MAYBRAT, SUARAPAPUA.com— Anggota DPRD kabupaten Maybrat, Maximus Air, mengatakan demonstrasi yang dilakukan pendukung bupati dan wakil bupati terpilih pada 16 Oktober 2017 lalu di Ayamaru saat sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Tahun Anggaran 2016 di Samubah itu karena ada kepentingan politik.
Menurut Maximus, bila masyarakat Maybrat mau melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah kab. Maybrat terhadap pembangunan yang ada, berarti demo di 2016, kenapa Tahun 2017. Apalagi di Tahun 2015 dan 2016 kabupaten Maybrat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kalau ada WTP berarti sudah dilakukan audit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI yang diberi tanggung jawab negara untuk mengaudit penggunaan anggaran di setiap daerah. Apakah disclaimer atau WTP tetapi kenyataannya 2 tahun berturut-turut pemerintah kabupaten Maybrat mendapat itu,” tanya Maxi saat ditemui suara papua com di Sorong Sabtu, (21/10/2017).
Masyarakat kabupaten Maybrat, kata dia, maunya daerah ini aman, damai untuk membangun bukan melakukan skenario untuk berdemo tetapi bagaimana duduk mencari solusi bagi kabupaten Maybrat yang sedang tidak aman ini.
“Membuat skenario dan isu bukan menyelesaikan persoalan di kabupaten Maybrat tetapi malahan menambah masalah. Jangan karena kepentingan diri sendiri, wilayah dan balas dendam mulai membuat Maybrat tambah rumit,” tegasnya.
Dia berharap bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat jangan mengambil kebijakan yang menabrak aturan tetapi jalankan sesuai aturan dan perintah menteri dalam negeri (Mendagri) melalui gubernur Papua barat untuk tetap melaksanakan pemerintahan di Kumurkek sesuai UU Nomor 13 Tahun 2009 pasal 7.
Pewarta: Engel Semunya
Editor: Arnold Belau
