Oleh: Yosef Rumaseb)*
Jika nasib buruk masyarakat adat diakibatkan oleh kegagalan Otonomi Khusus (Otsus), maka mengganti Otsus dengan Papua Merdeka adalah solusi. Tetapi, jika nasib buruk masyarakat adat di Tanah Papua disebabkan oleh leadership yang buruk, maka mengganti Otsus dengan Merdeka adalah ilusi.
Arus utama pandangan masyarakat adat di Tanah Papua terhadap Otsus adalah bahwa Otsus gagal. Otsus memperburuk nasib masyarakat adat di Tanah Papua. Situasi demikian menyuburkan pilihan untuk merdeka. Aksi protes pun terjadi dan tak jarang makan korban jiwa manusia tak berdosa.
Adalah realita bahwa nasib masyarakat adat masih terpuruk. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat (adat) di Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, terhadap hasil pembangunan adalah yang terburuk nomor 1 dan nomor 2 se-Indonesia.
Pada konteks itu, jika benar nasib buruk masyarakat adat diakibatkan oleh Otsus, maka mengganti Otsus dengan Papua Merdeka adalah solusi. Tetapi, jika nasib buruk masyarakat adat di Tanah Papua disebabkan oleh leadership yang buruk, maka mengganti Otsus dengan merdeka adalah ilusi.
Leadership buruk adalah kepemimpinan pemimpin yang terjajah oleh paham memperkaya diri dan kelompok saja, oleh paham yang menyimpan daging buat diri sendiri dan kelompoknya, lalu hanya bagi kulit, lemak dan tulang buat rakyat, oleh paham serakah yang tidak rela memberikan kepada rakyat apa yang sudah merupakan hak mereka.
Jika gagalnya Otsus dalam memperbaiki nasib rakyat masyarakat adat Papua diakibatkan oleh kegagalan leadership, maka solusinya bukan Papua Merdeka. Pilihan Papua Merdeka memiliki argumen tersendiri. Para pemimpin Papua dalam NKRI yang menggunakan isu Papua Merdeka untuk lobi politiknya seharusnya malu. Atau tidak tahu malu?
Jujurlah, Otsus tidak gagal, para pemimpinlah yang gagal mengimplementasikan Otsus untuk membangun nasib rakyat.
Alkitab mengajarkan bahwa jika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Otsus adalah perkara kecil. Banyak kewenangan dibatasi, misalnya urusan hubungan internasional, urusan untuk cetak mata uang, dan sebagainya. Merdeka memiliki penanganan bobot perkara lebih besar.
Lalu pertanyaannya, ketika kita tidak setia dalam mengurus perkara kecil Otsus untuk memperbaiki nasib masyarakat adat Papua, akankah kita setia memperbaikinya saat merdeka? It’s just an illusion.
Dalai Lama, mengajarkan bahwa nasib ditentukan oleh pikiran. Saya kutip ajaran Dalai Lama, sebagai berikut: pikiranmu akan menjadi perkataanmu; perkataanmu akan menjadi perbuatanmu; perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu; kebiasaanmu akan membentuk karaktermu; karaktermu akan membentuk nasibmu.
Nasib masyarakat adat Papua ditentukan oleh pikiran, perkataan, perbuatan, dan karakter leadership.
Artinya, leadership yang memiliki kewenangan mengelola Otsus tanpa memperbaiki nasib rakyatnya adalah leadership yang berpikir buruk bagi rakyatnya. Leadership yang berpihak bagi kepentingan dirinya sendiri. Leadership seperti itulah yang bertanggungjawab atas nasib buruk masyarakat.
Aristoteles mengatakan, “kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, keseluruhan tujuan dan akhir eksistensi manusia.”
Berdasarkan anggapan bahwa pernyataan Aristoteles itu benar, pertanyaan yang muncul adalah apakah Otsus dapat diimplementasikan untuk menciptakan kebahagiaan sebagai makna, tujuan, dan keseluruhan tujuan masyarakat adat?
Selama pembangunan masyarakat adat diasumsikan sebagai hal urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa saja, maka itu ilusi. Selama pembangunan masyarakat adat dianggap penting dalam acara pameran seni tari saja, maka itu ilusi.
Otsus adalah kebijakan afirmatif untuk bangun orang Papua. Ukuran keberhasilan Otsus seharusnya mencakup pula ukuran jumlah orang Papua, suku demi suku, yang mengakses manfaat pembangunan. Berapa orang suku X dalam kabupaten Y yang mendapat manfaat pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan?
Masalahnya, seringkali kalkulasi seperti ini tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mungkin para perencana takut dianggap menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tetapi, selama keberpihakan Otsus tidak diterjemahkan langsung menyentuh eksistensi suku demi suku, maka Otsus sebagai kebijakan afirmatif tidak menjadi solusi. It’s just an illusion.
Apalagi kalau decision maker adalah pendatang yang tidak memiliki sense of bellonging terhadap Papua. Malapetaka!.
Kapten Inf. TNI Audy Akwan yang bertugas di Acheh menginisiasi satu konsep yang dibuat dengan berkaca pada pengalaman implementasi Otsus Acheh. Dia menyebut konsepnya Konsep New Papua.
Konsep itu mendorong agar seluruh pemimpin di provinsi sampai kampung di Tanah Papua diemban oleh OAP. Semua proyek APBD diutamakan bagi OAP. Semua beasiswa dan kesempatan berkarier di berbagai perusahaan dan pemerintah diprioritaskan bagi OAP dengan mengutamakan suku di mana kebijakan itu dibuat. Semua pemimpin Papua harus berani ambil kebijakan yang utamakan OAP untuk berwirausaha. Kebijakan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada OAP. Pembangunan ketahanan pangan berorientasi pada ketahanan pangan lokal OAP. Dan lain-lain.
Konsep New Papua merupakan konsep yang secara konkrit dan konsisten menterjemahkan Otsus sebagai payung hukum yang bersifat afirmatif terhadap OAP.
Dan, apabila Konsep New Papua benar-benar dijalankan di Tanah Papua/PB, maka tidak akan ada OAP yang mau minta merdeka dan hal-hal kriminal lainnya, karena OAP sudah sejahtera.
Sayangnya, Kapten Akwan bukan seorang pengambil kebijakan di Tanah Papua.
Biak, 4 Maret 2018
)* Penulis adalah anak kampung, tinggal di Biak.
