Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: KNPB, AMP dan PNPB (Bagian 3)

0
4322

Oleh: Ibrahim Peyon)*

Diplomasi dan perjuangan tuan Benny Wenda di dunia internasional sudah mulai mendapat dukungan luas di berbagai negara dan dukungan itu pun berkembang di tingkat Parlemen sejumlah negara di dunia, maka diperlukan organisasi taktis di dalam negeri untuk mobilisasi massa dan dukungan rakyat. Karena itu, Benny Wenda menghubungi para aktivis-aktivis muda dan mahasiswa dari beberapa kota di Indonesia. Khusus mereka yang berasal dari pegunungan, seperti Seby Sambom, Mako Tabuni, Buchtar Tabuni, Victor Yeimo, dan teman-teman lain.

Aktivis-aktivis muda terdidik dan visioner ini meninggalkan studi mereka di pulau Jawa dan Sulawesi, kemudian kembali ke Papua. Di Papua mereka bertemu dengan aktivis lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Pada 14 Oktober 2008 dilakukan seminar sehari di Aula STT GKI di Abepura dan 15 Oktober 2008 dilakukan mobilisasi massa mendukung peluncuran IPWP di Parlemen Inggris. Kegiatan ini dikoordinir oleh panitia IPWP dalam negeri diketuai oleh Buchtar Tabuni, koordinator Sebby Sambom dan sekretarisnya Viktor Yeimo.

Pada 19 November 2008, di Aula STT Walter Post Sentani, oleh berbagai organisasi perlawanan dan para aktivis mahasiswa dan masyarakat membentuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Buchtar Tabuni terpilih menjadi Ketua Umum dan Victor Yeimo wakil ketua I. KNPB dibentuk bersamaan dengan eksodus mahasiswa dari luar Papua khususnya mahasiswa pegunungan. Mereka bergabung bersama dan mengorganisir berbagai kegiatan.

Dalam pertemuan berikutnya di daerah Jayapura dilengkapi pengurus organisasi secara lengkap. Pada 1 Desember 2008, Buchtar Tabuni dan Sebby Sambom ditangkap Polda Papua di Jayapura dengan tuduhan makar. Buctar Tabuni dijatuhkan 3 tahun dan Sebby Sambom 2 tahun penjara. Tanggal 28 Oktober 2009, Victor Yeimo ditangkap di Sentani.

ads

Benny Wenda bersama dengan KNPB sebagai organisasi taktis di dalam negeri menginisiasi pembentukan ILWP di Guyana. KNPB kembali tampil dengan gagah dan berani mobilisasi massa di kota-kota di Papua. KNPB selalu tampil untuk eksekusi dan dukungan kerja-kerja tuan Benny Wenda di luar negeri. Dalam beberapa kegiatan di Parlemen Inggris diundang beberapa pemimpin muda ini seperti tuan Buchtar Tabuni, Sebby Sambom dan Viktor Yeimo. Mereka diundang sebagai pemimpin, pencipta sejarah dan kendali sosial politik di dalam negeri. Hal macam ini sebagai bentuk kesatuan dan spirit koordinatif sangat kuat antara pemimpin dan teman-teman perjuangannya. Tuan Benny Wenda menunjukkan spirit itu secara nyata.

Di tingkat mahasiswa telah dibentuk Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) khusus di Jawa-Bali dan sekitarnya. Organisasi ini dibentuk oleh orang-orang terdidik yang memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Mayoritas aktivis dan mahasiswa yang mendirikan organisasi ini adalah mereka yang berasal dari pegunungan, misalnya Albert Wanimbo dan kawan-kawan. Karena itu, kedua organisasi ini diidentikan dengan organisasi orang-orang gunung oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan yang berbeda.

Di Universitas Cenderawasih, saya sering dengar pandangan dan sterotip macam ini oleh orang-orang tertentu yang menganggap diri mereka memiliki ilmu pengetahuan dengan simbol gelar akademisi, yang menurut pandangan saya para korban ideologis. Karena mereka mempunyai pendidikan tinggi, tetapi tidak mampu menganalisa konteks sosial politik yang berkembang di sekitar mereka. Dengan konteks sosial politik itu dikembangkan pengetahuan alternatif dari perspektif-perspektif orang-orang Papua sendiri. Mereka selalu memandang kerja-kerja KNPB, AMP dan gerakan mahasiswa di kampus-kampus ini dilihat dari perspekrif ideologi politik kekuasaan. Di mana pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tersandera dalam sistem kekuasaan dan ruang lingkup sosial budaya yang sempit.

Baca Juga:  Hak Politik Bangsa Papua Dihancurkan Sistem Kolonial

Di sini peran KNPB dan AMP sebagai organisasi taktis dan basis pendidikan politik untuk melahirkan generasi-generasi Papua yang terdidik dan sadar mengenai ideologi nasionalime Papua. Mereka juga memiliki tujuan yang sama untuk mendukung kerja-kerja internasional tuan Benny Wenda. KNPB berbasis di dalam negeri, sedang AMP berbasis di kota-kota studi di Indonesia. Tetapi kedua organisasi ini memiliki sejarah dan misi yang berbeda. AMP adalah organisasi independen dengan misi utama mendukung semua perjuang Papua merdeka. Sedangkan KNPB dibentuk berdasarkan dorongan tuan Benny Wenda dengan tujuan utama untuk mendukung diplomasi Benny Wenda di dunia internasional. Maka KNPB adalah dasar dan basis massa untuk Benny Wenda. KNPB saat ini memiliki pengaruh sangat kuat dan basis massa luas sampai di kampung-kampung di seluruh Papua, dan memiliki cabang di beberapa kota-kota studi di Indonesia seperti di Manado, Makassar dan Bali.

Demikian juga AMP, dalam perkembanganya telah transformasi taktis dan perjuangan, mereka tidak hanya berbasis di lingkungan mahasiswa Papua, tetapi juga membangun kesadaran dalam komunitas-komunitas orang Indonesia yang sadar politik dan ideologi. Akhirnya, telah dibentuk Front Indonesia untuk kemerdekaan Papua di beberapa kota di Indonesia.

Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) dibentuk sebagai lembaga politik untuk eksekusi agenda-egenda politik. Dua lembaga ini ialah transformasi dari Komite Nasional Papua dan New Guinea Rad yang sudah dibentuk tahun 1961 sebagai badan politik negara Papua.

KNPB, AMP dan PNPB bergerak dalam satu agenda, satu visi dan misi. Terkadang mereka bergerak bersama mendukung agenda internasional dari FWPC, APPGWP, IPWP dan ILWP selama ini.

Jadi, KNPB dan PNPB dibentuk dengan tujuan utama untuk mendukung kerja-kerja diplomasi internasional tuan Benny Wenda. FWPC, APPGWP, IPWP dan ILWP merupakan organisasi internasional. KNPB dan PNPB merupakan organisasi dalam negeri. Mereka lahir dalam satu spirit dan satu tujuan untuk kemerdekaan Papua.

KNPB selalu tampil untuk mengusung dan mendukung agenda-agenda Benny Wenda di internasional. Dengan agenda-agenda itu KNPB mampu menyakinkan rakyat Papua, membentuk jaringan yang luas, mobilisasi massa secara besar-besaran dan mendapat dukungan oleh rakyat Papua. Jadi, KNPB menjadi besar seperti sekarang ini karena agenda-agenda internasional dan nasional. Organisasi yang terpimpin oleh pengurus dan aktivis yang memiliki jiwa militansi dan ideologis.

Di Papua sudah banyak dibentuk organisasi perlawanan, tetapi organisasi-organisasi itu tidak mendapat publisitas luas dan dukungan massa yang besar seperti KNPB saat ini. KNPB mampu mendapatkan dukungan luas di masyarakat dan menjadi organisasi berpengaruh karena kerja keras para pengurus dan aktivis KNPB sendiri, dan juga agenda-agenda internasional yang dilakukan tuan Benny Wenda tersebut. Kedua hal inilah telah membuat KNPB menjadi sebuah organisasi besar dan memiliki basis massa yang sangat besar yang ditakuti pihak musuh. Para pemimpin KNPB mendapat simpati dan menjadi besar sebagai tokoh muda seperti sekarang karena kedua hal itu saling mendukung. Kedua hal ini adalah roh dan jiwa KNPB sebagai organisasi taktis.

Jadi, KNPB tidak bisa dipisahkan dari tuan Benny Wenda dan agenda-agenda internasional selama ini dengan pengurus KNPB di dalam negeri dan agenda-agenda secara nasional. Bila dipisahkan kedua hal ini seperti memisahkan roh dan tubuh dari suatu kehidupan. Salah satu dipisahkan dari yang lain, maka organisasi tidak akan berfungsi secara optimal, tidak normal, dan bagian lain akan mati dengan sendirinya. Bukan tidak mungkin dukungan rakyat pada organisasi akan berkurang secara otomatis. Di sisi lain, bila dipisahkan karena ada misi tertentu, maka hal itu secara jelas sebagai sebuah kudeta atau sabotase organisasi oleh pihak lain dengan maksud diambil alih organisasi tersebut.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Karena agenda nasional dan internasional tersebut mendorong masalah Papua menjadi besar seperti sekarang ini dan hal itu pula yang mengantarkan Benny Wenda terpilih sebagai pemimpin ULMWP untuk periode kedua ini. Di mana KNPB sendiri yang ikut membentuk dan mendukung IPWP, ILWP, PNPB dan ULMWP, maka mereka mempunyai kewajiban untuk mendukung dan mendorong agenda-agenda internasional ULMWP di bawah kepemimpinan Benny Wenda dan Octovinaus Mote saat ini. Bila salah satu terpisah dari yang lain, maka secara otomatis dukungan rakyat pasti akan berkurang dan organisasi bisa dimatikan. Karena rakyat Papua melihat pada agenda dan figur pemimpin yang mampu mendorong agenda di tingkat internasional.

Kita mempunyai pengalaman sangat berharga, di mana Presidium Dewan Papua (PDP) dilumpuhkan dan mati total. PDP mempunyai pengurus tingkat pusat dan daerah yang disebut Panel di setiap kabupaten. PDP juga mempunyai diplomat atau duta besar di sejumlah negara.

Tetapi, PDP berhasil dilumpuhkan Indonesia dengan enam cara. (1). Presidium sendiri tidak mempunyai agenda-agenda yang diperjuangkan secara konsisten di tingkat internasional. (2). Ketua Presidium Theys Eluay dan anggota PDP lain dibunuh dengan berbagai macam cara. (3). Sebagian anggota PDP ditangkap dan penjarakan. (4). Wakil ketua PDP Thom Beanal diberikan jabatan sebagai Komisaris PT Freeport dan anggota PDP lain diberikan jabatan. (5). Beberapa anggota PDP lain digunakan oleh Indonesia melalui militer dan kepolisian. Mereka akhir-akhir ini deklarasikan sebagai pendukung Paulus Waterpauw sebagai calon Gubernur Papua. (6). Beberapa anggota PDP lain sebagai diplomat Indonesia untuk masalah Papua saat ini, seperti Franzalbert Yoku dan Nicolash Messet. Di mana Franzalbert Yoku sendiri sebagai Moderator Internasional untuk wilayah Pasifik, tetapi dia gagal dan kembali mendukung kolonialisme Indonesia.

Bila ada wacana di media sosial bahwa KNPB dipisahkan dari ULMWP, saya yakin bahwa KNPB akan mengalami jalan yang sama dengan PDP masa lalu. Dukungan PDP awal tahun 2000-an hampir sama dengan dukungan massa terhadap KNPB sekarang ini. Menurut wacana di media tentang KNPB dan ULMWP ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berafiliasi dengan kekuasaan kolonial. Kami mempunyai bukti-bukti asli yang kuat bahwa negara dan Jaringan Damai Papua (JDP) terlibat untuk mengacaukan perjuangan ini.

Saya juga belajar dari banyak kasus lain di dunia, misalnya di Kaledonia Baru tahun 1980-an, di Sudan Selatan tahun 1990-an dan di Afrika Selatan tahun 1970-an. Di mana organisasi-organisasi massa yang besar berhasil dimatikan oleh penguasa kolonial. Hal itu terjadi hanya pihak musuh menyusup masuk dalam organisasi dan melakukan pembusukan dari dalam. Kondisi seperti ini perlu dan harus diwaspadai dan dijaga bersama oleh semua pihak.

Mandat dan Roh Tentara Pembebasan Nasional

Semua diplomat Papua termasuk tuan Benny Wenda di fora internasional ialah menjalankan spirit dari perjuangan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dalam negeri. Mereka menjalankan mandat dan spirit itu untuk mencari dan mendapatkan dukungan internasional. Benny sendiri lahir dan besar dalam spirit itu, di mana orang-orang pegunungan bangkit dan melawan pendudukan Indonesia tahun 1970-an. Dalam perjalanan selanjutnya ia pun tidak terpisah dari spirit itu.

Benny sendiri sudah mendapatkan mandat resmi dari TPN untuk menjalankan misi ini jauh sebelumnya baik dari wilayah perbatasan maupun dari pegunungan. Dalam beberapa video dan film-film dokumentar secara jelas menggambarkan mandat-mandat itu. Mereka memberikan mandat secara penuh untuk menjalankan misi diplomasi di internasional dan mandat-mandat itu masih tetap berlaku.

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Beberapa video dan film dokumenter terbaru juga menggambarkan hal itu, di mana mereka memberikan dukungan atas diplomasi internasional tuan Benny Wenda. Konferensi tahun 2012 di Biak juga tentu tidak terlepas dari gambaran itu, di mana sayap militer telah restrukturisasi diri dan konsolidasi dalam satu kekuatan. Kondisi itu terlahir seiring dengan perkembangan dan kemajauan dukungan internasional selama ini dan secara bersama untuk mendorong agenda nasional dan internasional.

Baru-baru ini telah dipublikasi oleh para pemimpin ULMWP sebuah surat yang ditandatangani oleh Yakob Prai dan Geradus Tomey, sebagai pendiri dan anggota aktif Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam isi surat itu digambarkan dengan jelas tiga hal penting: “pengakuan, dukungan dan memberikan mandat penuh kepada tuan Benny Wenda sebagai pemimpin ULMWP dan pemimpin sayap politik OPM untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin bangsa”. Pengakuan, dukungan dan mandat macam itu terwujud karena dedikasi, konsistensi dan keteguhan terhadap spirit itu, dan bukan karena hukum genealogis. Secara hukum selama belum ada perubahan terhadap produk hukum tertentu, maka aturan itu sah dan berlaku.

Dalam surat itu sudah jelas dan tidak bisa diperdebatkan. Dalam topik surat ini dicantumkan OPM sebagai organisasi atau bentuk pemerintahan dan roh dari pemerintahan itu kini ditampilkan dalam ULMWP sebagai lembaga politik dan diakui secara internasional. Karena itu, tuan Jakob Pray sebagai pendiri OPM mengakui, mendukung dan memberikan mandat untuk menjalankan organisasi kepada tuan Benny Wenda dan ULMWP. Di mana OPM adalah lembaga pemerintahan dan sayap militernya adalah TPN. Hal ini sangat jelas dan tidak bisa diperdebatkan posisi OPM dipisah dari TPN sebagai sayap militernya.

Tetapi, surat itu telah menimbulkan perbedaan persepsi dan penafsiran para pejuang Papua lain. Perbedaan pendapat ialah hal biasa dan lumrah dalam sebuah organisasi, tetapi perbedaan persepsi itu pun sangat penting untuk menciptakan demokrasi. Perbedaan pendapat bukan menimbulkan kekacauan dalam agenda perjuangan, tetapi menciptakan perspektif-perspektif kritis untuk membangun bersatuan dan demokrasi untuk mendorong agenda dan tujuan, karena hal yang paling penting adalah agenda dan tujuan.

Perbedaan pendapat secara vokal adalah suatu karakteristk orang Papua dalam jangka waktu tertentu dan setelah masa itu dilewati, di mana ada waktu tertentu untuk bersatu, berdamai dan berpesta bersama. Dengan itu mereka membangun kekuatan bersama dan menciptakan perdamaian. Bila sebaliknya, maka sikap itu patut dipertanyakan, motivasi dibalik makna simbolik itu. Konteks macam inilah yang muncul dalam media-media sosial dua bulan terakhir ini karena rasa memiliki dan cinta mereka terhadap perjuangan ini. Karena perjuangan ini milik bersama dari suatu bangsa yang ingin merdeka dan berdaulat.

Pada sisi lain, pejuang dari sayap militer protes surat ini tidak masuk akal. Karena yang diberi mandat adalah pemerintahan untuk menjalankan diplomasi dan hal berbeda dari perjuangan sayap militer yang terfokus pada perang di lapangan. Teman-teman dari sayap militer juga tidak bisa klaim atau mengambil posisi dalam pekerjaan OPM sebagai organisasi pemerintahan dan diplomasi karena ini dua hal yang berbeda.

Bersambung….

)* Penulis adalah akademisi Uncen. Ia sedang menyelesaikan studi S-3 di salah satu kampus di Jerman

Artikel sebelumnyaLiga 3 Zona Papua Ditunda, Ini Penyebabnya
Artikel berikutnyaPerjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: Lobi Internasional (Bagian 4/Habis)