PANIAI, SUARAPAPUA.com — Dana PKK kampung yang disalurkan dari anggaran alokasi dana desa (ADD) Triwulan pertama tahun 2017 untuk pengurus PKK di 216 kampung di kabupaten Paniai, realisasinya dipertanyakan. Penggunaan dana PKK kampung yang dimaksud adalah dana yang diperuntukkan untuk pembuatan pakaian PKK.
Seorang perempuan, pengurus PKK di salah satu kampung yang tak mau namanya disebutkan mengatakan, sudah jelang beberapa bulan semenjak dana PKK dicairkan tidak ada tanda realisasi seperti yang dijanjikan ibu bupati Paniai selaku ketua PKK Kab. Paniai.
“Waktu itu, semua pengurus PKK kampung diundang ketemu ibu Bupati, di Aula kantor bupati Paniai. Dari kampung kami ada 8 orang, termasuk saya. Di sana kami disuruh ukur pakaian PKK, mulai dari baju, rok dan jas. Kami juga serahkan daftar nama. Setelah itu, ibu bupati bilang nanti baju akan dibagikan bersamaan dengan kegiatan musrenbang dalam waktu dekat,” jelasnya kepada suarapapua.com tidak lama ini di Enarotali.
Namun, menurut ibu ini, pakaian yang dimaksud belum ada, termasuk Musrembang juga belum digelar. Katanya, menurut ibu ketua PKK dalam kegiatan musrenbang akan dijelaskan pelatihan-pelatihan yang nanti dilakukan.
Pihaknya mempertanyakan musrembang yang direncanakan akan dilakukan dan pakaian akan dibagikan tapi belum terlaksana itu.
“Harusnya pakaian sudah dibagikan. Karena dana untuk pembuatan pakaian dan kegiatan PKK dipotong 13 juta perkampung,” ungkapnya kesal.
Sedangkan untuk pelatihan, dia menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan karena dananya baru dicairkan bulan Agustus lalu dari Dana Desa tahap pertama dan alokasi dana desa (ADD) triwulan II (dua) tahun 2017.
“Kami selalu tanya soal itu ke pengurus desa tapi mereka bilang tidak tahu juga,” beber dia.
Sehingga dia berharap, dengan adanya dana pelatihan PKK, semua baik pelatihan, juga pembagian baju PKK dapat segera dilakukan. Tujuannya, menurut dia, supaya menghindari sikap curiga berlebihan antara pihaknya, masyarakat pada umumnya dengan pemerintah daerah sebagai pengelola dana tersebut.
Dia meminta pemkab. Paniai untuk dapat memberi tunjangan berupa honor.
“Ibu Bupati bilang kami selain sebagai pengurus PKK kampung, kami juga sebagai anggota PKK kabupaten, maka itu kami harap ke depan ada honor buat kami,” harapnya.
Untuk diketahui, dalam Rab APBK dana desa (DD) tahap pertama dan ADD triwulan II (dua), ada dua agenda kegiatan untuk pengurus PKK Kampung. Pertama, pelatihan PKK dan kedua, kegiatan sosialisasi dan pelantikan PKK.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
