Tanah PapuaDomberaiBernard Sagrim: Jangan Bikin HUT Kab. Maybrat Selain 15 April

Bernard Sagrim: Jangan Bikin HUT Kab. Maybrat Selain 15 April

MAYBRAT, SUARAPAPUA.com— Bupati kabupaten Mayabrat, Bernard Sagrim mengatakan sesuai surat keputusan (SK) Mendagri tahun 2009 ulang tahun kabupaten Maybrat adalah tanggal 15 April. 

Ia menjelaskan, atas dasar SK Mendagri itulah tanggal 15 ditetapkan sebagai hari ulang tahun kabupaten Maybrat, supaya semua pemangku kepentingan yang ada di kabupaten Maybrat, Papua dan Indonesia semua mengetahuinya.

“Jangan ada yang membuat hari ulang tahu kabupaten Maybrat di luar tanggal 15. Tidak mungkin kamu punya anak lahir tanggal 15 baru acaranya tanggal 16 atau 14 maupun bulan berikutnya lagi, saya kira itu orang gila yang melakukan seperti itu,” katanya di lapangan Ela distrik Ayamaru pada Senin, (16/4/2018) lalu.

Dijelaskan, tahun 2018 tidak ada peryaan HUT kabupaten Maybrat yang ke-9 dengan acara yang formal, karena pemerintahan saat ini sedang dalam transisi sesuai ketentuan perundangan di mana pejabat semua belum lantik atau sahkan.

Baca Juga:  12 Parpol Desak KPU PBD Tunda Hasil Pemilu Raja Ampat

Sagrim mengatakan, terkait rekonsiliasi yang diberi SK oleh Mendagri kepada  mantan bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw untuk memimpin tim rekonsiliasi. Bagaimana orang A3 (Ayamaru, Aitinyo dan Aifat) kembali bersatu untuk membangun kabupaten Maybrat.

“Jadi saya sampaikan bahwa kabupaten Maybrat merupakan nomeklatur pemerintah, kalau nomenklatur kita orang A3 saja. Jangan menambah A lagi dibelakang, wilayah Ayamaru itu mulai dari wilayah Mare kampung Seya sampai di Arus itu adalah sejarah Andeferdalin (pemerintah Belanda) Aitinyo sekarang sampai Kais dan Moswaren bahkan menyentuh sebagian Wayer, termasuk wilayah Aifat tetapi ada separuh yang menyeberang ke Moskona Utara wilayah pemerintahan Bintuni,” terang Sagrim menjelaskan.

Ia menegaskan agar jangan tahu tetapi pura-pura tidak tahu lagi, malah menambah nomenklatur lagi, ada bikin Mare Raya maupun Yumases.

“Jangan bikin banyak faksi-faksi, sebab tambah nomenklatur semakin banyak kepentingan di sana. Semakin banyak faksi membuat situasi di Maybrat terus keruk dan tidak nyaman lagi,” tegas Sagrim.

Baca Juga:  C1 Pleno 121 TPS Kembali Dibuka Atas Rekomendasi Bawaslu PBD

Menurutnya, kalau pakai nama Mare atau Yumases itu batas di danau sebelah. Untuk itu jangan terbawa sampai ke proses pemerintahan.

Yumases itu siapa yang kenal, Yumases hanya Nomenklatur dusun di sebelah danau saja bukan masuk dalam nomenklatur pemerintahan. Ingat faksi-faksi semakin banyak tumpahnya pada saat pemilu baik itu Legislatif, Pilkada dan lainnya.

“Yang ada kita pegang dan jalan, jangan membuat faksi-faksi baru lagi yang akan membawa kepentingan terkait pemilu yang mengakibatkan gesekan sana sini. Kalau menambah faksi berarti berlindung di tiga koba-koba A3 ini saja,” terangnya.

Orang nomor satu di kabupaten Maybrat ini menambahkan kebijakan pembanguna di kabupaten Maybrat mulai dilakukan di tahun 2018 ini. sekalipun saya dengan pak wakil bupati dilantik 2017 tetapi karena transisi jadi kebijakan penuh dilaksanakan pada tahun 2018.

Baca Juga:  Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tambrauw Masih Berlanjut

“Saya minta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kebijakan yang ada. sehingga kami dikoreksi dan diberitahu mana yang kurang dan terlewat masalah proyek dan jabatan jangan diberitahu lewat palang memalang. Cara ini bukan budaya kita, saya (bupati) dan wakil bupati juga kan terbatas,” pungkasnya.

Sagrim berharap agar acara puncak Hut kabupaten Maybrat ke-9 yang jatuh pada 15 April 2018 hanya dilakukan kebangunan rohani (KKR) sebagai syukur atas tuntunan Tuhan. Tetapi juga memulihkan kita orang A3 supaya yang masih terbawa dengan situasi politik kemarin tetapi kita sudah sepakat bahwa pemilu sudah selesai.

“Mari kita bersatu membangun kabupaten Maybrat yang lebih baik lagi kedepan,” ajak Sagrim.

Pewarta: Engel Semunya

Editor: Arnold Belau

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU...

0
"Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” ujar Sunardi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.