Kirim Surat Protes ke Presiden dan Menteri Untuk Tolak PT. MW Masuk Teluk Wondama

0
3313
Protes di Kementerian LH terkait ekspansi perusahaan sawit besar-besaran di Tanah Papua. Deforestasi, perampasan lahan adat, displacement. Protes ini digelar di Jakarta oleh aktivis, LSM dan pegiat lingkungan. (Ist - SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Koalisi Masyarakat Sipil memprotes keras pemberian ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW) di daerah Kali Wosimi, Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, pada September 2017 lalu, sebagaimana SK Nomor 16/1/PKH/PMDH/2017 tertanggal 20 September 2017.

Protes keras atas kebijakan dan penerbitan ijin tersebut, pihak koalisi sampaikan surat protes kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Koalisi terdiri dari Yayasan Pusaka, Foker LSM Papua, Walhi Papua, JERAT Papua, Papua Forest Watch, KPKC GKI Tanah Papua, SKP KC Fransiskan Papua, Perkumpulan Belantara, Wongkei Institute, dan Perkumpulan Bin Madag Kom.

Pihak koalisi pada tahun 2015 sudah menyampaikan surat protes atas rencana PT. MW dan memohon pemerintah tidak memproses permintaan perusahaan PT. MW untuk mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan konversi bagi perkebunan kelapa sawit PT. MW.

Sayangnya, surat pertama tersebut tidak diindahkan. Pemerintah malah keluarkan kebijakan memberi ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi kepada PT. MW.

Franky Samperante dari Yayasan Pusaka, mengungkapkan, dalam surat pertama disampaikan tiga alasan.

Pertama; areal kawasan hutan dimaksudkan adalah wilayah adat dan tempat hidup masyarakat adat Suku Wondamen, Torowar dan Mairasi, yang mana menjadi korban pelanggaran HAM peristiwa “Wasior Berdarah 2001”, dan belum terselesaikan hingga hari ini.

Masyarakat setempat masih trauma dan tidak punya kebebasan untuk berpendapat bebas membuat keputusan atas proyek ‘pembangunan’ di wilayah adatnya. Karenanya, pemberian ijin tersebut akan mencederai rasa keadilan, tidak menghormati dan melindungi hak-hak hukum masyarakat adat setempat, mengabaikan hak atas rasa aman dan hak masyarakat menentukan pembangunan.

Kedua; aktivitas perkebunan PT. MW akan mengancam dan menghilangkan kawasan hutan sumber hidup dari masyarakat adat setempat. Kawasan hutan tersebut merupakan sumber mata pencaharian, sumber pendapatan, sumber pangan dan air, sumber obat-obatan, terdapat dusun-dusun pusaka dan tempat suci, dan sebagainya.

Ketiga; kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan moratorium perkebunan kelapa sawit dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan perihal tersebut diatas, demi keadilan dan hukum, kepada presiden Joko Widodo didesak untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) peristiwa Wasior Berdarah 2001, melakukan rehabilitasi dan pemulihan hak-hak korban, secara adil dan memberikan rasa hormat kepada korban dan keluarganya.

“Demikian pula, kasus pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua,” tulis kolasi dalam suratnya.

Desakan kedua disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera meninjau kembali dan mencabut perijinan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. MW karena melanggar hak-hak dasar Orang Asli Papua dan berpotensi menambah permasalahan maupun konflik sosial lainnya.

Desakan dari koalisi, lanjut Franky, kembali mengingatkan pemerintah agar harus menghargai masyarakat adat Papua.

Ditegaskan, “Tindakan penting lain yang perlu adalah segera mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat setempat atas tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya.”

Surat protes tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup RI, Sekretaris Kabinet RI, Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden RI, Ketua Komnas HAM RI, dan Gubernur Provinsi Papua Barat.

REDAKSI