Kopkedat Papua dan TPKP Rimba Papua Ketemu Komisi V DPRP Bahas Korowai

67

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Soleman Itlay, Sekretaris Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua didampingi Sekretaris KPKC Klasis GKI Yalimo, Ismail Silak, Senin (4/12/2017) gelar pertemuan terbatas dengan Anggota DPRP Komisi V Bidang Pendidikan dan Kesehatan di ruang Komisi V Papua. 

Dalam pertemuan itu, Soleman yang adalah anggota Kopkedat Papua ini melaporkan kerja-kerja Kopkedat Papua dan TPKP Rimba Papua tentang kondisi kesehatan dan pendidikan warga Korowai, tetapi juga ia mengungkapkan kekawatirannya terkait rencana Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang berencana membuka jalan penghubung antara Kabupaten Mappi, Asmat, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang menuju Korowai.

Soleman mengatakan, ada sejumlah kasus kesehatan yang telah ditangani oleh pemerintah, terutama pasien yang dikirim berobat ke Rumah Sakit Dian Harapan, RSUD Wamena dan Yahukimo.

“Suara kami cukup lama untuk masyarakat. Data sementara kami ada 64 orang meninggal, 37 orang yang masih menderita penyakit Filariasis, tetapi yang belum terdata ada banyak, baik yang telah meninggal maupun sakit,” beber Soleman dihadapan Nathan Pahabol, Sekretaris Komisi V DPR Papua dan Gerson Soma, Anggota DPR Papua.

Ia mengakui, pihaknya sempat berkomunikasi dengan staf Kepresidenan RI soal Korowai, akhirnya ada desakan Presiden ke Menteri Kesehatan, lalu Menteri Kesehatan desak ke Kadis Kesehatan Provinsi Papua dan ke Rumah Sakit Dian harapan untuk bantuan medis.

“Kami bersyukur karena permintaan, maka ada perhatian pemerintah, terutama kepada adik Putih Hasil yang dirawat di Dian Harapan. Pak Gubernur Papua juga sempat ke sana dan hasilkan 44 rekomendasi yang direncanakan 2018. Tapi sejauh ini ketika komunitas kami jalan soal Korowai menjadi viral di Medsos, ada sedikit persaingan terjadi,” kata Soleman.

Sementara di bidang pendidikan, kata Soleman, pihaknya telah bangun satu sekolah darurat di Brukmakot, tetapi ketika sekolah darurat tersebut hendak didaftarkan ke Dinas Pendidikan Yahukimo dan Provinsi Papua mengalami kesulitan karena prosesnya yang berbelit-belit.

Meski begitu, kata dia, pihaknya tidak akan selalu bergantung pada pemerintah. “Untuk itu, kami jual drum band, terompet dan hasilnya kirim beberapa alat-alat, buku, obat-obatan dan pakaian layak pakai. Kami sudah buktikan itu sesuai iktisar Pdt. Isahk Samuel Kijne bahwa orang Papua bangun dirinya sendiri.”

“Yang kami khawatir adalah dengan masuknya pemerintah yang bisa mengintervensi dan menggeser peran kami komunitas. Jadi dalam kesempatan ini saya harap bapak-bapak dewan bisa suarakan soal ini ke pemerintah supaya kerja bersama. Seperti ada rapat di Dinkes, kami tidak dilibatkan, padahal kami yang berperan di sana (Korowai),” pungkasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya meminta melalui DPRP kepada pemerintah daerah untuk tidak membuka jalan dari Korowai ke lima kabupaten, karena masyarakat di sana secara holistik belum siap menerima perkembangan baru dari luar, sehingga Kopkedat dan TPKP Rimba Papua berharap supaya pembangunan jalan difokuskan hanya dalam wilayah Korowai antara lapangan terbang ke kampung lain untuk mempermudah akses pelayanan.

Terutama adanya rencana masuknya tiga perusahaan kelapa sawit melalui Kabupaten Boven Digoel dan Asmat. Selain itu, kata dia, operasional kayu gaharu sudah ada dan adanya potensi batu bara dan emas.

“Kami tidak mau masyarakat ditipu oleh perusahaan yang masuk, seperti yang terjadi di Keerom dan beberapa daerah di Papua,” tegasnya.

“Oleh sebab itu, kami harap pemerintah bisa atur secara baik. Kami sudah punya rancangan untuk pendidikan dan kesehatan sesuai kondisi di sana, jadi kami juga perlu diberi peran. Dana Otsus pendidikan dan kesehatan itu juga bisa kasih ke kami khusus untuk pelayanan di Korowai dan kami laporkan apa yang kita kerja di sana, karena 5 Pemkab di sana hanya sibuk urus wilayah, tetapi tidak peduli dengan kondisi rakyat disana.”

Dengan mendengar itu, Nathan Pahabol mengatakan, pihaknya mengupayakan untuk bawa soal Korowai ke rapat-rapat Komisi, terutama Komisi V.

“Jika ada laporan tertulis bisa sampaikan ke kami dan ini jika memang berat bisa bawa ditetapkan pada Rapat Badan Musyawara (Bamus) untuk ditetapkan Panitia Kerja (Panja) Komisi atau Panitia Khusus (Pansus). Di kalender kerja kami Komisi V tahun 2018 ada Panja daerah terisolir, jadi salah satunya kami bisa ke sana (Korowai),” tutur Nathan.

Tetapi juga katanya, dengan adanya fokus semua orang ke Korowai, perlu ditetapkan semacam sekretariat bersama peduli Korowai, sehingga semua bantuan baik dari pemerintah, LSM, gereja maupun individu bisa melalui wadah tersebut, agar tidak menjadikan Korowai sebagai objek kepentingan.

Gerson Soma, Anggota DPRP Komisi V mengatakan, masyarakat Korowai belum begitu mengerti tentang dunia modern, namun orang berinisiatif berlomba-lomba ke Korowai, maka patut dipertanyakan. Selain itu, jika ingin membangun masyarakat Korowai, tidak bisa pemerintah langsung ambil alih, karena Gereja telah ada sebelumnya.

“Bila perlu bantuan maupun pembangunan bisa melalui satu pintu, atau melalui gereja-gereja yang telah melayani di sana. Mereka sudah dilayani oleh gereja, sehingga peran gereja sangat penting,” pungkas Soma.

Pewarta: Elisa Sekenyap

SHARE