Koalisi CSO Untuk Pilkada Minta Masyarakat Pilih Pemimpin yang Pro Orang Asli Papua

Pilih Pemimpin Pro Orang Asli Papua, Mendukung Keadilan Ekologis dan Bukan Perusak Lingkungan

0
7070

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) untuk Pilkada Pro Keadilan Ekologis dan Lingkungan meminta kepada masyarakat pemilih di Tanah Papua untuk menggunakan hak politiknya memilih calon kepala daerah Gubernur dan Bupati, yang pro pada kepentingan memberdayakan, membela dan melindungi hak Orang Asli Papua, tidak memilih pemimpin yang pro pada pemodal dan perusak lingkungan

Dalam riilis yang diterima media ini Selasa (25/6.2018), Aiesh Rumbekwan, Direktur Walhi Papua menjelaskan, pada Rabu (27 Juni 2018) nanti, pemerintah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Provinsi Papua dan Kabupaten di Provinsi Papua.

Calon-calon kepala daerah dan mesin-mesin politik Pilkada telah menyampaikan berbagai visi dan misi. Pesan dan janji politik  selalu indah dan berpengharapan tinggi. Namun dalam praktiknya sulit dijangkau dan dipraktikkan.

Hari ini, kata dia, Orang Asli Papua dan lingkungan di Papua sedang mengalami tekanan oleh proyek-proyek mengatasnamankan pembangunan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kekayaan alam, tanah, hutan, tambang dan perairan laut di Tanah Papua, dieksploitasi dan dikuras untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut,” katanya.

Pemerintah pusat hingga daerah, turut serta melapangkan aktivitas eksploitasi dan ekstraksi kekayaan alam tersebut melalui kebijakan peraturan, perijinan dan program-program. Praktiknya, pembangunan dimaksudkan justru menggusur, menghilangkan dan membatasi hak-hak dan akses Orang Asli Papua terhadap tanah dan hutan, sumber kehidupannya.

“Pemerintah dan elite politik pro pada kepentingan para pemodal saja, pemerintah abai dan gagal menghormati dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua, karenanya hingga hari ini masih terjadi perampasan tanah, pengrusakan hutan dan ketidakadilan”, ungkap Aiesh Rumbekwan, Direktur Walhi Papua.

Diperlukan daya juang dan perubahan besar untuk memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua. Proses politik Pilkada dan kepemimpinan daerah merupakan salah satu aspek dari perubahan tersebut, namun rakyat dan pemilih yang paling menentukan.

“Kami meminta kepada masyarakat pemilih di Tanah Papua untuk menggunakan hak politiknya memilih calon kepala daerah Gubernur dan Bupati, yang pro pada kepentingan memberdayakan, membela dan melindungi hak Orang Asli Papua, tidak memilih pemimpin yang pro pada pemodal dan perusak lingkungan”, minta Aiesh Rumbekwan.

Pemimpin Papua harus berwibawa, berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran,  keadilan,  tidak korupsi, setia sejalan dengan suara Orang Asli Papua, .

“Kami dari Koalisi CSO juga meminta kepada Kepala Daerah, Gubernur dan Bupati terpilih, untuk menuntaskan penegakan hukum kasus-kasus pengrusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merampas tanah, perusahaan yang terlibat melakukan dan menimbulkan deforestasi,  pelanggaran HAM di Tanah Papua”, jelas Aiesh.

Hal ini dirasa penting oleh karena dalam periode perubahan struktur kepemimpinan kepala daerah di Provinsi Papua, baik masa pra Otsus dan Otsus,  para pejabat – kepala daerah terpilih telah menyisahkan masalah sosial dalam kepemimpinannya dimana secara tidak langsung menggusur sumber-sumber kehidupan masyarakat melalui kabijakan perizinan hanya untuk kepentingan investasi yang diduga sebagai kompensasi politik terpilihnya kandidat / calon tersebut menjadi kepada daerah.

Lebih lanjut masyarakat harus terlibat melakukan pemantauan secara bebas terhadap proses dan pelaksanaan Pilkada, memantau aktifitas  penyelenggara aktifitas Pilkada, partai Politik pendukung dan calon kepada daerah, agar tidak terjadi manipulasi dan penyimpangan lainnya yang merugikan masyarakat dan kwalitas hasil Pilkada.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) untuk Pilkada Pro Keadilan Ekologis dan Lingkungan:

  1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Papua
  2. Sekretariat Forum Kerjasama LSM Papua
  3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Nasional
  4. JERAT Papua
  5. Yayasan PUSAKA
  6. Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI Papua)
  7. Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Papua
  8. Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua
  9. Yayasan RUMSRAM, Biak
  10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Papua
  11. PKBI Papua
  12. Forum Port Numbay Green
  13. MAPALA UNCEN
  14. GEMPAR Papua
  15. Green Peace (GP) Papua
  16. LP3BH Manokwari Papua
  17. YALHIMO Papua
  18. SKPKC Fransiskan Papua
  19. KPKC SINODE GKI DI tanah Papua
  20. Dewan Masyarakat Adat Momuna, Kab. YAHUKIMO

REDAKSI