YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Selama dua minggu lebih proses belajar dan mengajar tidak berjalan dengan baik di beberapa sekolah dari TK, SD, SMP hingga SMA. Hal tersebut terjadi karena honor tidak dibayar, bahkan dipotong oleh dinas pendidikan.
Wolter Elopere, kepala sekolah SMAN 1 Dekai, saat dijumpai Suara Papua menjelaskan, selama dua bulan kemarin proses belajar mengajar di sekolah dari TK hinga SMA tidak jalan normal karena honor pegawai yang mengajar dipotong oleh bendahara dinas pendidikan.
“Kami perlu sampaikan kepada publik bahwa pendidikan di Yahukimo khususnya di wilayah kota selama ini berjalan baik. Tidak ada bilang tidak belajar dan tidak normal. Selalu berjalan baik, dari kabupaten terbentuk hingga sekarang,” kata dia mengklarifikasi berita sebelumnya yang menyebutkan KBM di daerah tersebut tidak berjalan baik dalam beberapa minggu belakangan, kepada Suara Papua pada Senin (14/8/2017) setelah apel pagi.
Menurut Wolter, semasa kepemimpinan Ones Pahabol hingga bupati Abock Busup semua berjalan baik. Namun ada oknum tertentu di dinas pendidikan yang membuat kegiatan belajar mengajar di kabupaten Yahukimo tidak berjalan baik untuk beberapa waktu ini.
“Proses belajar mengajar tidak berjalan itu hanya dua minggu, karena hak kami untuk guru dipotong. Hampir 12 sejak tahun terbentuknya kabupaten ini tidak pernah ada pemotongan hak-hak guru. Namun baru kali ini mengalami pemotongan. Itulah yeng menyebabkan KBM di Yahukimo tidak berjalan baik,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, hak-hak guru mulai dipotong sejak Maret – Juli. Setelah itu pemotongan hak-hak guru terjadi lagi pada bulan Agustus. Alasan pemotongan tidak dijelaskan oleh dinas terkait.
“Kalau uang insentif yang mau dipotong itu wajar. Itu juga pemotongan biasa dilakukan berdasarkan kehadiran guru dan cara mengajar di sekolah. Itu biasa dilakukan dan ada aturan yang menjamin. Tetapi selama tidak ada alasan, itu tidak dibenarkan. Pemotongan hak-hak guru mulai dilakukan dari Maret – Juli. Ini yang kami tidak terima dan lawan,” ungkapnya.
Lanjut Wolter, “Sehingga kami guru-guru dari TK – SMA sejak Juli melakukan protes kepada dinas dengan menyampaikan aspirasi ke bupati. Saat itu kami meminta sistem keuangan di dinas Pendidikan segera dibenahi. Dan saat itu kami minta untuk respons aspirasi kami dalam dua minggu. Jika tidak, kami akan melakukan mogok mengajar,” jelas Elopere.
Saat pertemuan dengan wakil bupati, Elopere menyebutkan, para guru-guru di Yahukimo meminta agar dinas pendidikan memperbaiki sistem pembayaran gaji, operator Dapodik yang mengurus nasip guru, bidang kurikulum yang punya pengalaman dan terakhir pemerintah harus memperbaiki semua kejanggalan yang terjadi.
“Pertemuan dengan wakil bupati saat itu kami tidak pernah meminta kepala dinas diganti, tetapi kami sampaikan poin-poin yang menjadi pertimbangan dan aspirasi kami supaya sistemnya diperbaiki,” terangnya.
Ia meluruskan, saat ini ada isu yang berkembang bahwa guru-guru menaikan aspirasi supaya kepala dinas diganti. Kata Wolter, itu sama sekali tidak masuk dalam tuntutan para guru. Bahkan, kata dia, pihaknya tidak pernah mengakomodir kepentingan siapa pun, termasuk isu untuk ganti kepala dinas. Kata dia, itu tidak benar.
“Saat ini ada pihak ketiga yang main. Dalamnya ada kepentingan tertentu, maka kami SMA dan SMK dan SD mundur, tidak teruskan aspirasi. Sekarang kami fokus mengajar anak-anak kami meskipun gaji kami masih dipotong,” jelasnya.
Terkait rencana bupati yang mau ketemu dengan para guru, ia mengaku benar. Namun hingga kini guru-guru masih menunggu pertemuan tersebut.
“Sampai saat ini belum dan kami masih menunggu kapan beliau (bupati) akan panggil kami. Saya harap pertemuan itu segera digelar, supaya kami sampaikan masalah-masalah yang terjadi kepada bupati,” ujar Wolter.
Sementara itu, Elius Matuan, salah satu guru honorer di SMP YPPGI Dekai, kepada Suara Papua mengaku selama empat bulan terakhir proses KBM di sekolah tidak berjalan dengan baik karena ada persoalan di dinas Pendidikan.
“Kami di SMP YPPGI Dekai dan hampir semua sekolah yang ada tidak belajar baik karena dari dinas tidak membayar hak-hak guru. Ada sekitar 73 guru dan mereka punya gaji pokok tidak dibayar. Itu penyebabnya,” ungkap Elius.
Lanjut dia, “Akhirnya minggu kemarin adakan aksi mogok di kantor dinas. Sampai saat ini hak-hak mereka sudah dibayar atau belum, saya belum tahu. Jadi, saya berharap agar pemerintah bisa upayakan untuk bayar guru-guru ini punya hak agar mereka bisa mengajar anak-anaknya di sekolah baik dari Paud, TK, SD, SMP hingga SMA,” harap Elius.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
