JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua menggelar jumpa pers terkait kondisi terakhir Puti Hatil, anak Papua asal suku Korowai yang sempat mendapat pengobatan di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Kota Jayapura, awal Oktober 2017 lalu.
Jumpa pers digelar dalam rangka perayaan satu tahun TPKP Rimba Papua, 8 Maret 2018. Berikut isi siaran pers selengkapnya.
Di Rumah Sakit Dian Harapan, Puti Hatil berobat selama 55 hari. Setelah itu kembali ke Korowai tanpa surat keterangan dan surat rujukan jalan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua bilang waktu itu ada petugas kesehatan dampingi Puti Hatil. Ada pula obat-obatan. Tetapi belum jelas siapa orang mendampinginya. Belum jelas obat-obatan yang dikonsumsi oleh malaikat kecil dari Korowai itu. Dinkes bilang akan bawa pada Maret ini. Tetapi hingga kini tidak kunjung tiba di Jayapura.
Kita semua sudah melewati HUT ke-108 Kota Jayapura. Artinya, sudah melewati pada 8 Maret. Sedikit lagi masuk pada pertengahan Maret. Puti belum tiba dari Korowai. Kita susah sekali untuk mendapatkan akses dari kampung langsung. Komunikasi terbatas. Akses informasi sangat teramat terbatas. Sungguh kami sangat meragukan kondisi Puti yang telah selesai operasi di Rumah Sakit Dian Harapan.
Kalau masuk pada pertengahan Maret ini, kami dari Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah Terpencil (Kopkedat) Papua dan TPKP Rimba Papua mesti tanya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku instansi yang paling bertanggungjawab. Kami harus tahu perkembangan Puti Hatil.
Bagaimana keadaan Puti Hatil terakhir? Dokter, perawat dan bidan siapa yang merawat Puti Hatil? Obat-obat apa saja yang Puti Hatil sedang minum. Apakah dokter, perawat dan bidan masih mendampingi Puti Hatil di rumah, Afimabul, Korowai, Papua? Apakah obat-obatan masih ada? Apakah obat-obatnya sudah dihabiskan atau masih ada sisa?
Karena setahu kami komunitas dan tim, Puti pulang ke Korowai tanpa melakukan kontrol di rumah sakit secara rutin. Pulang tanpa surat keterangan dan rujukan jalan. Kami memiliki kekhawatiran besar terkait luka Puti Hatil. Dia pada bulan ini harus ada di Jayapura sesuai saran dokter yang melakukan operasi pada luka Puti Hatil.
Untuk itu, kami menanyakan kepada Dinas Kesehatan Papua untuk dapat memberikan penjelasan kepada kami komunitas dan tim yang sempat mengawal dan mendampingi Puti Hatil selama berobat di Rumah Sakit Dian Harapan dan tinggal di Susteran Katolik Maranatha, Waena.
Disamping itu, komunitas Kopkedat dan TPKP Papua memberitahukan kepada semua pihak terkait persoalan sosial di Korowai, persimpangan diantara kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Pegununga Bintang dan Mappi.
Bahwa di sana banyak perusahaan kayu, emas, gaharu, burung Cenderawasih, Kakak Tua dan banyak kekayaan lain ilegal ambil dengan motif pencurian, membuat perjanjian dengan masyarakat awam yang mudah dihasut dan ditipu oleh orang luar atas nama jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan jalan dan jembatan.
Hingga saat ini para ilegal loging yang masuk keluar di wilayah ini tak henti-hentinya mencuri kayu, gaharu, burung surgawi dan lain di dataran rendah Papua selatan ini. Selain itu, para pendulang emas menguras di sana-sini dengan bebas. Hutan, air bersih dan segala macam jenis binatang dan hewan semakin kabur, rusak, hilang dan dihancurkan oleh orang luar yang datang dari luar Papua.
Masih banyak orang Korowai yang sakit, menderita dan meninggal. Masyarakat tetap masih jauh dari pustu, puskesmas dan rumah sakit. Masih banyak anak-anak mengalami gizi buruk dan meninggal dibawah umur. Hari ini pemerintah belum menempati sebagian besar janji dari 44 butir rekomendasi yang dibuat pada 23 Oktober 2018 di Danowage, bersamaan dengan kunjungan mantan gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sekedar diingatkan, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Korowai sementara waktu dipending sejauh masyarakat adat belum siap dan sadar menghadapi tantangan baru. Kalau bisa membuka lapangan terbang di Brukmakot, dan beberapa kampung yang pesawat atau helipkoter bisa mendarat.
Sejauh iman dan moral masyarakat belum diasah baik oleh para penginjil, sementara waktu dihentikan. Karena ancaman untuk Rumah Tinggi atau Rumah Pohon hilang besar. Hal itu bisa terjadi karena beberapa perusahan kelapa sawit, kayu, emas dan lain-lain sudah membuat kegersangan di wilayah Korowai seluruhnya.
Demi pemenuhan hak hidup bagi Puti Hatil dan demi keutuhan alam semesta Korowai, dengan ini kami menyatakan dengan tegas beberapa sikap kami, berikut:
Pertama: Dinas Kesehatan Provinsi Papua memberitahukan kepada komunitas dan tim, bila perlu ke publik terkait kondisi terakhir Puti Hatil, termasuk petugas yang mendampingi Puti dan obat-obatan yang dikonsumsinya. Karena luka Puti sempat menjadi luka Papua dan publik. Semua orang yang membantu Puti Hatil menantikan informasi dari Dinkes Papua.
Kedua: Dinkes Papua memastikan untuk Puti Hatil kembali kontrol di Rumah Sakit Dian Harapan. Konsisten memegang teguh pada janji di bawah matahari pada sebelum maupun tepat 1 Desember 2018. Bahwa Puti Hatil kembali pada Maret 2018.
Ketiga: Pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait segera merealisasikan janji di dalam 44 nomor dan butir untuk membangun rumah sakit, pustu, puskemas, sekolah 1 atap dari TK/SD hingga SMA/SMK, mengirim petugas kesehatan dan guru pengajar di Korowai, termasuk membagun rumah sehat instalasi air bersih bagi penduduk asli setempat.
Jika tidak, tim akan menanyakan langsung dalam bentuk aksi demonstrasi damai di kantor Dinkes Papua, DPR Papua dan instansi terkait lainnya. Tim bersama komunitas akan menunggu hingga Maret beranjak pada April 2018.
Keempat: Mengingatkan kepada presiden RI, Joko Widodo untuk tidak merespon usulan pemekaran kabupaten Korowai, jalan dan jembatan yang menghubungkan dari Korowai ke ibukota kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Mappi. Tetapi memprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dan pendidikan di Korowai dan Papua Selatan.
Kelima: Mendesak kepada pemerintah dari lembaga eksekutif dan legislatif dari 5 kabupaten yang menghimpit Korowai, Asmat dan sekitarnya untuk membentuk tim terpadu dari semua pihak yang terkait demi menyelesaikan persoalan gizi buruk, kematian anak dibawah umur, buta aksara dan lain sebagainya.
Keenam: Mendesak kepada pemerintah pusat, provinsi, daerah, DPR RI, DPR Papua dan 5 kabupaten serta aparat keamanan dan dinas terkait yang menangani sumber daya alam di Papua atau daerah untuk segera menangkap pendulang emas liar, pencuri kayu, kayu gaharu dan segala jenis hewan dan binatang di Korowai sekitarnya.
Ketujuh: Mendesak kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah termasuk DPR RI, DPR Papua, dan 5 DPRD kabupaten terkait untuk membuat kebijakan khusus yang menjamin hak-hak dasar orang Korowai, termasuk demi keutuhan alam, emas, gaharu, air bersih (jernih), dan lain sebagainya.
Demikian penyataan sikap dari TPKP Rimba Papua dan Kopkedat Papua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Tuhan memberkati kita sekalian.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Norberd K. Bobii (Ketua TPKP Papua/ 081314060428), Soleman Itlay (Sekretaris TPKP Papua), Yan Akobiarek (Ketua Kopkedat Papua). Bisa lewat facebook atau instagram. Nama-namanya tetap sama seperti yang disebutkan diatas. Boleh juga di alamat e-mail: [email protected].
REDAKSI
