JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyerukan agar para anggota The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang berdomisili di Indonesia untuk ditangkap begitu mereka kembali ke tanah air setelah mengikuti pertemuan di Port Villa, Vanuatu.
Seruan ini dianggap oleh diplomat ULMWP di Pasifik, Akouboo Douw sebagai tindakan yang melecehkan. Douw mengatakan bahwa ULMWP memiliki seluruh hak sebagai organisasi untuk menyelenggarakan pertemuan di Vanuatu, karena ULMWP memiliki urusan dan peran resmi sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG).
Lebih dari 50 orang delegasi yang mewakili berbagai organisasi pendukung dan tiga organisasi pendiri datang dan berkumpul di Port Villa menghadiri Pertemuan Puncak ULMWP.
Sementara menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh Ketua Asosiasi Vanuatu untuk Pembebasan West Papua (Vanuatu Free West Papua Association), Pastor Allan Nafuki, tidak ada satupun anggota ULMWP yang ditangkap atau dibunuh oleh militer Indonesia karena menghadiri pertemuan di Port Villa. Rilis ini didasarkan dari konfirmasi yang diterima VFWPA dari ULMWP.
“Menurut saya, tidak ada yang boleh mengancam untuk menangkap atau membunuh para anggota delegasi yang akan kembali pulang ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tindakan untuk untuk menyakiti mereka yang akan pulang kembali ke tanah di mana mereka dilahirkan dan mereka cintai adalah hal yang absurd,” kata Nafuki.
Pastor Allan Nafuki juga mengatakan bahwa ia meyakini bahwa Indonesia juga tahu dengan benar bahwa mereka tidak bisa mengambil resiko untuk memancing kritik publik internasional jika mereka sampai berani menyakiti perwakilan ULMWP yang menghadiri Kongres di Vanuatu. Menurut Nafuki, tidak ada yang salah dengan menghadiri pertemuan di Port Villa dengan damai.
“Saya juga mau berterimakasih kepada Pemerintah dan Rakyat Vanuatu yang tetap setia berdiri mendukung tangisan perjuangan pembebasan West Papua dengan memberikan sebuah lahan beserta gedung, yang akan menjadi rumah airmata penderitaan rakyat Papua,” lanjut Nafuki.
Meskipun Pemerintah Vanuatu telah menyarankan dengan resmi agar gedung tersebut digunakan sebagai Kantor Pusat ULMWP, sebagai Ketua VFWPA Nafuki mengatakan bahwa ia lebih memilih menyebut gedung tersebut sebagai Kedutaan West Papua di Vanuatu.
Menurut Ketua ULMWP yang baru terpilih, Benny Wenda, tujuan ULMWP bukanlah untuk membubarkan Republik Indonesia. Ia juga tidak mempersoalkan bagaimana dirinya dahulu dikategorikan sebagai kriminil dan buronan oleh pemerintah Indonesia karena aksinya merepresentasikan Papua.
“Itu cara pandang Indonesia, tapi yang kami lakukan adalah memperjuangkan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami berjuang untuk kemerdekaan Papua dan bukan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan republik Indonesia. Papua jelas diokupasi secara ilegal oleh Indonesia, ini persoalan dasarnya,” jelas Wenda.
Pewarta: Andre
Sumber: Radio New Zealand
