Oleh: Yosef Rumaseb)*
Dalam video pidato Presiden Joko Widodo yang viral di dunia maya beberapa waktu lalu (misalnya pidato di depan wakil masyarakat adat di Bogor dan di depan kader Partai Nasional Demokrat), presiden menekankan pentingnya membangun keadilan sosial di Papua sesuai sila ke-5. Perhatikan baik-baik statement yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi, “Mereka juga WNI lho!”
Ini pernyataan Presiden RI sekaligus Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, Pimpinan Tertinggi Polri. Pernyataan orang pada level itu kepada publik tidak bisa dilakukan sembarangan. Tentu ada data, ada kajian, baru ada statement. Oleh karena itu, statement Presiden Jokowi itu penting untuk dikaji.
Kesimpulan umum yang bisa kita tarik adalah bahwa secara implisit Presiden menyatakan ada ketidakadilan sosial terhadap Papua karena orang Papua dianggap bukan WNI oleh sebagian besar pengambil kebijakan. Menarik, selama bertahun-tahun terjadi ketidakadilan sosial karena ada ideologi terselubung dan sekarang Presiden Jokowi membukanya.
Pernyataan Presiden itu mendorong saya cari referensi untuk menarik benang merah dari konteks makro statement Presiden Jokowi hingga realita mikro dalam konteks Papua. Salah satu alat bantu analisa untuk membuka wawasan adalah analisa geostrategis.
Jika kita mencari informasi tentang Papua dalam analisa geostrategis Indonesia dalam berbagai tulisan yang dipublikasi di media online, maka kita akan menemukan kesimpulan umum bahwa Papua adalah objek. Secara umum, analisa yang dikembangkan adalah bahwa Papua menjadi salah satu wilayah penting yang diperebutkan berbagai kekuatan global, selain karena kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi juga posisi strategis dalam peta perebutan kekuatan global di masa depan.
Posisi geopolitik itu menempatkan Papua menjadi kunci dalam perebutan pengaruh global oleh kekuatan ekonomi maupun politiik global. Ada asumsi dimensi frontier, yaitu batas imajiner antara pusat dengan daerah yang bisa dimasuki pengaruh asing. Pengaruh asing bermula dari aspek budaya dan ekonomi. Puncaknya adalah pengaruh politik, dimana kelaziman ujungnya adalah memisahkan diri (via referendum).
Berbekal informasi dari google mengenai Papua dalam analisa geostrategis Indonesia itu, saya berkesimpulan bahwa kita adalah korban. Dalam konteks statement Presiden Jokowi di atas, kita OAP adalah korban ketidakadilan sosial karena ada anggapan bahwa kita bukan WNI. Kita jadi korban rencana geostrategis Indonesia.
Beberapa implikasi praktis dari kajian geostrategis itu adalah kecurigaan bahwa program Raskin dan program padi di Papua adalah bentuk halus dari langkah geostrategis. Saya duga in-migrasi pun adalah bagian dari realisasi rencana geostrategis Indonesia di Papua.
Celah yang dibuka Presiden Jokowi untuk mengoreksi ideologi pembangunan Papua berbasis kajian geostrategis Indonesia sudah harus dimanfaatkan. Pembangunan Papua seyogyanya dilakukan karena sesuai amanat konstitusi, Papua berhak dibangun. Dan bukan “dikerjain” sebagai alat dari implementasi geostrategi Indonesia.
Manokwari, 12 Maret 2018
)* Penulis adalah anak kampung, tinggal di Biak.
