Warga Banti: TPN PB Bilang Jangan Takut, Kalau Ada Jualan Boleh Jualan

287

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Warga kampung Banti, Tembagapura menungkapkan bahwa salah satu komandan peleton sudah bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu takut dan bisa beraktifitas.

Hal tersebut diungkapkan seorang tokoh gereja di kampung Banti yang tidak mau dimediakan namanya saat dihubungi suarapapua.com pada Senin (13/11/2017).

Ia mengungkapkan, bahwa saat komandan peleton datang bertemu dengan masyarakat kemarin, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) meminta agar masyarakat tidak boleh takut dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa.

“Jadi saya tegaskan bahwa di sini istilah sandera itu tidak ada. Waktu TPN PB ketemu kami masyarakat, mereka sudah bilang, kalau ada jualan, bisa jualan. Masyarakat yang tinggal di sini aman. Jadi sekarang kami tinggal bebas seperti biasa,” ucapnya menirukan penyampaian salah satu pimpinan TPN PB yang bertemu masyarakat di kampung Banti.

Soal penyanderaan di kampung Utikini, ia membantah dan mengatakan tidak ada penyanderaan. Tetapi pasca kontak senjata dengan polri, masyarakat yang di Utikini diminta untuk turun ke Banti.

“Benar masyarakat yang ada di Utikini sudah turun ke sini (Banti). Jadi mereka tidak disandera tapi mereka takut jadi mereka kumpul di satu tempat dan tinggal di satu tempat. Jalan (aktifitas) itu bebas,” ungkapnya menjelaskan kondisi masyarakat di Banti.

Ia juga meluruskan informasi miring yang menyebutkan ada penyanderaa di kampung Kembeli. Tidak ada penyanderaan 300 warga di kampung Kembeli. Di sini empat kampung yaitu kampung Bannti 1, banti 2, Kembeli dan Opitawak semua masyarakat ada.

“Ada masyarakat Papua dari beberapa suku, ada orang Toraja, Jawa, pedagang, pendulang dari kali kabur, dan karyawan. Jadi yang benar adalah mereka takut jadi ada beberapa keluarga yang tinggal sama-sama, makan dan tidur juga sama-sama di satu rumah, itu yang mereka bilang ada sandera,” jelasnya meluruskan informasi miring tentang penyanderaan beredar di berbagai media.

Masyarakat dari kampung Utikini ke Kampung Banti

Sumber tersebut mennjelaskan, masyarakat di Utikini dan Kali Kabur itu mereka (TPN PB) sudah bilang turun ke bawah (Banti) sehingga masyarkat, pendulang dan karyawan sudah turun semua.

Di atas (Utikini) mereka mau jadikan tempat perang. Meminta masyarakat turun ke Banti supaya tidak ganggu masyakat.

“Mereka mau perang lawan TNI dan Polri. Bukan dengan masyarakat makanya mereka suruh masyarakat ke Waa Banti,” ujarnya.

Ia membenarkan adanya akses ke Tembagapura yang putus. Kata dia, soal jalan yang putus itu betul. TPN PB sudah sampaikan bahwa maksud mereka tutup akses tersebut dengan maksud jangan sampai kendaraan langsung masuk ke arah Utikini.

Baca: Warga Banti: Tidak Ada Penyanderaan, Kami di Banti Aman

“Sehingga mereka tutup akses dengan alat berat. Dari tempat yang mereka putuskan akses inilah mereka jaga apparat TNI dan Polri. Supaya di situ jadi tempat baku tembak. Mereka kasi putus jalan itu mereka mau kasi tahu bahwa tempat perang itu batas dari sini. Jalan yang di Utikini itu yang dikasi rusak. Jadi bagian di atas itu tempat perang. Kalau di bagian bawah itu tempat untuk masyarkat,” terangnya.

Soal Bantuan Makanan ke Banti

Ia mengatakan, untuk bantuan makanan ke kampung Banti 1, banti 2, Opitawak dan Kembeli, masyarakat sudah tahu. Namun, ia mengatakan penyalurannya terhambat karena adanya jalan yang ditutup aksesnya oleh pihak TPN PB.

“Bama yang pemerintah mau bantu itu ada jalan pintu Banti. Sudah siap. Maka untuk ambil makanan itu hanya satu orang saja. Untuk distribusi ke sini kami sedang komunikasi dengan Freeport, TNI/Polri dan TPN PB. Kami tunggu sampai sepakat dulu baru masyarakat mau turun ambil,” urainya.

Kata dia, dirinya bersama tokoh-tokoh yang ada di Kampung Banti sedang berusaha untuk membangun komunikasi dengan beberapa pihak untuk ambil bantuan bahan makanan.

“Sekarang kami tokoh-tokoh sedang berusaha untuk berbicara untuk ambil makanan. Kami sudah usulkan ke TPN PB dan mereka juga setuju. TPN PB bilang kalau mau bantu masyarakat, maka Freeport harus siapkan sopir untuk antar dari atas ke Banti 2. Usulan itu juga yang kami usul ke TNI/Polri dan Freeport,” jelasnya.

Untuk itu, saat ini, pihaknya sedang memikirkan untuk salurkan bantuan makanan, tetapi juga berpikir untuk mendamaikan masyarakat mereka.

“Masayarakat sepakat itu dari tanah longsoran sampai di bawah itu semua masyakat. Bapak tolong sampaikan dan keluarkan berita ini. Kalau bagian atas itu TPN PB,” katanya.

Soal pemerkosaan dan pembakaran, katanya, komandan peleton sudah sampaikan bahwa itu bukan dari TPN PB/OPM.

“Komandan peleton itu bilang di hadapan masyarakat. Kami tidak punya tujuan seperti untuk memperkosa, mencuri dan menembak masyarakat. Itu ada yang bermain mengatasnamakan kami (TPN PB). Mereka sudah tegur masyarakat juga. Jadi jangan bilang itu OPM. OPM bukan pencuri. Tapi saya punya musuh adalah tantara dan polisi. Itu dengan tegas dia sampaikan di hadapan masyarkat,” katanya menirukan ucapan komandan peleton TPN PB yang bertemu dengan masyarakat.

Dikutip dari tirto.id, seorang perempuan berinsial E, warga Kampung Banti, diperkosa tiga orang yang diduga “anggota Kelompok Kriminal Bersenjata”—sebagaimana diklaim Polri. KKB ini juga yang dituding menjadi pelaku penembakan yang kerap beraksi di Distrik Tembagapura.

Pemberitaan soal pemerkosaan ini dilansir oleh media-media di Jakarta dengan mengutip Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal. Isinya bahwa “ketiga orang” itu “berpura-pura belanja di kios tempat korban berjualan” dan “membawa paksa korban ke tempat gelap” ke Kampung Banti.

“Dengan di bawah ancaman, para pelaku melakukan perbuatan keji tersebut secara bergantian,” kata AM Kamal.

Namun, menurut Hendrik Wanmang dari Markas Komando Operasi TPN-OPM III Timika, informasi itu tidak benar. Ia bilang, informasi soal perkosaan itu dipakai oleh aparat keamanan Indonesia sebagai dalih untuk mengerahkan personel bersenjata ke kampung-kampung di Distrik Tembagapura.

TPN-OPM Membantah Klaim Polri soal Sandera selama sepekan terakhir, situasi di Distrik Tembagapura dalam sorotan setelah Polri mengklaim ada penyanderaan terhadap “1.300 warga” yang dilakukan oleh “Kelompok Kriminal Bersenjata”.

Klaim itu dibantah juga oleh Hendrik Wanmang dari TPN-OPM sebagaimana disampaikan ke redaksi Tirto.

Hendrik berkata, masyarakat di Kampung Banti dan Kembeli—yang berjumlah sekitar 1.300 orang—“tidak perlu mengungsi” karena “perang” yang dilancarkan oleh TPN-OPM hanya terhadap TNI-Porli, bukan sipil. Kedua kampung ini terletak di dekat lokasi Freeport di Tembagapura.

Dari sumber informasi mengenai kronologi “konflik bersenjata” di Mimika, yang diterima redaksi Tirto, ada 11 kali penembakan sepanjang Agustus hingga Oktober 2017 di lokasi Freeport, termasuk menewaskan seorang personel Brimob pada 22 Oktober 2017.

Sejak peristiwa personelnya tertembak, Polri merespons dengan mengerahkan pasukan lebih besar. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya sudah “menambah jumlah ratusan TNI-Polri” ke Distrik Tembagapura.

Hendrik Wanmang menyampaikan kepada redaksi Tirto, sejak ada penambahan jumlah pasukan keamanan Indonesia, aktivitas warga terutama di Kampung Banti dan Kembeli sulit bergerak leluasa. Personel Polri dan TNI melakukan pemeriksaan di sepanjang jalan termasuk di Mile 68.

Pos pemeriksaan dari Polri dan TNI itu, menurut Hendrik, bahkan menghambat upaya bantuan sembako dari Pemprov Papua untuk penduduk Kampung Banti. Alasannya, Polri tidak mau bantuan sembako jatuh ke tangan OPM.

“Warga mau beli sesuatu ke bawah dan pulang ke atas diperiksa oleh TNI-Polri,” kata Hendrik.

Hendrik juga menyampaikan bahwa klaim Polri soal warga kampung “disandera” dan menyebut TPN-OPM sebagai “Kelompok Kriminal Bersenjata” dipakai sebagai dalih untuk membenarkan pengerahan dan penyisiran pasukan keamanan Indonesia ke kampung-kampung di Distrik Tembagapura.

Saat bantahan Hendrik Wanmang ini diverifikasi kepada Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, termasuk soal situasi di lapangan, pesan singkat yang redaksi Tirto kirimkan kepadanya hanya dibaca. Dan setelah berkali-kali ditelepon, Kapolres Mimika menjawab dengan berkata bahwa ia “tidak mau memberi informasi” kepada redaksi Tirto.

 

Pewarta: Arnold Belau

SHARE