Regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU yang hadir di Port Vila, Vanuatu, pada 19-21 Juli lalu, setuju dengan usulan Vanuatu untuk mendesak PBB berbicara tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Hal itu dikatakan oleh Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada redaksi Jubi, Senin (24/7/2017), saat dikonfirmasi terkait tanggapan wakil-wakil parlemen di pertemuan Regional ACP-EU atas seruan Vanuatu untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua.

“Bahkan Papua New Guinea yang secara politik mengakui Papua adalah bagian integral Indonesia juga mengatakan pelanggaran HAM di Papua tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena sudah berlangsung sekian lama,” ungkap Mote.

Mote juga menjelaskan, semua perwakilan ACP setuju bahwa pelanggaran HAM di Papua dapat mengarah pada pemusnahan etnis Papua jika terus dibiarkan.

“Mereka setuju pelanggaran HAM yang sudah berlangsung sekian dekade sejak Papua dianeksasi Indonesia jika dibiarkan akan mengarah pada pemusnahan etnis Papua atau Genocide,” ujarnya.

Octovianus Mote hadir di Pertemuan ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU atas undangan resmi pemerintahan Vanuatu. “Saya diundang secara resmi oleh Vanuatu yang bertindak sebagai tuan rumah.”

Walau tidak memiliki hak bicara, namun dirinya diberi kesempatan membeberkan fakta dan informasi dasar tentang pelanggaran HAM di Papua.

“Pada umumnya, negara-negara Pasifik yang hadir sudah mengetahui yang terjadi di Papua selama ini. Karena itu, mereka tidak memberikan komentar apapun, selain setuju untuk mendesak PBB mulai berbicara tentang Papua,” ujar Mote.

Sebelumnya seperti dilaporkan Jubi (23/7/2017), pada pertemuan regional itu pemerintah Vanuatu juga meminta agar ACP-EU mendukung pengajuan resolusi West Papua pada pertemuan gabungan parlemen ACP-EU berikutnya bulan Oktober mendatang agar resolusi tersebut bisa diadopsi pada pertemuan Konsil Menteri-Menteri ACP di bulan November 2017.

 

Sumber: Tabloidjubi.com