Oleh: Laus Deo Calvin Rumayom)*
BERBAGAI studi untuk memahami geopolitik dan geostrategi dunia dalam perkembangannya bukan lagi hal yang baru. Studi-studi klasik sejarah dunia mengenai hal ini telah diawali oleh rangkaian ekspedisi dan ekspansi orang-orang Eropa ke berbagai penjuru dunia yang dijiwai semboyan 3G (Gold, Glory dan Gospel).
Fase perkembangan awal ekspansionisme orang Eropa itu telah menemukan dan menempatkan pulau Papua (New Guinea) maupun pulau-pulau sekitarnya sebagai bagian yang tak terabaikan dalam perkembangan kemudian dari aspek geopolitik dan geostrategik. Walaupun pada abad 14, 15 dan 16, penemuan pulau Papua dan manusiannya masih diselimuti berbagai mitos dan fakta kehidupan misterius yang terkait kanibalisme, animisme dan praktek ritus adat yang kuat.
Dalam berbagai laporan ekspedisi para penjelajah Eropa (misalnya Spanyol), Papua sebagai daratan yang belum banyak dikenal (terra incognita) telah diidentikan sebagai pulau kematian. Siapa pun yang datang dan mendiaminya pasti tidak akan selamat. Mitos ini pun menarik perhatian dan tersebar hingga ke berbagai kerajaan di Eropa. Namun di abad 18, tepatnya pada 5 Februari 1855, tabir misteri Papua diterobos kekuatan Injil yang dibawa kedua misionaris Protestan asal Jerman, C.W. Ottow dan J.G. Geisler.
Injil yang memiliki peranan penting dalam membuka keterisolasian pun semakin berkembang dan membawa bangsa Papua pada suatu peradaban baru. Injil yang telah memenangkan ini, ternyata membawa kehidupan suku-suku bangsa Papua ke dalam tingkat pengenalan tentang dirinya, orang lain dan dunia luar (internasional).
Kehidupan masyarakat Papua yang telah melewati masa kegelapan dan mengalami kemajuan ini tentu didorong oleh peranan Gereja dalam mengkolaborasikan Injil dan dunia pendidikan, baik formal dan informal. Dengan demikian, interaksi komunikasi suku bangsa di Papua dengan bangsa luar menjadi kunci penting dalam mengawali sebuah proses pembangunan dan peradaban baru yang terus berjalan hingga memberikan dampak positif maupun negatif.
Dalam kaitan dengan aspek geopolitik Papua, ada dua konsiderasi yang tidak bisa dipisahkan, yakni aspek spasial dan dimensi politik. Dengan kata lain, premis dasar geopolitik adalah bahwasanya geografi merupakan diskursus dari aspek sosial dan sejarah yang akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah politik dan ideologi. Geografi adalah kekuatan (power) dan pengetahuan itu sendiri, sebuah fenomena yang tak bisa ditentang yang terpisah dari aspek ideologi dan politik.
Dalam tradisi geopolitik, istilah tersebut dipahami berdasarkan aspek historis, sehingga tiap sarjana berbeda sudut pandang dalam mendefinisikan terminologi geopolitik. Misalnya R. Kjellen yang mengartikan geopolitik sebagai teori yang melihat negara sebagai kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Housofer, yakni geopolitik sebagai ilmu pengetahuan mengenai kenegaraan, dimana geopolitik berisi pertautan antara dua dimensi, yakni determinan spasial yang menentukan proses perpolitikan suatu negara.
Pandangan lebih luas mengenai geopolitik datang dari Geoffrey yang menyatakan geopolitik merupakan suatu studi hubungan internasional dari perspektif geografis. Pandangan ini pun dipertegas Agnew yang mendefinisikan geopolitik sebagai suatu obyek studi yang mensinergiskan bagaimana asumsi, desain, dan pemahaman geografis menjadi determinan politik dunia.
Terkait dengan berbagai pandangan dan pendapat para ahli geopolitik dunia, Papua hari ini adalah hasil dari konstruksi di masa lalu. Sejarah mencatat bahwa berbagai pertarungan kepentingan politik dunia tentang Papua muncul ketika kapten Jean Jacques Dozy menemukan tambang di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 16 Februari 1936. Dengan begitu, tidak mengherankan jika Papua akhirnya masuk dalam konstruksi kepentingan ekonomi-politik negara, kerajaan dan bangsa-bangsa yang berkuasa.
Dalam catatan perebutan kekuasan wilayah atas Papua oleh Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat, walaupun telah terjadi perdebatan dan perselisihan panjang tentang status dan masa depan Bangsa Papua, namun Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan telah memainkan peranan penting di masa Presiden Soekarno-Hatta hingga era Presiden Soeharto 1960-an. Dalam periode itu telah terbangun politik intimidasi psikologi sebagai propaganda yang akhirnya membunuh karakter bangsa Papua hingga hari ini.
Di sini ‘tanah, daratan atau wilayah’ menjadi kata kunci terpenting dalam memaknai sebuah arti geopolitik di masa lalu, kini dan masa depan. Tanah sebagi aspek geografi yang secara politis cenderung dikuasai oleh penguasa. Dengan demikian, kekuasaan tanah di masa lalu pun sangatlah berdampak terhadap bembentukan identitas sosial, budaya dan politik Papua hari ini. Itulah sejarah dan fakta tentang arti penting ‘tanah’ yang masih terus menghiasi dan membayangi perjuangan orong-orang pribumi di negeri ini.
Dalam memahami geopolitik dan geoekonomi dunia, seperti telah disebutkan bahwa Papua kini menjadi salah satu wilayah penting yang diperebutkan berbagai kekuatan global, selain karena kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tapi juga posisi strategisnya yang terkait dengan bidang antariksa. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang antariksa dunia, kini Papua dalam hal ini Pulau Biak telah ditetapkan sebagai ‘zone exclusive area’ untuk proyek peluncuran satelit.
Pulau Biak yang merupakan bagian dari Kabupaten Biak Numfor (di masa Belanda disebut Schouten Eilanden) memiliki luas daratan 21.572 km2 dan luas lautan sekitar 18.442 km2. Terletak di Teluk Cenderawasih pada titik 0o21’ LS, 134o 47’-136 o48’ BT dengan ketinggian 0-1.000 meter diatas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki dua pulau besar, yakni Pulau Biak dan Pulau Numfor serta lebih dari 42 pulau-pulau kecil, termasuk Kepulauan Padaido yang menjadi primadona pengembangan potensi pariwisata. Luas keseluruhan kabupaten ini adalah 5,11 persen dari luas wilayah Provinsi Papua.
Kabupaten Biak Numfor memiliki wilayah yang terdiri dari gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sebesar 139.512 jiwa (BPS, 2016) ini sebagai salah satu tempat strategis untuk membangun kawasan industri perikanan dan kelautan, pariwisata, termasuk industri penerbangan antariksa yang sedang dilirik pengembangannya.
Dari fakta sejarah Perang Dunia II, posisi strategis pulau Biak telah menjadikannya sebagai basis pangkalan udara bagi armada-armada tempur pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Di masa pemerintahan Belanda atas Papua, di tahun 1950-an maskapai KLM Belanda telah menjadikan pulau Biak sebagai basis penempatan armada terbang mereka untuk menghubungkan seluruh wilayah Neteherland Nieuw Guinea kala itu. Maskapai ini juga telah membangun fasilitas hotel KLM untuk keperluan operasional.
Sebagai aset penting bekas peninggalan tentara sekutu, lapangan terbang Frans Kaisepo di Biak yang panjang landasannya (run way) mencapai sekitar 3.500 meter sempat menjadi salah satu bandara internasional tersibuk di wilayah Indonesia timur pada tahun 1990-an.
Hanya saja, lantaran dinamika politik yang kuat saat itu terkait dengan gerakan-gerakan pembebasan Papua dari Indonesia, status Biak sebagai bandara internasional yang ramai pun pudar dan beralih ke bandara Ngurah Rai di Bali. Dampak negatif dari peralihan ini telah menyebabkan terpukulnya sektor pariwisata di Biak dan Provinsi Irian Jaya secara keseluruhan. Sebab kunjungan turis manca negara dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, kawasan negara-negara Pasifik Selatan hingga Amerika Serikat menurun drastis. Penerbangan langsung dari Biak ke negara-negara tersebut telah dihentikan otoritas perhubungan Pemerintah Indonesia karena konon beralasan politis.
Sejak era 1990-an hingga kini, potensi dan posisi strategis pulau Biak dan bandara Frans Kaisepo masih tetap dilirik negara-negara yang memiliki teknologi antariksa. Salah satunya negara Federasi Rusia yang akhirnya jatuh cinta pada pulau Biak dan berusaha membangun sistem peluncuran pesawat antariksa ke luar angkasa secara komersial yang disebut sistem peluncuran di udara (air launch system). Keinginan dan usaha-usaha ini pun berlanjut di tahun 1999, dimana Rusia mendirikan Air Launch Aerospace Corporation (ALAC).
Sistem peluncuran di udara (air launch) merupakan salah satu proyek fantastis antariksa Rusia sejak 2006-2015 yang kemudian menarik perhatian banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2003, Air Launch Aerospace Corporation Rusia mulai mengadakan perundingan dengan lembaga negara dan swasta Indonesia yang membahas keikutsertaan dalam program antariksa tersebut.
Dalam kunjungan ke Rusia pada Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin telah menandatangani kerjasama di bidang penelitian dan penggunaan ruang angkasa untuk maksud damai. Kerjasama ini termasuk proyek Air Launch Indonesia-Rusia dalam bentuk proyek pembangunan pusat peluncuran satelit yang akan dilaksanakan di pulau Biak, Papua. Jika pembangunan semua infrastruktur penunjang telah terpenuhi, peluncuran satelit sudah bisa dilaksanakan dari Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak di tahun 2018.
Adapun alasan Biak dijadikan lokasi pusat peluncuran satelit berdasarkan hasil penelitian Badan Antariksa Rusia, antara lain: Pertama, Pulau Biak merupakan lokasi yang sangat strategis untuk penerbangan ke angkasa luar dikarenakan secara geografis posisi pulau Biak sangat dekat dengan garis Khatulistiwa, atau juga dapat dikatakan pulau Biak adalah titik terdekat di bumi menuju ke garis orbit satelit.
Kedua, pulau Biak berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik yang luas, sehingga proses peluncuran roket yang akan dilakukan diperkirakan tidak akan mengganggu wilayah negara lain. Jika roket pendorong satelit diluncurkan, serpihan atau benda-benda yang jatuh dari proses peluncuran itu akan jatuh ke laut atau tidak mengenai wilayah negara lain termasuk Indonesia.
Ketiga, pulau Biak juga terletak di area ekuatorial (posisinya hanya dua derajat dari garis Khatulistiwa), sehingga dorongan roket satelit peluncur lebih kuat dan mampu mengantar alat pemantauan di angkasa ke antariksa.
Selanjutnya proyek antariksa yang dikerjasamakan oleh Rusia bersama Jerman, India dan berbagai negara lainnya ini memiliki keunggulan, antara lain:
Pertama, tingkat mobilitasnya yang tinggi, sehingga lebih mudah meluncurkan roket ke luar angkasa dibanding dari bandar udara di belahan dunia mana pun.
Kedua, proyek tersebut relatif murah karena menggunakan peralatan yang sudah ada, seperti pesawat terbang dan mesin-mesin tingkat pertama maupun roket pendorong yang telah diproduksi dan diperbaharui kualifikasinya.
Ketiga, adalah daya angkut yang lebih besar dibandingkan dengan program peluncuran dari darat dan laut, di mana kapasitas bebannya lebih tinggi 1,5 kali lipat.
Keempat, dapat meluncurkan benda antariksa ke orbit dengan inklinasi mulai dari 0-115 derajat yang mana hal ini tidak bisa dilaksanakan di semua bandar antariksa Rusia. Di samping itu, Rusia memiliki teknologi antariksa yang sudah teruji dalam penerbangan roket sejak puluhan tahun.
Sedangkan yang dapat menjadi keuntungan bagi Papua dan Indonesia dalam mengembangkan proyek antariksa ini, antara lain:
Pertama, keuntungan bagi Indonesia antara lain dapat memperluas akses Indonesia di antariksa, dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi penduduk pulau Biak.
Kedua, semakin meningkatkan hubungan kerja sama dan transfer teknologi antariksa antara Indonesia-Rusia.
Ketiga, pelaksanaan proyek antariksa ini akan menjadi tahapan penguatan kerjasama Indonesia-Rusia, tidak hanya di bidang teknologi antariksa, ekonomi dan perdagangan, namun industri pertahanan dan keamanan Indonesia dapat dibangun.
Keempat, posisi ini menjadikan Pulau Biak sebagai salah satu tempat strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar, terutama negara-negara di kawasan Pasifik.
Revolusi teknologi dan ilmu pengetahuan antariksa di dunia mendorong bisnis antariksa kini diminati oleh negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Israel, Jerman, Inggris, Prancis, India, Jepang dan Cina. Dengan demikian, posisi Pulau Biak yang strategis akan membawa Papua pada situasi yang kompleks dalam menghadapi perlombaan bisnis dan kepentingan geopolitik global.
Sebab tak dapat dipungkiri bahwa secara internasional, Tanah Papua yang kaya telah menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam (mineral, hasil hutan, laut), energi dan pangan dunia oleh jejaring korporasi nasional dan muliti nasional. Papua juga ditetapkan untuk menjadi titik sentral penyuplai bahan baku industri dunia abad 21 di wilayah Pasifik Selatan.
Dari aspek geopolitik antariksa, Papua (yakni pulau Biak) telah ditetapkan oleh NASA lembaga antariksa AS dan Rusia Aero Space Company sebagai Zone Exclusive Area bagi pengembangan peluncuran satelit dan bisnis antariksa. Papua juga masuk dalam masterplan tiga pilar integrasi regional ASEAN (Economic Community, Political Security Community, Sociocultural Community) di tahun 2015. Sedangkan secara nasional, Papua menjadi wilayah yang masuk dalam penerapan politik pembendungan terhadap kekuatan Islam radikal (terorisme dan ISIS).
Juga dalam hal kebijakan politik Otonomi Khusus Papua dan gencarnya pemekaran wilayah. Ironisnya, secara lokal telah terjadi marginalisasi orang asli Papua di sektor ekonomi, sosial-budaya, politik dan agama. Terus terjadi pengambilalihan dan pendudukan tanah adat dengan berbagai cara atas nama pembangunan. Pengrusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi masif atas sumber daya alam (SDA), konflik antar suku, hingga berbagai penyakit sosial lainnya.
Lantas, mencermati dampak negatif yang akan terjadi kemudian, proyek ambisius peluncuran satelit dari Pulau Biak maupun wacana pembangunan apa pun yang hendak digalakan, eksistensi masyarakat adat Papua atas tanah air dan sumber daya alamnya harus menjadi pertimbangan utama. Ini penting, agar manusia Papua jangan terus menjadi penonton, lalu akhirnya tersingkir di tanah sendiri.
*) Penulis adalah dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen. Tulisan ini diedit ringkas oleh Julian Howay dari tesis magister penulis di Universitas Indonesia berjudul “Pembangunan Biak Berbasis Geopolitik dan Geostrategi Sebagai Pusat Peluncuran Satelit Rusia Tahun 2018”.
