JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menegaskan, praktek kekerasan yang melibatkan aparat negara Indonesia sebagai pelaku terhadap rakyat Papua masih terus terjadi. Penegasan ini disampaikan dalam siaran pers tertulisnya menyambut hari HAM sedunia, 10 Desember 2017.
ELSAM mengakui bahwa pembangunan infrastruktur memang mulai nyata di Papua dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Namun hal itu diikuti rentetan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat Papua yang terus terjadi tanpa proses penegakan hukum yang tuntas.
“Meski telah didorong dengan pembangunan sejumlah infrastruktur baru, rentetan kekerasan yang melibatkan aparat negara masih terus terjadi di Papua tanpa proses penegakan hukum yang optimal. Situasi ini seperti menabalkan impunitas kekerasan di Papua, dengan belum diselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya, seperti kasus Biak (1998), Wamena-Wasior (2001), dan Paniai (2014),” tulis ELSAM melalui website resminya, Selasa (12/12/2017).
Menurut ELSAM, Indonesia menunjukan dua sikap yang berbeda terhadap pembangunan dan respon atas kekerasan negara melalui militernya terhadap rakyat Papua.
“Berbeda dengan minimnya respon terhadap sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah justru melancarkan pembangunan infrastruktur yang massif, seperti jalan raya trans Papua, pelabuhan laut, sungai dan udara, dan bahkan jalur kereta api. Pada saat yang sama membentuk kawasan-kawasan industri baru berbasis pertambangan, perkebunan, dan logging,” tulis mereka.
Dirilis juga, dari data yang ada, setidaknya sudah ada 240 ijin tambang, 79 ijin HPH raksasa dan 85 izin perkebunan sawit di Papua. Negara juga membangun pos-pos militer baru untuk mengamankan investasinya ini.
“Sebagai pendukung proyek-proyek strategis ini juga telah dibangun pos-pos militer baru, seperti di Biak, markas Brimob di Wamena, serta pos-pos militer dan polisi baru di sepanjang jalan trans Papua yang sedang dibangun,” lanjut ELSAM.
Kondisi riil akan dua sikap yang berbeda yang ditunjukan negara tersebut, menurut ELSAM, hanya akan memperparah persoalan HAM dan semakin tidak adanya keadilan sosial di Papua.
“Pengalaman selama ini, bukankah situasi seperti ini justru akan memperparah persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Papua?” tanya ELSAM.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta dalam laporannya berjudul “Penyiksaan Bukan Solusi Penegakan Hukum” dalam rangka menyambut Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2017merilis, setidaknya ada 17 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Tanah Papua.
Pewarta: Bastian Tebai
