Masyarakat Papua Minta Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gubernur Enembe

267

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Secara spontan, ratusan masyarakat Papua dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (8/9/2017) menuntut aar segera hentikan kriminalisasi terhadap gubernur Papua, Lukas Enembe.

Koordinator aksi, Benyamin Gurik kepada wartawan mengatakan, aksi masyarakat tersebut sebagai bentuk protes terhadap penyidik Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi beasiswa luar negeri di Biro SDM Papua tahun 2016.

“Setelah kita mendengar informasi terkait pemeriksaan gubernur Papua dan kita berdiskusi serta mengkajinya maka kami menyimpulkan kasus ini terkesan dipaksakan. Tidak jelas kasus ini yang mau diungkapkan sebenarnya apa,” kata Gurik.

Menurutnya, kapasitas seorang Gubernur adalah untuk mengurus Papua, sehingga terkait beasiswa sebenarnya itu dikelola oleh instansi teknis yakni biro SDM.

“Harusnya jika memang ada temuan, pasti BPK sudah mengetahui, tapi ini kan tidak ada. Lalu kalau polisi punya bukti harus instansi teknis yang diperiksa dulu, ditetapkan tersangka lalu untuk keperluan bukti tambahan baru periksa Gubernur,” bebernya.

Lalnjut dia, “Tapi ini kan tidak terjadi semua, ini opini yang dibangun di media massa seolah-olah Gubernur sebagai tersangkanya. Nah tentunya ini menjadi keresahan warga hari ini,” katanya.

Kata Gurik, upaya kriminalisasi Gubernur saat ini seperti mengulang kasus dugaan korupsi di Dinas PU Papua awal Januari lalu. Dimana Gubernur dikabarkan terlibat dalam kasus yang ditangani KPK tersebut.

“Katanya Gubernur diperiksa KPK tapi buktinya kabar itu tidak terbukti sampai sekarang. Sama halnya kasus Pilkada Tolikara, dimana Polda Papua tetapkan Gubernur sebagian tersangka, tapi juga tidak terbukti dan kasusnya dihentikan setelah dibantah oleh Kejaksaan,” urainya.

Benyamin berharap lembaga Kepolisian tidak dimanfaatkan dan dikendalikan oleh siapapun juga untuk kepentingan tertentu, karena kalau dilihat apa yang terjadi saat ini, terkesan hanya untuk merusak citra dan nama baik Gubernur dan itu membuat orang Papua kecewa.

“Kita tidak akan berhenti di sini, kita akan terus mengawal kasus ini. Sebab kita tidak terima karena kasusnya terlalu berlebihan aneh dan kita minta Presiden juga Kapolri segera mengambil sikap. Jangan yang kayak kemarin Kapolri uplod foto bersama Gubernur Papua dan Kapolda Sumut. Kita tidak butuh itu!,” tegasnya.

Namun, katanya, jika pemahaman institusi hukum seperti ini terus saja terjadi maka tentunya sebagai orang Papua tidak akan tinggal diam, apalagi dalam empat tahun memimpin Papua banyak gebrakan spektakuler yang telah dibuat untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya, khususnya orang asli Papua. Dan orang asli Papua pasti berutang budi dan siap mati untuk membela seorang Lukas Enembe.

“Aksi demo hari ini bukan karena paksaan tapi karena merasa berutang budi kepada beliau. Ini bentuk dukungan kepada bapak Gubernur, bahwa ada kami rakyat Papua ada yang siap mengawal kasus ini. Dalam sejarah pemerintahan di Papua, hanya Enembe yang berani memasang badan, mempertaruhkan nyawa untuk Papua dan orang Papua juga siap mempertaruhkan nyawa untuk membelanya, apalagi kayak begini upaya kriminalisasi, ini tidak main main kita siap membela mati-matian,” katanya.

Jadi, kata dia, jangan pemerintah coba-coba apalagi untuk jaga keamanan di Papua, jangan kaya begini, kasus kaya begini mulai hilang mulai dingin lagi setelah itu foto mesra mesra lalu hilang lagi. Ini sepertinya memang untuk merusak citra LE sebagai Gubernur Papua.

Menurutnya, kasus ini jangan seperti ada intimidasi teror seperti yang dilakukan kepolisian, ini membunuh karakter orang Papua supaya orang Papua kalau jadi Gubernur jangan kayak Lukas Enembe, nanti kalian ditangkap.

“Ini kan menyerang psikologis masyarakat, padahal Lukas Enembe tidak pernah melawan hukum makanya kita akan lawan. Jadi kita datang bukan untuk menghalangi proses hukum, tapi dengan tegas kami meminta polisi secara terbuka mengumumkan siapa tersangkanya, berapa nominal kerugiannnya dari kasus dugaan korupsi ini. Bukan ngambang kasusnya kayak di PU maupun kasus pemilu Tolikara,” pungkasnya.

Pewarta: Arnold Belau

SHARE