“…tiket yang diberlakukan sejumlah maskapai penerbangan Sentani-Pegunungan sama mahalnya dengan tiket Sentani-Jakarta. Adalah suatu kesengajaan dan juga pembiaran pemerintah Pegunungan Bintang. Perlukah sekaratan itu terus melaju dengan leluasa menyengsarakan masyarakat?”
Oleh: A.Octoviaen Gerald Bidana)*
Kondisi awal (1930-1980-an)
Sebagai pengantar-perubahan peradaban manusia Papua berawal dari kedatangan bangsa Eropa dan Amerika dengan tujuan utama mengabarkan Injil (Kitab Suci) yang diyakini umat Kristiani di seluruh dunia. Bangsa-bangsa tersebut ke Papua sebagai missionaris Kristen Katolik Roma dan Protestan. Di Papua, mereka menyaksikan keindahan alam yang amat mempesona dan kehidupan suku bangsa yang begitu ragam. Ada kisah bahwa mereka kuatir bagaimana mungkin misinya bisa sampai di tangan suku bangsa di Papua kalau tidak ada sarana penghubung.
Akhirnya masing-masing institusi berusaha menghadirkan pesawat sebagai sarana transportasi utama dalam mengakses kebutuhan para missionaris dan orang Papua sampai dengan sekarang. Geografis Papua memang amat berat sebagaimana terdapat hutan tropis dan mangrove yang luas, lembah-lembah besar, pegunungan yang menjulang tinggi yang menghadirkan sejumlah sungai besar dan kecil dengan alirannya yang amat deras bahkan tidak mengenal perbedaan musim sebagaimana dikenal di wilayah atau negara lainnya. Perjalanan yang panjang membuat para missionaris semakin akrab dan menjadi saudara dengan suku bangsa Papua dari bagian barat sampai timur jauh, Papua New Guinea.
Perusahaan penerbangan yang dirintis seperti Association Mission Aviation (AMA) yang merupakan milik Yayasan Katolik di bawah pengawasan para Uskup di Papua dan Mission Aviation Fellowship (MAF), SIL, dan Advent yang semuanya milik Yayasan Kristen Protestan di Papua dengan menajemen berbasis gereja. Perusahaan penerbangan ini dirintis untuk melayani orang Papua atas dasar nilai-nilai universal Kristiani, mencintai dan mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang.
Sudah tentu penerbangan AMA beroperasi di pos-pos missionaris Katolik sedangkan penerbangan MAF, SIL, dan ADVENT melayani di pos-pos missionaris Protestan. Mereka menjalankan tugas-tugas dengan mengunakan pesawat tersebut di atas untuk sampai ke daerah-daerah pedalaman. Kota Jayapura sebagai pusat akses informasi bagi missionaris di dalam menyediakan segala kebutuhannya selama melaksanakan tugas perutusannya. Selain tinggal di Jayapura, mereka juga tinggal bertahun-tahun di daerah terpencil dan pedalaman Papua. Mereka pun seringkali berjalan kaki dari kampung ke kampung bahkan melintasi wilayah suku satu dengan suku lainnya dengan hanya berjalan kaki bersama orang-orang setempat. Mereka berjalan bersama, makan dan minum air pakai alat yang sama dalam keadaan penuh kegembiraan dan aman. Mereka juga memahami peran para donatur berbasis gereja di Eropa dan Amerika yang mendukung pelayanan dan pembangunan di Papua. Sebab itu sarana yang ada dipakai untuk melayani umat di daerah-daerah terpencil dan pedalaman sungguh-sungguh dimanfaatkan. Apabila telah habis masa tugasnya di suatu tempat, mereka pun bisa perpanjang masa tugasnya di tempat yang sama atau pindah ke tempat lainnya, baik Papua bagian barat maupun ke Papua bagian timur-PNG. Seperti itulah awal kehidupan para missionaris Katolik dan Protestan di seluruh tanah Papua. Apakah keadaan itu masih diteruskan oleh para pengelola institusi zaman sekarang? Sepertinya fakta sekarang berkata lain!
Kondisi Sekarang (tahun 2000-sekarang)
Memang benar adanya! Bicara aviasi penerbangan yang semakin marak di Papua sekarang ini perlu dicermati, entah aviasi penerbangan di bawah bendera agama tertentu maupun yang lainnya. Secara khusus semua aviasi penerbangan di bawah bendera agama Kristen Katolik dan Protestan sepertinya sudah beralih dari tujuan awal perintisan. Sebagaimana setelah terjadi pergantian para pemimpin institusi dari orang Eropa (missionaris) ke orang Indonesia telah mengalami perubahan secara drastis yang menjurus pada peniadaan nilai-nilai universal Kristiani dan justru menyengsarakan orang Papua (umat) dengan membangun master plan perusahaan secara gila-gilaan. Lebih mengedepankan bisnis kepentingan institusi dengan komparadornya daripada menegakkan misi pengadaan perusahaan penerbangan tersebut. Mereka dengan seksama memanfaatkan peluang otonomi khusus yang justru mendorong pemekaran wilayah dimana-mana. Peluang otsus dilihat sebagai sesuatu yang amat menjanjikan untuk melipatgandakan keuangan bagi para komparador perusahaan dan institusinya. Cara-cara ini sesungguhnya sudah dan sedang menghancurkan sendi-sendi nilai Kristiani yang ditanamkan puluhan tahun silam. Di kasat mata sudah dan sedang menguras kantong-kantong masyarakat Papua yang bepergian ke kota maupun kembali ke kampung asalnya.
Salah satu aviasi penerbangan yang berganti status dari Swasta menjadi PT adalah penerbangan Assocition Mission Aviation (AMA) yang berkantor pusat di Sentani-Jayapura. Setelah perubahan status, perusahaan dengan getol menghadirkan sejumlah pesawat beserta pilot Eropa dan Indonesia, dan bukan mempekerjakan sejumlah pilot orang asli Papua. Kemudian menentukan harga berat barang dan tiket di atas normal. Tindakan segelintir orang dalam perusahaan ini perlu dicermati lebih jauh lagi karena sesungguhnya amat memalukan. Bukankah ini termasuk perbuatan penipuan terhadap mobilitas masyarakat serta bentuk pembunuhan karakter masyarakat asli Papua? Bukankah sebagai bentuk penjajahan halus dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang dirintis para missionaris di tahun 1930-1980-an? Bukankah juga merupakan salah satu kebijakan para uskup di Papua atas kegagalan pembangunan iman umatnya?
Fenomena ini perlu didudukan di era yang amat terbuka ini. Kebijakan ini sudah mencoreng nama institusi keagamaan yang dianut sebagian besar orang asli Papua. Tidak hanya perusahaan AMA saja akan tetapi juga aviasi penerbangan swasta lainnya pun lakukan hal serupa. Para pegawai bawahan atau staf organisasi pun tidak berani bicara atas kebijakan pimpinannya yang justru tidak memihak kepada masyarakat karena takut disalahkan bahkan di PHK secara tidak terhormat. Ingat, tanpa disadari praktek yang memakan waktu cukup lama ini telah meyakinkan publik atas kegagalannya dalam membangun umat. Para pemimpin perlu cermat membaca realitas kekinian, banyak umat yang sudah beralih. Ini semua terjadi di depan mata tetapi semuanya hanya bisa lihat, dengar, diam dan makan minum di atas penderitaan orang lain. Ada kekuatiran akan terjadi penghancuran eksistensi gereja Katolik dan Protestan di Papua.
Kepekaan Pemerintah Daerah
Memajukan masyarakat Pegunungan Bintang dibutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sarana transportasi yang memadai. Selama ini pemerintah daerah terjalin baik dengan beberapa perusahaan penerbangan swasta, baik AMA maupun yang lainnya walaupun belum melakukan perjanjian kerja sama secara resmi. Sementara pemda tidak memiliki strategi untuk memanfaatkan peluang di bidang transportasi, apakah melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta tersebut ataukah bisa memiliki Aviasi Penerbangan sendiri dengan melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Malah sebagian besar APBD habis terpakai untuk kontrak dan kontrak pesawat swasta itu selama sekian tahun. Jangankan APBD, gaji pokok pun habis terpakai untuk biaya tiket dan tidak cukup untuk anak dan istri atau biaya pendidikan anaknya. Bayangkan berapa banyak anggaran daerah yang disedot ke perusahaan penerbangan swasta yang semakin cerdik dan terus mencekik leher masyarakat yang tidak antisipatif ini. Artinya masyarakat kita sekarang belum memiliki ilmu pengetahuan modern yang lebih baik sebagaimana masyarakat di di daerah-daerah lain. Inisiatif pemerintah daerah belum nampak dan justru melakukan pembiaran yang menurut saya amat mematikan.
Lebih ironis lagi, perusahaan AMA akhirnya diberi tempat untuk membangun sanggar pesawat di Oksibil ibukota kabupaten tanpa melalui proses. Tanah adat itu diberikan begitu saja, padahal perusahaan AMA tidak pernah punya andil terhadap orang Pegunungan Bintang. Beberapa calon pilot yang dipercayakan kepada perusahaan AMA untuk dibina dan dididik tetapi tidak mau bertanggung jawab, justru minta tambahan uang lagi keadaan pemerintah daerah. Nasib para calon pilot ini pun sekarang tidak jelas. Bila dilihat dengan hati nurani maka masyarakat Pegunungan Bintang telah diperbudak, dipermainkan orang-orang tertentu di pemerintahan dan perusahaan swasta yang kini terbang bebas hambatan.
Baberapa tahun lalu pemda melakukan kontrak dengan pesawat Dash-7 milik pertamina tetapi rupanya bermasalah juga sehingga memutuskan masa kontraknya. Pesawat yang dikontrak dikhususkan untuk mengangkut bahan material tetapi karena mobilitas masyarakat tinggi maka pesawat cargo itu pun bisa mengangkut penumpang. Padahal pesawat cargo dimana-mana tidak diizinkan membawa penumpang. Sementara atas inisiatif salah satu kelompok masyarakat melakukan kontrak dengan Trigana Air dengan jaminan tertentu, entahlah jaminan apa. Pesawat yang dikontrak kelompok masyarakat itu justru digunakan pemerintah daerah. Lalu datang protes dari kelompok masyarakat tersebut akan tetapi sepertinya belum ada pembicaraan yang baik demi kepentingan bersama. Sementara pihak perusahaan menyiapkan sejumlah orang untuk menjual tiket di jalan-jalan dengan cara menyodorkan tiket dengan harga rata-rata 2-4 juta untuk satu orang. Padahal normal tiket Sentani-Oksibil biasanya antara Rp.700.000-900.000. Memang sangat menyediakan bila dilihat secara bijak. Masyarakat yang bepergian ke kota dengan tujuan belanjakan barang tertentu untuk investasi masa depan anak pun menjadi nihil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mau mengadu kepada pihak berwajib juga sulit karena sudah dikontrak pula. Sepertinya keadaan ini sengaja diciptakan untuk meniadakan entitas masyarakat itu.
Ditegaskan kembali agar pemerintah daerah penting menanggapi kondisi okjektif ini secara bermartabat. Perlu mendukung program-program bidang transportasi agar semua yang menjadi hambatan pembangunan dapat terakses secara memadai. Tempatkan orang yang punya hati dan memiliki ilmu pengetahuan agar bisa mengendalikan bidang transportasi. Perlu adanya perusahaan penerbangan miliki pemerintah daerah setingkat AMA dengan tujuan melayani masyarakat di wilayah Pegunungan Bintang. Selanjutnya menyiapkan SDM untuk mengelola perusahaan tersebut secara periodik, perlu perencanaan yang spesifik mungkin. Dan bila mau bangun sanggar AMA di Oksibil harus ada pembicaraan yang arif dan bijak, selesaikan masalah tanah adat secara bermartabat. Pemerintah daerah perlu membatasi mobilitas masyarakat yang semakin hari semakin meningkat tajam ke kota tanpa tujuan. Ciptakan lapangan kerja di daerah agar masyarakat bisa betah dan menjaga hak-hak ulayat mereka. Akhirnya para uskup di Papua mesti memperhatikan aspek-apsek mendasar eksistensi umat katolik di Papua, tidak lagi salah satu uskup saja yang mendominasi atas fasilitas umum yang berhubungan dengan umat.
)* Penulis adalah Direktur of Ngapdon Papua Institute, Kepala Departemen LITBANG DPP Lembaga Intelektual Tanah Papua Se-Indonesia dan Wakil Ketua ICAKAP Propinsi Papua dan Papua Barat.
