Masyarakat Tolak Pembangunan Tiga Lanud di Papua Barat

2
3069

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mananwir Paul Finsen Mayor, Ketua Dewan Adat Daerah Raja Ampat, Papua Barat mengatakan masyarakat menolak pembangunan tiga Pangkalan Udara (Lanud) di Papua Barat karena tidak memberikan manfaat untuk masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, Lanud bukan hal prioritas atau pembangunan yang diinginkan oleh masyarat adat Papua. Lanud bagusnya dibangun di Maluku Atau Sulawesi sebab Kalau Papua Barat yang harus diprioritaskan adalah pembangunan rumah sakit bagi orang asli Papua, pembangunan sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan pengadaan 1000 guru untuk mengajar di kampung-kampung terpencil, kepulauan dan pedalaman yang miskin guru.

“Di pedalaman dan kepulauan rata-rata sangat kekurangan guru. Hal yang sama juga dengan Tenaga Kesehatan, kita Perlu Pengadaan 1000 tenaga Kesehatan di wilayah Kepulauan, pedalaman dan daerah terpencil lainnya di Papua Barat,” jelasnya kepada suarapapua.com tidak lama ini.

Baca Juga:  Kronologis Tertembaknya Dua Anak Oleh Peluru Aparat di Sugapa, Intan Jaya

Dikatakan, selama ini dan lagi hangat di Papua Barat bahwa orang asli Papua yang terjangkit penyakit susah tertolong dan akhirnya mati begitu saja karena kurang tenaga medis.

“Jadi jangan bangun Lanud lagi. Tetapi bawa dokter dan mantri serta suster karena itu yang dibuthkan masyarakat. Lanud sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat,” katanya.

ads

Ia mengingatkan, pembangunan diera presiden Jokowi adalah pembangunan yang harus memihak masyarakat adat dan ingat bahwa masyarakat adat Papua memiliki keistimewaan dan atau kekhususan dan diatur dalam  UUD.

Baca Juga:  Nomenklatur KKB Menjadi OPM, TNI Legitimasi Operasi Militer di Papua

“Sesuai dengan Amanat UUD 1945 Pasal 18B, UU Nomor 21/2001 tentang OTSUS Papua, maka segala pembangunan di Papua harus berdasarkan keputusan masyarakat adat Papua. Beda dengan daerah lain di Indonesia,” tegasnya.

Papua, kata Mayor, menganut Otonomi Khusus dan yang dikhususkan adalah Syariat Adat Papua makanya kalau pembangunan di Papua ditolak oleh masyarakat adat Papua maka tidak boleh membangun dan keputusan itu final sebab dilindungi oleh konstitusi negara kesatuan republik Indonesia.

“Jadi Masyarakat Adat Papua Menolak Pembangunan Lanud dan membutuhkan pembangunan SDM, Pendidikan dan Kesehetahan,” pungkasnya.

Tidak lama ini, dikutip dari antrapapua.com Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Penerbang Fajar Adriyanto mengatakan TNI Angkatan Udara  (AU) akan membentuk tiga pangkalan udara (lanud) di wilayah Provinsi Papua Barat, yakni di Sorong, Manokwari, dan Sorong Selatan.

Baca Juga:  Sidang Dugaan Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Timika Berlanjut, Nasib EO?

“Markas Komando Lanud Manuhua Biak, Provinsi Papua, tengah menyiapkan pembentukan tiga pangkalan udara itu,” katanya seusai perayaan Sumpah Pemuda di Biak.

Ia mengatakan pembentukan tiga Lanud baru di Provinsi Papua Barat sudah menjadi kebutuhan TNI AU untuk menambah kekuatan dalam rangka mengamankan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fajar mengharapkan pembentukan tiga Lanud baru dapat meningkatkan kinerja pelayanan pengamanan wilayah udara di wilayah Provinsi Papua Barat.

“Untuk pengoperasian pembentukan tiga Lanud baru kami telah menyiapkan sarana prasarana kesatuan serta personel TNI AU,” ujarnya.

 Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaBPAM Sinode Wilayah VII Buka Raker GKI Klasis I Aifat
Artikel berikutnyaPerdana Menteri Solomon Islands Pendukung Papua Merdeka Digulingkan