Oleh: Dr. Socratez Sofyan Yoman)*
Akar konflik antara bangsa Indonesia dan bangsa West Papua perlu diselesaikan secara menyeluruh (holistik) bukan parsial. Penguasa Indonesia sesungguhnya tahu substansi persoalan West Papua. Tetapi, pemerintah Indonesia berusaha dengan berbagai cara untuk membelokkan persoalan yang sesungguhnya kepada dialog sektoral, yaitu dialog pendidikan, dialog kesehatan, dialog ekonomi, dialog, kebudayaan, dialog kesejahteraan, dialog pembangunan infrastruktur.
Yang lebih aneh dan sangat lelucon yang diperagakan oleh para penguasa/pejabat Indonesia adalah berkunjung ke West Papua dan pertemuan dengan beberapa tokoh, dan itu sudah dinilai sebagai dialog.
Kunjungan Presiden Indonesia ke West Papua dan pertemuan dengan rakyat sudah disebut dialog.Apakah Indonesia belum mengerti kata “dialog” dan perlu guru untuk menjelaskan definisi dialog?
Apakah bangsa Indonesia berpikir bahwa rakyat dan bangsa West Papua itu bodoh, tidak punya pikiran, tidak punya hati, tidak punya perasaan?
Menurut hemat saya, Indonesia sangat keliru dan salah menilai. Kami, rakyat dan bangsa West Papua tidak seperti yang pernah dinilai Indonesia selama ini.
Pembangunan sektoral: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan infrastruktur jalan dan jembatan adalah suatu keharusan dan tanggungjawab pemerintah Indonesia. Please!
Tapi perlu diketahui, sektor-sektor yang disebutkan tadi, tidak bisa dicampur-adukan dengan akar konflik bangsa Indonesia dan bangsa West Papua yang sudah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Ibu Dr. Adriana Elidabeth dan kawan-kawannya dari LIPI telah merumuskan dengan tepat akar konflik bangsa Indonesia dan bangsa West Papua, yaitu:
1. Status Politik West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Pepera 1969 adalah cacat hukum, moral dan cacat demokratis. Pepera 1969 dimenangkan dengan moncong senjata. Konspirasi internasional kejam.
2. Pelanggaran berat HAM sejak 1962 sampai sekarang 2017 yang merupakan kejahatan negara dalam upaya pemusnahan etnis bangsa West Papua dengan sistematis dan terstruktur.
3. Peminggiran rakyat dan bangsa West Papua dari tanah leluhur mereka dalam segala aspek kehidupan dan perampasan tanah, hutan, gunung dan lain-lain atas nama pembangunan bias (berpihak) pada pendatang.
Yang paling mengejutkan rakyat dan bangsa West Papua adalah dalam Pidato 17 Agustus 2017 dalam HUT RI yang ke 72, Presiden RI, Ir. Jokoko Widodo telah melupakan dan “melepaskan” persoalan pelik yang sudah berlangsung lama ini tidak disebut dalam satu paragraf pun. Hanya sebut dalam dua kalimat. Itu pertanda bahwa bangsa Indonesia sudah melupakan bangsa West Papua.
Dialog damai antara Indonesia dan West Papua sudah terang-benderang jalannya. Pemerintah Indonesia buat kabur akar masalah.
Pemerintah Indonesia perlu ketahui bahwa rakyat dan bangsa West Papua hampir 95% mendukung Dialog damai antara Indonesia-ULMWP tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Kasus penyelesaian GAM-RI adalah contoh relevan.
Kesimpulan. Saya mau sampaikan kepada rakyat dan bangsa West Papua bahwa kalau ada orang West Papua yang mendukung dialog sektoral berarti musuh bersama rakyat dan bangsa West Papua. Karena orang itu sudah kolaborasi dengan penjajah.
Karena tuntutan rakyat dan bangsa West Papua dengan darah dan air mata adalah dialog menyeluruh akar konflik: Status politik, gugat Pepera 1969, pelanggaran HAM, dan perampasan hak-hak rakyat dan bangsa West Papua.
Semoga berguna. Tulisan ini bagian dari pencerahan dan membangun kesadaran (consciousness/awareness) rakyat dan bangsa West Papua. Selamat membaca.
Rabu,23 Agustus 2017.
)* Penulis adalah ketua umum Persatuan Gereja-Gereja Baptis West Papua
