Kantor DPMK Yahukimo Dipalang

0
3087

YAHUKIMO,SUARAPAPUA.com— Pendamping Profeional Desa (PPD) bersama tenaga ahlinya, pada Selasa (17/10/2017), telah melakukan pemalangan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kab. Yahukimo, Papua.

Pemalangan itu dilakukan karena merasa selama tiga tahun lebih tidak ada tupoksi yang diberiikan kepada PPD Kab. Yahukimo.

Aligat Hilapok tenaga ahli teknologi tetap guna kepada suarapapua.com mengakatan pihkanya bersama forum pendamping dana desa kabupaten Yahukimo, melakukan aksi tersebut karena selama tiga tahun tugas dan mereka dihilangkan.

“Dari tahun 2015, 2016 dan 2017 tugas kami sebagai pendamping professional dihilangkan oleh DPMK. Kami yang terdiri dari PLD, PD, P3D maupun TA sepakat untuk melakukan aksi di Kantor DPMK tugas kami yang dihilangkan diperjelas,” ungkapnya di Yahukimo.

Ia mnjelaskan, pendamping Profesional digaji dan dikkontrak oleh negara dan tugas kerjanya pun sudah dicantumkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa oleh kemendes. Maka dinas yang bersangkutan harus bekerja sama.

ads
Baca Juga:  Akomodir Aspirasi OAP Melalui John NR Gobai, Jokowi Revisi PP 96/2021

“Tidak bisa datangkan tenaga dari luar. Selama ini semua dikerjakan DPMK. Padahal kami juga berhak dan pnya tugas yang sah untuk bekerja. Jangan permainkan kami,” jelasnya tegas.

Marnes Agung, Tenaga ahli pembangunan Partisipatif menambahkan, dengan adanya dana desa ini, pihaknya hadir untuk kawal.

“Kami juga ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi dana desa. Kami ini tenaga ahli yang direkrut pendamping Profesional hingga lokal, kami juga diatur oleh kemendes, bukan hanya di Yahukimo tapi seluru Indonesia, maka tupoksi kami jangan dipermainka,” katanya.

“Jadi keberadan kami di sini legal sebagai tanaga ahli P3MD. Aspirasi kami hari ini adalah menuntut keterbukaan dan kerjasama dari dinas terkait,” katanya.

Isak Kambu, korlap aksi menegaskan agar tidak boleh ada pihak yang membuka pemalangan di kantor DPMK.

Baca Juga:  Upaya Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Jaga Pasokan BBM Saat Lebaran

“Jangan membuka kantor oleh siapapun, sebelum ada titik temu bersama kami pendamping professional desa dan dinas terkait,” kata Isak.

Ia mengatakan, pihaknya sudah cukup bersabar menunggu kerjasama dan koordinasi dari dinas DPMK namun itu tidak pernah terwujud.

“Kami sudah lakukan mekanisme koordinasi juga sudah banyak bersabar. Buktinya bulan kemarin kami undang DPMK untuk duduk dan bicara. Tapi tidak ada satu pun yang hadir untuk membicarakan masalah yang ada. Bulan ini ada satgas kemendes ketemu kami dan meminta laporan,” katanya

Karena tidak pernah mau kerja sama, kata dia, pihaknya sudah berusaha untuk menghubungi dinas DPMK untuk bicara lagi soal laporan yang diminta satgas kemendes. Itu juga tidak digubris sampai sekarang. Pemalangan yang kami lakukan hari ini adalah puncak dari kesabaran. Kami harap masalah ini dapat diselesaikan dengan pihak keamanan,” jelasnya.

Baca Juga:  FAO Bareng Masyarakat Yoboi Tanam dan Kelola Sagu Sebagai Pangan Lokal

Menurut Isak, pihaknya terpaksa pihak keamanan harus dilibatkan supaya mereka (aparat) memediasi kami dan pihak DPMK maupun bupati.
“Supaya kami sama-sama duduk dan membuktikan siapa yang salah dan benar,” katanya.

Setelah melakukan pemalangan, massa aksi langsung menuju ke Polres Yahukimo untuk memberikan penjelasan dan serahkan data agar masalah tersebut dapat diselesaikan bersama pihak kepeolisian.

Pihak kepolisian yang menerima massa mengatakan, pihak kepolisian akan segera menyurati pihak DPMK dan bupati agar duduk mencari solusi sehingga pelayanan segera berjalan lagi.

“Karena Kapolres di Luar, secara resmi aksi hari ini kami terima dan cara bermartabat seperti ini kami hormati, saya juga pesan semua pendamping profesional desa agar tidak menunggu panggilan dari kami. Tetapi sama-sama mencari solusi agar segera selesai persoalan ini,” katanya.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Arnold Belau

 

Artikel sebelumnyaSurat Terbuka Seorang Gembala untuk Ketua dan Anggota DPR RI
Artikel berikutnyaBEM Uncen Hadirkan Syafii Efendi Gelar Seminar Nasional Kewirausahaan