Dialog Sektoral untuk Papua: Epen kah?

299

Oleh: Neles Tebay)*

Gagasan dialog sektoral diangkat dalam pertemuan antara empat belas tokoh agama dan adat Papua dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, 15/8-2017, di Istana Negara, Jakarta. Gagasan dialog sektoral ini, selanjutnya, menimbulkan banyak tanggapan, baik yang menyatakan dukungan maupun penolakan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa dialog sektoral dipandang penting untuk dilaksanakan di tanah Papua.

Dialog sektoral adalah suatu forum atau pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk membahas suatu sektor atau bidang tertentu, misalnya dialog sektoral untuk pendidikan, kesehatan, kehutanan, perkebunan, dan lainnya. Setiap sektor dibahas dalam satu dialog sektoral. Peserta dialog mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, para ahli, praktisi, Perguruan Tinggi, pihak swasta, lembaga keagamaan, dan lembaga adat. Dalam dialog sektoral, para peserta secara bersama mengidentifikasi masalah, menetapkan solusinya, dan membagi peran dan tugas bagi masing-masing pihak.

Mengapa gagasan dialog sektoral diusulkan kepada Presiden Jokowi? Ada enam pertimbangan yang mendasari gagasan dialog sektoral ini. Pertama, konflik Papua diakui oleh sejumlah pihak sebagai masalah yang begitu kompleks dan rumit sehingga sulit untuk diatasinya. Banyak pihak merasa kesulitan bagaimana dan dari mana memulai proses penyelesaian konflik Papua. Kompleksitas dan rumitnya konflik Papua seringkali diibaratkan seperti benang basah yang kusut dan sulit diurai. Akibatnya, konflik Papua hingga kini belum diselesaikan secara menyeluruh.

Kedua, konflik Papua yang berlangsung sejak tahun 1963 dan diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan keamanan turut menghambat atau minimal memperlambat pembangunan di berbagai tempat di tanah Papua. Banyak kegiatan pembangunan dilakukan tetapi tingkat kesejahteraan orang Papua yang hidup di kampung-kampung kurang terdongkrak. Banyak orang Papua meninggal karena penyakit. Banyak orang kurang menikmati pendidikan dasar. Ratusan ribu orang Papua masih dikategorikan sebagai buta aksara. Bahkan ada anak Papua yang sudah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) tetapi belum bisa membaca dan menulis. Orang Papua di kampung-kampung menghadapi banyak masalah. Mereka ini tidak boleh dibiarkan bergumul sendiri dengan masalahnya.

Kebijakan Otonomi Khusus yang digembar-gemborkan sebagai win-win solution belum diimplementasikan secara konsisten sehingga belum memberikan hasil yang maksimal. Kehadiran Perusahan asing seperti PT Freeport Indonesia di Timika yang menguras tembaga dan emas, serta Proyek Tangguh di Bintuni yang mengeksploitasi gas (LNG) tidak banyak mempengaruhi hidup orang Papua di kampung-kampung di seluruh tanah Papua. Trilyunan rupiah yang dikucurkan ke Provinsi Papua dan Papua Barat belum meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, terutama pada orang Papua yang hidup di kampung-kampung yang terisolir dan terpencil. Orang Papua di berbagai kampung menjalani hidup seperti biasa saja, sesuai dengan tradisi budaya setempat.

Ketiga, tak dapat disangkal bahwa banyak program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian/ lembaga (K/L) selama ini belum seluruhnya menjawab masalah-masalah yang dialami oleh orang Papua di kampung-kampung. Hal ini terjadi, antara lain, karena banyak kementerian dan lembaga yang berkedudukan di Jakarta belum memahami tentang masalah dan kebutuhan sebenarnya dari orang Papua.

Keempat, seringkali terlihat akan adanya relasi yang kurang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketidakharmonisan ini terlihat jelas ketika membicarakan tentang suatu program pembangunan yang ternyata gagal mencapai tujuan. Pemerintah Pusat dan Daerah cenderung saling mempersalahkan satu sama lain. Misalnya, ketika dibahas tentang implementasi kebijakan Otonomi Khusus yang belum memperlihatkan hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah mempersalahkan Pemerintah Pusat, dan sebaliknya Pemerintah Pusat menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penyebab dari kegagalan.

Kelima, lembaga keagamaan seperti Gereja-gereja, sudah hadir di tengah orang Papua jauh sebelum pemerintah menyatakan kehadirannya, tetapi kurang dilibatkan dalam proses pembahasan dan perencanaan pembangunan. Para pendeta, pastor, penginjil, katekis, hadir di tengah orang Papua dan mengenal mereka beserta masalah dan kebutuhannya. Tetapi mereka kurang diberikan ruang dan kesempatan untuk membagikan pandangannya dalam pembahasan tentang perencanaan. Perencanaan pembangunan dibuat di kota oleh orang-orang yang jarang, bahkan ada yang tidak pernah, mengunjungi kampung, apalagi hadir di tengah orang kampung. Maka tidak sedikit program pembangunan yang kurang memenuhi kebutuhan orang Papua di kampung.

Para tokoh agama banyak kali  hanya dikagetkan oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Karena kurang mengerti program pembangunan dan tujuannya, maka sulit bagi mereka untuk menjelaskan kepada orang Papua tentang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Lembaga keagamaan juga tidak mengetahui peranan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah guna mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan di kampung-kampung.

Keenam, rakyat Papua jarang – untuk tidak mengatakan tidak pernah –dilibatkan secara penuh dalam pembahasan tentang perencanaan program pembangunan. Tidak diketahui alasan mengapa mereka kurang dilibatkan dalam membahas tentang pembangunan yang perlu dilaksanakan di daerahnya. Entah apapun alasannya, pandangan mereka kurang diakomodir dan suara mereka kurang didengarkan. Mereka hanya dikagetkan dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerahnya. Mereka sendiri tidak memahami kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan tujuannya. Mereka juga tidak mengetahui kontribusi apa yang dapat diharapkan dari mereka untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Karena tidak tahu, mereka tidak dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Apabila pembangunan kurang memberikan hasil yang maksimal, maka banyak kali rakyat Papua yang dipersalahkan sebagai penyebab dari kegagalan tersebut.

Semua faktor di atas mengakibatkan rakyat Papua kurang tersentuh oleh pembangunan. Tingkat kesejahteraan mereka tidak terdongkrak, sekalipun trilyunan rupiah dikucurkan ke tanah Papua. Sementara Pemerintah Pusat dan Daerah saling mempersalahkan satu sama lain. Banyak pemangku kepentingan kurang dilibatkan dalam proses pembahasan perencanaan program pembangunan. Rakyat Papua kurang tergerak untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Oleh sebab itu, dialog sektoral perlu dialaksanakan untuk memungkinkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk rakyat Papua, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Dialog sektoral akan menjadikan pembangunan dalam segala bidang bukan hanya urusan pemerintah melainkan tanggungjawab semua pihak, termasuk rakyat Papua.

)* Penulis adalah Neles Tebay adalah dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura.

SHARE