KNPB: Kami Anjurkan PJS Gubernur Papua ke Toilet Kafe

0
1580
Victor F. Yeimo, ketua umum KNPB Pusat. (IST - SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— “Kalau ajak KNPB dialog di kafe, kami anjurkan PJs Gubernur ke toilet kafe saja, sudah lama kami buang wacana dan propaganda-propaganda itu dalam jamban toilet,” tegas Victor Yeimo, ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Penyataan tegas ini disampaikan Yeimo kepada suarapapua.com, Jumat (27/4/2018) menanggapi pernyataan Pjs gubernur Papua, Soedarmo yang menyatakan pemprov Papua siap berdialog dengan KNPB dan ULMWP.

Victor mengatakan, sangat keliru, menjadikan propaganda pembangunan sebagai jualan diplomasi kolonial indonesia di kawasan. Toh, kenyataanya juga 50 tahun lebih Indonesia dibangun dari hasil exploitasi bumi Papua.

“Segala Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan proyek neo-imperialisme (kapitalis). Mereka diperuntukkan dr pembangunan, sementara orang Papua ada mati dibunuh habis,” kata Yeimo.

Dikatakan, semua paket politik ekonomi kolonial dan kapitalis tidak akan membendung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua.

“Kami tahu jualan diplomasi itu tidak akan sama sekali memudarkan semangat rakyat di negara-negara melanesia untuk tetap berdiri mendukung kemerdekaan Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan, ULMWP tidak berjuang untuk berdialong dengan seorang Gubernur setingkat dengan kepala kampung.

“Apabila Pjs gubernur mau dialong, bisa ajak tokoh gereja, MRP, DPR dan lain lain agar mereka akan menyampaiakn persoalan yg sebenarnya. ULMWP hanya menuntut Referendum bagi bangsa Papua. Bukan berjuang untuk dialog dengan gubernur setingkat kepala kampung,” tegas Wenda kepada suarapapua.com dari UK saat menanggapi penyataan, Soedarmo, Pjs gubernur Papua yang menyatakan siap berdialog dengan KNPB dan ULMWP.

Kepada suarapapua.com, Wenda menjelaskan, ULMWP tidak mengurus dialog dalam rangkaka pembagunan, makan dan minum. namun Indonesia harus tahu bahwa ULMWP mengurus penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua.

“Dan harus terlepas dari bingkai NKRI. Bangsa West Papua harus menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya tegas.

Terkait pernyataan pejabat gubernur Papua, Wenda justru menyayangkan karena baginya pernyataan tersebut keluar karena ketidaktahuannya tentang masalah West Papua.

“Kasihan seorang Gubernur yang tidak memahami akar masalah Bangsa Papua. Orang Papua tidak menuntut pembagunan namun menuntut pembebasan secara Politik dari bangsa Indonesia,” kata Wenda.

Wenda juga menolak pernyataan Soedarmo yang menyebutkan bahwa KNPB dan ULMWP adalah kelompok yang hanya mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ekonomi di Papua.

“Itu tidak benar. Justru dia (Seodarmo) dan bangsa Indonesia yang mengangu stabilitas bangsa Papua. Kehadiran bangsa Indonesia dan militernya yang datang seacara illegal menduduki di wilayah West Papua yang mengganggu dan merampas kenyamanan bangsa West Papua. Bukan bangsa West Papua yang mengganggu,” tegasnya lagi.

Dikutip dari tabloidjubi.com, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, menyatakan siap membuka diri berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun kelompok lain yang masih menyuarakan perjuangan Papua merdeka.

“Saya selaku penjabat gubernur siap berdialog. Tapi dialog atas dasar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita membangunan Papua ke depan,” kata Soedarmo dalam siaran pers kepada Jubi, di Jayapura, Rabu (25/4/2018) malam.

Soedarmo menyatakan dialog yang ditawarkan tak harus dilakukan secara formal.  “Itu saya apresiasi. Dialog di cafe pun saya siap tidak perlu di kantor,” kata Soedarmo menambahkan.

Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang kritik, tetapi ia minta kritik yang benar. Soedarmo menegaskan pemerintah Indonesia selama ini tidak mengakui kelompok yang selalu memberikan informasi tidak benar kepada negara-negara di kawasan pasifik.

“Ya, itu kelompok seperti ULMWP dan KNPB, mereka kelompok yang hanya mengganggu stabilitas politik, kemanan, ekonomi yang ada di Papua,” ujar Soedarmo menambahkan.

 

Pewarta: Arnold Belau