JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sebuah komite yang dipilih oleh parlemen Selandia Baru telah mendapat kabar bahwa saat ini, tidak ada kemungkinan bagi West Papua untuk masuk ke dalam daftar dekolonisasi PBB.
Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, pada 7 Desember kemarin melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan West Papua, setelah sebuah dengar pendapat pada Juni lalu.
Dalam pertemuan tersebut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengganggap laporan-laporan terkait reaksi resmi Indonesia terhadap ekspresi politik di Papua sangat “mengganggu”.
Stephen Harris, Direktur Divisi Asia Selatan dan Asia Tenggara, mengatakan bahwa Selandia Baru di masa lalu pernah melaporkan kekhawatirannya mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Sementara anggota parlemen, Louisa Wall berupaya mengklarifikasi mengenai petisi West Papua kepada PBB baru-baru ini yang bertujuan untuk memasukkan kembali wilayah tersebut ke dalam Komite Dekolonisasi, atau yang lebih dikenal dengan C24.
West Papua termasuk di dalam daftar dekolonisasi PBB di awal tahun 1960-an sebelum akhirnya dikeluarkan setelah Indonesia secara kontroversial berhasil mengambil alih kontrol terhadap wilayah tersebut.
Wall menggarisbawahi bahwa West Papua adalah “isu yang muncul dan berkembang di Pasifik”, sehingga penting untuk melihat apa kepentingan Selandia Baru terhadap Pasifik yang juga menaruh perhatian terhadap problem di West Papua.
Namun menurut Harris, jalan West Papua untuk kembali dimasukkan ke dalam daftar C24 sangat sulit. Problem utamanya adalah Indonesia adalah salah negara anggota dari C24, selain bahwa di Pasifik belum ada blok atau aliansi yang secara serius menggarap hal ini.
Michale Appleton dari Divisi Kementerian Wilayah Pasifik mengatakan bahwa Forum Pasifik (Pasific Islands Forum) terkait West Papua sebenarnya berada dalam hubungan yang konstruktif dengan Jakarta.
Di antara para anggota forum juga terdapat mereka yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Papua.
Appleton mengingatkan bahwa meskipun Forum Pasifik tertarik dengan isu West Papua, namun mereka hanya akan terlibat di bagian-bagian yang disepakati oleh semua anggota forum.
Perkembangan signifikan terkini menurut Stephen Harris adalah upaya Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk melibatkan lebih banyak orang Papua dalam proses pengambilan keputusan di wilayah tersebut.
Namun, hal tersebut tetap saja dianggap tidak relevan bagi banyak orang Papua, karena Jakarta masih menolak bernegosiasi tentang inti permasalahan, terkait dengan keluhan bagaimana West Papua dimasukkan ke dalam Indonesia.
Pewarta: Andre
Sumber: Radio New Zealand
