Komnas HAM: Jokowi Segera Selesaikan Berbagai Persoalan di Papua

310

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia meminta presiden Joko widodo untuk menyelesaikan berbagai persolan yang terjadi di tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Meneger Nasution, komisioner Komnas HAM RI dalam pernyataan yang dikirim kepada suarapapua.com pada Kamis (3/8/2017) dari Jakarta, Papua.

Presiden Jokowi diminta sejatinya (kembali) mengambil inisiatif dan memimpin penyelesaian kasus2 kemanusiaan di Tanah Papua secara dialogis, damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka NKRI yang sejati.

Selain itu Komnas HAM juga meminta presiden untu bergegas menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Papua.

“Semampang sebelum Maghrib, di sisa-sisa waktu yang relatif tidak banyak, Presiden Jokowi sebaiknya bergegaslah memimpin penyelesaian masalah-masalah Papua. Sekali lagi bersegeralah sebelum terlambat. Masalah-masalah Papua sudah mendekati Maghrib. Sejarah NKRI di Tanah Papua menuntut bukti. Semoga masih ada waktu,” kata Meneger.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak lama ini dikutip dari kompas.com mengatakan, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih marak terjadi di tanah Papua.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, dalam petemuan itu, Jokowi banyak bicara soal berbagai program pemerintah, termasuk soal pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, PGI juga menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua yang masih kerap terjadi di era Jokowi.

“Pak Presiden banyak menjelaskan tentang pembangunan di Papua ketika sekarang ini banyak sorotan penegakan atas hak asasi manusia di Papua,” kata Gomar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Gomar, Jokowi tidak menampik bahwa pemerintahannya belum maksimal dalam memperjuangkan Papua yang bebas dari pelanggaran HAM. Namun, ketidakmaksimalan itu terjadi karena pemerintah tengah fokus menggarap infrastruktur di Papua yang masih sangat tertinggal dengan wilayah lainnya.

Setelah infrastruktur beres, maka Jokowi berjanji akan memperjuangkan agar tak ada lagi pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.

“Jadi pertama-tama prioritas memang ke pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur tanpa bermaksud mengabaikan itu, pada waktunya presiden akan selesaikan juga itu (masalah pelanggaran HAM),” kata dia.

 

Pewarta: Arnold Belau

SHARE