JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pernyataan bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jakarta tegas menyatakan bahwa aparat militer dan kepolisian NKRI di Papua telah menyebarkan berita bohong atau Hoax terkait konflik di Timika, Papua.
“Mereka bilang TPN-PB melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap warga sipil, perampokan dan penyanderaan seperti yang kita baca di beberapa media, tetapi ternyata semua itu tidak benar,” ungkap Surya Anta, Jubir FRI West Papua dalam surel yang diterima suarapapua.com dari Jakarta, Selasa (14/11/2017).
“Ada sejumlah media yang interview Jubir TPN-PB Kodap III Timika dan video klarifikasi pihaknya, termasuk interview warga Banti serta Buruh Freeport, jelas tidak ada penyanderaan, pembunuhan terhadap warga dan buruh Freeport,” jelasnya.
Anta juga menyatakan bahwa penembakan dan eskalasi konflik yang terjadi di Timika baru-baru ini merupakan dampak dari keberadaan NKRI dan Freeport di Tanah Papua yang dimulai sejak PEPERA 1969.
“Dengan demikian, ada perintah operasi militer oleh pimpinan Kodap III TPN-PB Timika, yang intinya mereka ingin menunjukan kepada publik Indonesia dan dunia bahwa perjuangan mereka merupakan perjuangan merebut kedaulatan Bangsa West Papua dari tangan kolonialis Indonesia,” katanya.
Baca:
- Warga Banti: Tak Ada Penyanderaan, Kami di Banti Aman
- Warga Banti: TPN PB Bilang Jangan Takut, Kalau Ada Jualan Boleh Jualan
Hal serupa disampaikan Frans Nawipa, Ketua AMP bahwa persoalan intimidasi dan ancaman teror bukan saja dilakukan di Tanah Papua, tetapi juga dilakukan di daerah lain di Indonesia, terutama terhadap mahasiswa Papua.
Baru-baru ini katanya, ada pertemuan mahasiswa Papua di Malang yang didatangi aparat TNI, Asrama Papua di Bandung juga didatangi aparat, termasuk Asrama Mahasiswa Papua di Manado.
“Dengan seperti ini, masalah tidak akan selesai karena masalah Papua bukanlah masalah kesejahteraan, melainkan menuntut persoalan kedaulatan politik untuk mendirikan sebuah bangsa mandiri dan merdeka,” kata Frans.
Dengan demikian ia menyatakan, Indonesia sebaiknya kembali kepada semangat dan nilai-nilai pendirian negara Indonesia, yakni anti kolonialisme dan anti Imperialisme sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus mengakui kekeliruan masa lampau yang dilakukan petinggi Negara atas West Papua.
Harus juga mengakui West Papua sebagai sebuah bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia dan memberikan ruang untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua, menarik TNI/Polri, Menutup Freeport dan perusahaan-perusahaan internasional lainnya, pembebasan para Tapol/Napol, membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media Internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penentuan nasib sendiri.
“Sudah saatnya Indonesia harus berlaku dewasa dan legawa terhadap wilayah koloninya dengan demokratis, seperti yang dilakukan Amerika terhadap Puerto Riko, Prancis terhadap New Caledonia, Sudan terhadap Sudan Selata,” tegasnya.
Pewarta : Elisa Sekenyap
Editor: Arnold Belau
