Oleh: Isak Fimbay)*
Pembangunan Papua ibarat wadah untuk menanam, sementara ekonomi di Papua adalah bibitnya. Jika ekonominya tumbuh pasti akan membesar dan akan mempengaruhi wadah tersebut. Apabila bibitnya adalah bibit unggulan dia akan tumbuh besar. Akan tetapi jika wadahnya tidak dirubah dan hanya seperti yang ada sudah barang tentu bibit unggulan ini tidak akan bertumbuh menjadi besar dan tidak berarti apa-apa. Oleh karena pembangunan di Papua tidak bisa tidak, dan harus dilakukan.
Indikator keberhasilan pembangunan di Papua dalam persepsi lokal, terutama menurut para elit pendukung ide pemekaran, sering dilihat dari beberapa sisi dimana pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh serta terbentuknya kampung-kampung serta kabupaten-kabupaten baru (DOB). Dengan adanya pemekaran tersebut masyarakat melihat hal positif dari pemekaran tersebut dari sisi pandang mereka. Sementara menurut pemerintah pusat pemekaran memperpendek rentang kendali antara pusat dan daerah.
Masyarakat Papua melihat ini sebuah anugerah buat mereka untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri. Pergeseran pembangunan infrastruktur dan investasi akan terjadi dari daerah perkotaan ke daerah yang tadinya masih dikategorikan distrik atau kampung, jelas juga ada keuntungan bagi sumber daya manusia asli untuk menunjukan jati dirinya untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri melalui pemekaran daerah baru dalam struktur organisasi perangkat daerah. Padahal, masing-masing daerah sebetulnya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang seharusnya dapat diberdayakan sebagai modal dasar bagi pembangunan di tingkat lokal.
Akan tetapi di sisi kelam pemekaran Papua, Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa Orang Asli Papua telah menjadi minoritas di beberapa wilayah kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua. Banyak imigran yang menyebar luas dan menutupi masyarakat Asli Papua dan akhirnya kawin silang yang terus terjadi dan menghabiskan ras masyarakat Papua.
Lalu, apakah pembangunan ekonomi akan bertumbuh? Jelas akan bertumbuh dengan sendirinya dan Orang asli Papua yang memiliki tanah di mana pemekaran daerah otonomi baru akan mendapatkan anugerah dari sebuah pembangunan tersebut. Kalau dilihat pembangunan fisik terbentuk secara massif, pembangunan ekonominya masih dilihat dari proses. Dimana pelaku ekonomi dikuasai bukan oleh OAP, tetapi oleh imigran. Apakah OAP mendapatkan anugerah atau malah akan tersisihkan dari tanahnya sendiri karena persaingan ekonomi tadi?
Tujuan untuk kesejahteraan dari pemekaran tersebut tidak dinikmati. Hal ini terjadi dikarenakan Orang Asli Papua tidak mendapatkan proteksi absolut dalam rangka penyiapan mental berbisnis dan kesiapan mental menghadapi semua sektor hidupnya. Sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, hal ini disebabkan karena kebijakan ekonomi ada pada pemerintah yang langsung menangani pembangunan, dengan kata lain prasyarat suatu pembangunan adalah kedaulatan politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi tersebut.
Yang dimaksud disini bukanlah kedaulatan mutlak, karena tidak ada satu negara pun yang berdaulat mutlak dalam bidang ekonomi dan politik, melainkan kedaulatan yang relatif. Namun demikian dalam keadaan yang relatif ini terletak perbedaan antara yang masih mempunyai harapan dan yang tidak mempunyai harapan sama sekali.
Sayangnya, sampai hari ini secara nasional angka IPM menunjukkan bahwa baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat masih merupakan yang terburuk se-Indonesia. Ini berarti bahwa kesempatan bagi orang Papua untuk mengakses manfaat pembangunan masih sangat rendah. Lalu pertanyaannya, untuk siapa pembangunan dan pemekaran DOB dilakukan? Untuk membangun masyarakat OAP kah atau hanya untuk mensejahterakan para elite lokal dan masyarakat imigran?
Sejarah juga yang pada akhirnya akan bercerita pada generasi mendatang, apakah dampak positif pemekaran bisa dirasakan oleh generasi di masa depan atau sebaliknya menjerat mereka dan menenggelamkannya pada kubangan kapitalisme.
)* Penulis tinggal di Manokwari
