ULMWP Minta RI Hargai Dukungan Pemimpin Pasifik kepada Papua

0
5614

JAKARTA, SUARAPAPUA.com – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) meminta pemerintah Indonesia menghargai dukungan pemimpin Pasifik kepada hak rakyat Papua, seperti halnya dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina.

ULMWP juga mengimbau agar Indonesia tidak melakukan provokasi atau manuver yang mengganggu stabilitas pemerintahan yang berkuasa di negara-negara Melanesia di Pasifik.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk, menanggapi pemberitaan Solomon Star tentang kecaman koalisi partai pendukung pemerintah, The Solomon Islands Democratic Coalition for Change Government (SIDCCG), terhadap kunjungan Juru Bicara ULMWP, Jacob Rumbiak, yang dianggap mencampuri dan mengganggu urusan dalam negeri Solomon Islands.

“Mereka mendukung West Papua karena sebagai sesama Bangsa Melanesia yang sedang mengalami genosida….Mereka sadar bahwa West Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri, punya hak untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG),” kata Markus Haluk melalui pesan singkat.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh media Solomon Islands, Solomon Star (05/06), SIDCCG mengungkapkan kekecewaan atas komentar Jacob Rumbiak ketika mengunjungi Solomon Islands baru-baru ini.

ads

Dalam pernyataan yang tidak menyebutkan nama dan jabatan yang mengeluarkan pernyataan, SIDCCG menolak pendapat dan campur tangan Jacob Rumbiak dalam urusan nasional Solomon Island melalui media.

“Komentar Rumbiak sengaja dibuat untuk menghasut perpecahan dalam kepemimpinan SIDCCG yang didasarkan pada masalah Papua,” tambah pernyataan itu.

“Niat yang menyesatkan ini oleh orang asing untuk mencoba memecah belah dan menggerogoti pendirian dan solidaritas pemerintah yang sah melalui media tidak akan berhasil,” kata pernyataan itu.

“Rumbiak tidak memiliki hak untuk memberi tahu rakyat Kepulauan Solomon siapa yang harus menjadi Perdana Menteri mereka, juga tidak memiliki hak untuk menentukan siapa Perdana Menteri Solomon Islands seharusnya,” demikian pernyataan itu.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

Lebih jauh dikatakan bahwa Solomon Islands adalah negara yang berdaulat dan hanya Solomon Islands yang dapat menentukan siapa yang harus menjadi PM mereka dan itu hanya bisa terjadi melalui proses pemilihan yang demokratis, tambah pernyataan itu.

“Jika dia berpikir bahwa dia bisa datang secara rahasia ke Solomon Islands ketika Perdana Menteri berada di luar negeri, dengan sengaja untuk menciptakan perpecahan dan ketidakharmonisan di Pemerintah dan di Solomon Islands, maka dia lebih baik berpikir lagi,” katanya.

Pernyataan itu menambahkan Solomon Islands memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia yang diresmikan pada Juli 1983.

“Sebuah Misi Diplomatik Solomon Islands didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2014. Misi ini beroperasi selama pemerintahan DCCG sebelumnya, berlanjut dengan pemerintahan SIDCCG saat ini.”

Pernyataan itu menegaskan bahwa sebagai anggota terhormat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepulauan Solomon menjunjung tinggi prinsip hubungan internasional yang diabadikan dalam Piagam PBB, termasuk yang berkenaan tidak mencampuri kedaulatan sesama negara anggota.

“Solomon Islands selalu mengakui bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Solomon Islands juga mengakui bahwa Papua adalah salah satu dari lima wilayah Melanesia di Indonesia.

Solomon Islands akan terus memperhatikan isu-isu mengenai Papua melalui kedua mekanisme nasional yang relevan di Indonesia serta di lembaga dan forum internasional yang relevan, sesuai dengan cara dan waktu yang tepat,” demikian pernyataan tersebut.

Pernyataan itu mengatakan kebijakan luar negeri SIDCCG akan terus dipandu dan ditentukan oleh kepentingan nasional Kepulauan Solomon dan kepentingan rakyatnya.

“Pemerintah Kepulauan Solomon tidak akan membiarkan kepentingan ini dirampas dan didiktekan oleh orang asing seperti Jacob Rumbiak,” katanya.

Baca Juga:  Pemerintah Selandia Baru Kembali Menyerukan Pembebasan Pilot Phillip Mehrtens

Pernyataan ini juga secara lengkap terlihat di status Facebook Franzalbert Joku, salah seorang peletak dasar ideologi Papua Merdeka yang saat ini bergabung menjadi tim pemerintah Indonesia.

Jawaban Jacob Rumbiak

Sementara itu, suarapapua.com yang meminta tanggapan Jacob Rumbiak atas pernyataan itu membantah tuduhan bahwa ia mencampuri urusan dalam negeri Solomon Islands dan datang ke negara itu secara rahasia.

“Saya datang ke Solomon Islands secara resmi, disambut oleh walikota dan dua orang tokoh politik. Saya juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri merangkap Pelaksana Tugas Perdana Menteri karena Perdana Menteri sedang berada di luar negeri,” kata Jacob Rumbiak yang bermukim di Australia.

Rumbiak menambahkan kedatangannya ke Solomon Islands bertujuan untuk menjelaskan keadaan Papua pasca kunjungan delegasi pemerintah Solomon Islands ke Papua, yang menurut Rumbiak, tidak dilaksanakan dengan cara yang sepatutnya dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memecah-belah pemimpin Solomon Islands. Sebaliknya, ia mengajak semua pihak menilai siapa yang selama 60 tahun terakhir memecah-belah pemimpin Melanesia dan pemimpin Papua.

Kendati demikian, Rumbiak mengatakan dirinya belum berpikir untuk membuat klarifikasi hal ini kepada pihak Solomon Islands. Menurut informasi yang ia peroleh, kelompok Solidaritas Solomon Islands untuk Papua telah berkomunikasi dengan Wakil PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare. Dan masalah ini akan dibicarakan dan diselesaikan di dalam koalisi mereka.

“Saya memperoleh informasi ada inflitrasi dari Jakarta. Menurut laporan, beberapa orang dari delegasi Indonesia saat ini sedang berada di Solomon Islands. Mereka juga akan ke Vanuatu,” ia menambahkan.

Jacob Rumbiak menegaskan dirinya menghormati pemerintah dan koalisi partai-partai di Solomon Islands. Ia juga menyatakan keheranannya akan pernyataan yang hanya mengatasnamakan koalisi tetapi tidak menyertakan nama yang menandatangani pernyataan.  Jacob Rumbiak mengatakan ia yakin rakyat Solomon Islands akan mengetahui kebenaran.

Baca Juga:  Lima Wartawan Bocor Alus Raih Penghargaan Oktovianus Pogau

Seruan agar Tidak Mengingkari Amanat

Sementara itu Markus Haluk menyerukan agar para peletak dasar gagasan penentuan nasib sendiri Papua tidak menghianati gagasan yang justru dibuat oleh mereka sendiri. Markus Haluk meminta mereka berintrospeksi dan mendengar suara hati nurani. Ia mengatakan tulang belulang dan darah orang Papua akan mengejar mereka bila ingkar dari amanat tersebut.

Mereka yang mengaku ondoafi atau diplomat Papua, kata dia, seharusnya memahami peran sebagai ondoafi yang bertugas menjaga hukum bagi rakyatnya dan bukan menjual bangsa Papua demi sesuap nasi atau demi ‘wine.’

“Layak mereka berefleksi bersama syair lagu Black Brothers, ‘Sadarlah kao cara hidupmu yang penuh kemunafikan dan pembohongan. Bintang jatuh, hari kiamat,” kata Markus Haluk.

Markus Haluk mengatakan keinginan untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua adalah iman dan doa. “Ia adalah kebenaran,” kata Markus Haluk.

Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah negara-negara Pasifik mengangkat isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri rakyat Papua di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).  Terhadap hal ini, Menlu Retno Marsudi, dalam keterangannya kepada pers Oktober tahun lalu, mengatakan, negara-negara tersebut berhak mengangkat isu tersebut di PBB. Indonesia, menurut dia, memiliki hak untuk memberikan penjelasan.

”Saya ingin menggarisbawahi, kalau kita bicara mengenai separatisme, di situlah titik berhenti. Kita tidak akan mundur satu inci pun kalau kita berbicara mengenai separatisme,” tegas Retno ketika itu.

Pewarta: Wim Geissler

Artikel sebelumnyaPeristiwa Wasior Berdarah
Artikel berikutnyaIndonesia Ciptakan Militer sebagai Tuan Tanah di Papua Lewat Proyek Gerbangdutas 2018