BeritaPendidikan & KesehatanNabire: 4 Bulan Gaji Guru Tidak Dibayar, KBM Pincang

Nabire: 4 Bulan Gaji Guru Tidak Dibayar, KBM Pincang

NABIRE, SUARAPAPUA.Com — Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2018, para guru pegawai negeri sipil (PNS) tingkat SMA/SMK di Kabupaten Nabire belum mendapat hak yang selama ini mereka terima sebagai upah dari negara berupa gaji dan jatah beras.

“Ini (April -red) bulan keempat,” jelas Emanuel Goo, salah satu guru di SMA YPPK Adhi Luhur Nabire, kepada suarapapua.com saat dimintai keterangan, Sabtu (20/04/2018) pagi.

Kehidupan dan kesejahteraan guru jelas terganggu, begitu Goo menjelaskan. Tiap hari menghabiskan lebih dari setengah hari di sekolah dan mengajar tanpa mendapat hak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama empat bulan.

Masuk bulan April, para guru terbagi menjadi dua. Ada guru yang tidak mendapat hak gaji dan jatah beras selama 4 bulan, dari bulan Januari hingga April. Ada kelompok kedua yang tidak mendapat haknya 3 bulan saja, karena untuk bulan April, hak gaji telah dibayar oleh pemerintah provinsi melalui rekening para guru. Para guru yang tidak mendapat gaji untuk bulan April itu tidak punya berkas berupa nomor rekening di petugas yang bersangkutan, begitu pemerintah provinsi beralasan.

Sementara itu, aktivitas KBM di kabupaten Nabire sudah pincang dan jalan tidak normal sejak 16 April.

“Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar (KBM) mogok. Yang mengajar hanya guru honor dan guru yayasan. Sementara Pegawai Negeri berhenti mengajar sejak 16 April. KBM akan lancar lagi setelah hak guru dipenuhi,” lanjut guru PKn di SMA Adhi Luhur ini menjelaskan.

Karena pendidikan merupaka pilar utama membangun masa depan, Goo berharap para pihak yang bersinggungan dengan urusan ini dapat segera memberikan hak guru untuk empat dan tiga bulan yang berlalu sehingga aktivitas KBM dapat kembali normal.

“Siswa akan ketinggalan pelajaran, itu pasti. Yang kedua, guru itu urat nadi dari pendidikan. Kalau mau mencetak SDM, perhatikan gurunya,” tegas Goo.

Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Guru Repubik Indonesia (PGRI) kabupaten Nabire, Yohanis Ramandei. Dirinya bahkan pernah memimpin para guru lainnya untuk turun ke jalan, berdmonstrasi, pada 22 Maret 2018 lalu.

“Banyak yang terpaksa berutang, baik di warung maupun kepada teman hanya untuk makan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagi yang punya tabung tinggal ambil, tapi kalau tabungan nihil mau bagaimana lagi,” kata Ramandei kala itu, dilansir tabloidjubi.com edisi 27 Maret 2018.

Pewarta: Bastian Tebai

Terkini

Populer Minggu Ini:

Hilangnya Hak Politik OAP Pada Pileg 2024 Disoroti Sejumlah Tokoh Papua

0
“Saya mengajak semua tokoh Papua kompak menciptakan bargaining politic agar memperoleh kompromi politik dengan Jakarta. Untung masih ada sistem noken, sehingga orang asli Papua masih ada muka. Kalau tidak, semua hak-hak politik direbut oleh non OAP,” ujar John NR Gobai, ketua Poksus DPR provinsi Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.