ArtikelPerubahan Perilaku Orang Papua dalam Pemerintahan dan Bermasyarakat

Perubahan Perilaku Orang Papua dalam Pemerintahan dan Bermasyarakat

Oleh: Isak Fimbay)*

Pada masa yang lalu kita lihat dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ā sedikit orang Papua yang ada di dalamnya dan persoalan yang membuat mereka menginap di LP adalah masalah politik, hal itu berbeda dengan sekarang. Sekarang banyak orang Papua masuk LP dan persoalan yang membuat mereka masuk LP adalah persoalan kriminal. Ini yang disebut dengan perubahan perilaku orang Papua.

Waktu adalah hal yang sangat penting di dunia ini. Dari waktu inilah segala perkembangan dapat terjadi. Bahkan jika tidak digunakan secara bijak, pemanfaatan waktu bisa menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan masyarakat, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam hal perubahan. Salah satu perubahan orang Papua dalam perjalanan waktu tersebut terdapat dalam contoh perubahan sosial yang cepat di masyarakat ( begal, jambret, narkoba, dll )

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Perubahan perilaku adalah merupakan suatu paradigma bahwa manusia akan berubah seiring perjalanan waktu sesuai dengan apa yang mereka pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun ataupun belajar dari diri mereka sendiri. Proses pembelajaran diri inilah yang nantinya akan membentuk seseorang tersebut, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya ataupun dalam keadaan tertentu.

Perilaku pemerintahan adalah perilaku birokrasi sebagai mesin pemerintah yang mampu berjalan secara baik menuju tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan hal ā€“ hal yang tidak baik yang bertentangan dengan moral dan etika.

Dalam konteks ini, etika merupakan nilai ā€“ nilai moral yang mengikat seseorang atau kelompok dalam mengatur sikap, perilaku tindakan dan ucapannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fingsinya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika yang menjadi acuan untuk bertindak sehingga citra, kehormatan dan eksitensinya terjaga. Oleh karenanya maka setiap penyelenggara negara harus berakhlak mulia, tepati janji, jujur, disiplin, adil, taat hukum, sopan santun dan kesetaraan.

Baca Juga:  Vox Populi Vox Dei

Kondisi yang terjadi di Tanah Papua umumnya di dalam pemerintahan ataupun bermasyarakat, orang Papua mengalami pergeseran berperilaku dimana masa lalu masalah sosial yang menjadi ketakutan bermasyarakat dalam hal ini begal, narkoba, rampok dll, yang dulunya tidak ada dalam bermasyarakat di Tanah Papua yang penuh damai ini. Namun saat ini jauh berubah. Ā Buktinya saat ini kita lihat dalam Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Tanah Papua, kita akan jumpai banyak orang Papua yang bekerja di pemerintahan yang nginap disana, hal ini terjadi dimana penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Demikian juga para generasi muda, pada masa lalu banyak yang ditangkap dan dijebloskan ke LP karena masalah politik namun sekarang lebih banyak yang dijebloskan ke balik jeruji besi karena masalah kriminal seperti begal, Ā narkoba, alkohol, dll.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Pada masa yang lalu kita lihat dalam LP sedikit orang Papua yang ada di dalamnya dan persoalan yang membuat mereka menginap di LP adalah masalah politik (Papua Merdeka). Ā Hal itu berbeda dengan sekarang. Dan kondisi ini sangat memprihatikan bagi orang Papua. Ini yang disebut dengan perubahan perilaku bagi orang Papua.

Sementarai sisi lain penegak hukum seperti tidak berdaya menegakkan hukum atau sedang melakukan pembiaran yang membuat kondisi ini seolah-olah menjadi objek. Hal ini seolah menciptakan budaya baru atau kebiasaan sehingga terjadi perubahan perilaku Ā yang membuat masalah Papua bergeser dari masalah politik menjadi kumpulan masalah kriminal.

Manowari, Ā 14 April 2018

)* Penulis adalah pengamat sosial tinggal di Manokwari.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

0
"Namun sayangnya, sejak aksi dari pagi hingga pukul 13:00 siang, Pencaker tidak bisa bertemu dengan Pj Gubernur, sehingga kamiĀ  Pencaker bersepakat untuk memalang Kantor Gubernur secara adat," tegasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.