Harapan dan Tantangan Pembangunan di Dogiyai: Menggali Potensi yang Terbengkalai (Bagian 3)

0
2681

Oleh: Frans Tekege)*

POTENSI alam di Meeuwodide, termasuk Kabupaten Dogiyai, menyimpan sejumlah sumber ekonomi kerakyatan yang tidak sedikit. Namun, selama ini pemerintah belum menggali potensi-potensi tersebut sebagai sumber kekuatan ekonomi kerakyatan, sehingga terkesan potensi sumber daya alam di wilayah pegunungan tengah bagian barat ini terbengkalai.

Akibatnya, peluang itu juga yang tengah dimanfaatkan sebagian warga dengan memasok sejumlah bahan kebutuhan pangan rumah tangga dari Nabire.

Bayangkan, sayur dan pisang yang semestinya bisa diolah oleh masyarakat lokal saja dipasok dari Nabire. Sejumlah warung di Moanemani menyediakan sayuran asal petani di Nabire, kecuali dua warung yang membeli sayuran lokal dan menyajikannya di warung makan.

Menurut catatan penulis, selama tahun 2010 hingga pertengahan 2014, hanya tiga warung di Moanemani menyajikan sayuran lokal Dogiyai, selebihnya sayur dari Nabire.

ads

Tidak hanya pedagang warung makan, sejumlah pejabat yang punya kendaraan dinas, lebih suka ke Nabire dan membeli sayuran di Nabire, kurang membeli sayur lokal. Akibatnya, sayuran yang dijual mama-mama di pasar ‘jemur’ di matahari dan ‘tadah’ hujan berjam-jam menunggu pembeli.

Dari beberapa catatan kecil ini saja, terbesit pertanyaan, kemana pemerintah daerah, apakah tidak ada upaya untuk menggali potensi lokal dan mencari pemasaran di luar?.

Baca Juga:  Freeport dan Fakta Kejahatan Kemanusiaan Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 3)

Pisang dan sayur tidak merepotkan pekerjaan berat. Misalnya tanam sawi, wortel dan kol di sekitar Lembah Kamuu yang sudah dikenal masyarakat lokal. Sementara kol, tomat dan rica di pasaran Nabire, jika produk lokal menipis di pasar, pedagang memasok sayuran dari Manado.

Pengalaman beberapa tahun silam, ketika Petrus Agapa menjabat Kepala Distrik Kamuu (sekarang Kepala Bappeda Kabupaten Dogiyai) membawa hasil panenan masyarakat lokal berupa kol dengan menggunakan 5 unit Mitsubishi L200 ke Nabire (sebelum Dogiyai dimekarkan) untuk meminta perhatian pemerintah mencari pemasaran produk lokal.

Demikian juga halnya, masyarakat sudah mengenal tanaman kopi bio Arabica (tanam dan panen tanpa bahan lain) sejak lama. Yayasan P5 Moanemani dikenal di sebagian Papua karena kopi Moanemani. Tetapi nama besar itu kian tenggelam pasca Yayasan P5 ditutup. Nama besar itu masih redup karena masih ada pabrik pengolahan biji kopi di Moanemani.

Tetapi, ketika Wakil Ketua DPR RI, Fahmi Idris kunjungi Dogiyai dan melihat secara langsung pabrik kopi Moanemani, ia mempertanyakan berapa lahan kopi milik yayasan?.

Pertanyaan itu wajar. Karena jika ada pabrik, produksi bahannya harus kontinyu, sehingga harus punya lahan sendiri.

Baca Juga:  Vox Populi Vox Dei

Disamping bahan pertanian dan perkebunan, ada kecenderungan pejabat dan masyarakat di Meeuwodide juga sibuk mencari babi, ayam dan bebek di Nabire menjelang hari raya Natal dan pesta-pesta rakyat lainnya. Padahal, ternak babi sudah menjadi budaya lokal, memelihari babi setiap keluarga sebagai sumber ekonomi keluarga. Budaya ini sudah termakan dengan derasnya perkembangan dewasa ini.

Padahal, jika pemerintah berniat mengembalikan budaya ternak babi setiap keluarga, tidak susah, mengajak masyarakat untuk memelihara babi di dalam kandang di sekitar halaman atau di lahannya sendiri, bukan piara babi lepas.

Contoh kecil, babi bisa berkeliaran bebas di dalam kota Moanemani di depan mata pejabat, mulai dari Bupati hingga RT/RT. Ini belum termasuk di tempat lain. Hanya karena piara babi lepas dan mengganggu tanaman keluarga lain, pemilik kebun terpaksa membayar Rp8 juta kepada pemilik babi.

Ketika pemerintah berniat membuka potensi alam, khususnya sektor pertanian, peternakan dan perkebunan untuk memacu ekonomi masyarakat, ada baiknya pemerintah menentukan sentra-sentra pengembangan dan produksi dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Dogiyai dan rencana tata ruang kota (RTRK).

Dan, di dalam penetapan sentra-sentra produksi unggulan, pemerintah khususnya pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mementingkan salah satu wilayah pengembangan dan fanatisme, seperti kecenderungan selama ini, tetapi ditentukan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah sasaran.

Baca Juga:  Musnahnya Pemilik Negeri Dari Kedatangan Bangsa Asing

Idealisme yang besar, namun agak pesimis. Karena pengalaman selama ini, instansi teknis seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan tidak punya lahan percontohan dan pembibitan di Dogiyai, kecuali perikanan yang punya pembibitan di Nuwaibutu.

Selain itu, masih pesimis karena, pejabat yang terkait langsung dengan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan petani (rakyat lokal) jarang ke lapangan untuk melihat dari dekat pola pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat. Masyarakat bergelut membuka lahan, menanam apa adanya berdasarkan ‘pengalaman’.

Untuk menggelorakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal khususnya sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, pemerintah juga perlu menegaskan, setiap ternak babi, di dalam kandang, piara babi di dalam kandang. Karena budaya piara babi lepas akan mengganggu kebun warga yang pada akhirnya menimbulkan masalah di tengah masyarakat dan pembayaran denda yang seharusnya tidak perlu terjadi. (Bersambung)

Baca Bagian 2: Penataan Tata Ruang Wilayah Perlu Dipertegas

Baca Bagian 1: Bupati Keluar Daerah, Pejabat Libur

)* Penulis adalah Jurnalis, tinggal di Nabire.

Artikel sebelumnyaOMK se-Nabire Ramaikan Berbagai Perlombaan Jelang Misa Raya
Artikel berikutnyaIPMADO Malang Tagih Janji Pemda Dogiyai Bangun Asrama