Catalonia dan Hasrat Merdeka yang Terus Menyala

0
2146

Oleh: Eben Ezer Siadari *)

Kunjungan Presiden Catalonia, Quim Torra, ke Amerika Serikat baru-baru ini sangat menarik untuk dicermati. Di negara Paman Sam itu, menurut laporan berbagai media, ia menyampaikan pidato berapi-api tentang hasrat merdeka bangsa Catalan.

“Saya ingin mengumumkan bahwa lebih dari sekadar harapan, saya meyakini dengan teguh bahwa Catalonia akan segera bergabung dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia,” kata Quim Torra hari Selasa (26/06) pada peresmian Catalonia American Council, sebuah kelompok lobi swasta yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Catalonia.

“Rakyat Catalan memiliki hak dan keinginan untuk menciptakan negara merdeka kami,” kata dia, seperti diberitakan oleh El Pais.

Ini adalah perkembangan terkini dari panggung politik Spanyol-Catalonia yang dalam dua tahun terakhir diwarnai ketegangan tinggi. Setelah menampilkan drama demi drama yang telah memakan korban jatuhnya pemimpin tertinggi kedua kubu, panggung politik Spanyol-Catalonia tampaknya masih berkemungkinan menampilkan drama berikutnya.

ads

Pada 9 Juli mendatang Torra untuk pertama kalinya akan bertemu dengan Perdana Menteri baru Spanyol, Pedro Sanchez. Masih sangat samar apa hasil yang akan dicapai dari pertemuan itu. Tetapi pidato berapi-api Torra di Washington merupakan sinyal bahwa pertemuan mereka dipastikan jauh dari basa-basi politik bulan madu dua penguasa yang baru menjabat.

Represi Pasca Referendum

Drama politik Spanyol-Catalonia bermula dari referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017 lalu di wilayah timur laut Spanyol itu (oleh media Spanyol disebut numeronym 1-O). Walaupun Madrid memandang referendum tersebut ilegal, parlemen Catalonia mengesahkannya di bawah Undang-undang Penentuan Nasib Sendiri Catalonia yang disebut Generalitat de Catalunya.

Bentrokan berdarah terjadi menjelang dan sesudah pelaksanaan referendum. Pemerintah Catalonia tidak mengindahkan perintah Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang mengumumkan larangan pelaksanaan referendum karena melanggar Konstitusi Spanyol tahun 1978. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Catalonia juga telah memerintahkan polisi untuk mencegah pelaksanaannya, termasuk menahan sejumlah tokoh yang bertanggung jawab.

Dalam kondisi politik yang memanas baik antara pemerintah Spanyol dengan Catalonia maupun terbelahnya warga Catalonia antara yang mendukung dan menolak kemerdekaan dari Spanyol, referendum Catalonia tetap berjalan. Pemilih yang datang ke bilik suara diberi hak untuk memilih ya atau tidak untuk pertanyaan: “Apakah Anda setuju Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk sebuah republik?”

Hasilnya, pendukung kemerdekaan Catalonia meraih 92,01 persen  atau 2.044.038 suara. Kubu yang menolak hanya mengantongi 7,99 persen atau 177.547 suara. Hasil yang berat sebelah ini dibubuhi catatan bahwa tingkat partisipasi pemilih hanya 43,03 persen. Pemerintah Catalan mengatakan rendahnya partisipasi dikarenakan polisi mengawal ketat bilik suara. Tetapi kubu Madrid beralasan banyak rakyat pro-Spanyol tidak menggunakan hak pilihnya.

Spanyol bereaksi keras atas pelaksanaan referendum. Raja Felipe VI menuding pemimpin Catalonia merupakan ancaman terhadap stabilitas Spanyol. PM Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, tidak mau kalah. Ia bersumpah akan mencegah dengan cara apa pun kemerdekaan Catalonia.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Salah satu langkah represif Spanyol adalah ketika pada 21 Oktober 2017 ia mengumumkan pembubaran parlemen Catalonia. Selanjutnya ia menetapkan bahwa pemilihan umum sela bagi parlemen Catalan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2017.

Langkah keras Rajoy telah menimbulkan luka mendalam bagi elit politik dan rakyat Catalonia. Apalagi Carles Puigdemont  sebelumnya mengisyaratkan keinginan berdialog dengan Spanyol. Sikap tanpa mau ditawar Rajoy menurut Puigdemont adalah pengabaian bahkan menyerang konstitusi dan rakyat Catalan sendiri.

Sebagai reaksi terhadap hal itu pada 27 Oktober parlemen Catalonia meloloskan persetujuan deklarasi kemerdekaan dari Spanyol setelah pemungutan suara yang sengit. Mosi kemerdekaan diloloskan oleh parlemen yang beranggotakan 135 orang dengan perbandingan 70 suara mendukung, 10 menentang dan 2 abstain. Sedangkan sisanya yang merupakan anggota dari Partai Sosialis, Partai Rakyat dan Ciudadanos, menyatakan ketidaksetujuan dengan meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara.

Drama demi drama terus terjadi. Ketegangan antara Spanyol dan Catalonia (yang sama-sama mendapat dukungan dari parlemen masing-masing) mendorong Spanyol mengumumkan pemberlakuan UU darurat untuk mengambil alih pemerintahan di Catalonia. Catalonia yang selama ini memiliki berbagai wewenang otonom termasuk untuk mengibarkan bendera sendiri, kini menjadi diatur secara langsung oleh pemerintah pusat, termasuk hak pengelolaan anggaran.

Represi terhadap para tokoh politik Catalonia juga berlanjut. Kejaksaan Spanyol mengumumkan telah menyiapkan  dakwaan terhadap tokoh-tokoh politik yang mensponsori referendum, termasuk Carles Puigdemont.

Pada 31 Oktober 2017 Puigdemont dilaporkan melarikan diri ke Belgia untuk mencari suaka politik setelah pemerintah Spanyol resmi memberlakukan UU darurat untuk mengambil alih pemerintahan Catalonia. Lebih jauh, pemerintah Spanyol menangkap sembilan tokoh pro-kemerdekaan Catalonia, dengan tuduhan melakukan pemberontakan, penghasutan dan dorongan untuk memerdekakan Catalonia dari Spanyol.

Menjawab Lewat Bilik Suara

Yang menarik, represi demi represi mendapat ‘jawaban’ yang khas dari rakyat Catalan. Mereka menjawab lewat kertas di bilik suara, hak paling mendasar dalam demokrasi. Ketika pemilu sela pada 21 Desember 2017 diadakan, hasilnya memberi isyarat bahwa rakyat yang pro-kemerdekaan memang memiliki otot yang tak dapat diremehkan. Pemilu itu menghasilkan 70 dari 135 kursi bagi partai-partai pro-kemerdekaan, jumlah yang melebihi batas minimal bagi pembentukan pemerintahan di Catalonia.

Setelah berbagai tarik ulur yang rumit di dalam kubu partai-partai pro-kemerdekaan dan diwarnai oleh proses take and give tersamar dengan pemerintah Spanyol, Catalonia akhirnya memiliki pemerintahan baru. Quim Torra terpilih menjadi  presiden Catalonia yang baru dan dilantik oleh parlemen pada 15 Mei 2018.

Bagi pemerintah Spanyol, Quim Torra tampaknya dapat diterima. Quim Torra merupakan kandidat yang paling mungkin, di tengah banyaknya tokoh pro-kemerdekaan yang tidak dapat menjadi kandidat karena dipenjarakan. Meskipun demikian sangat jelas bahwa Torra bukan kandidat ideal yang diharapkan akan tunduk kepada Madrid. Sama seperti Puigdemont, ia adalah seorang separatis garis keras yang telah berjanji untuk terus menyusuri jalan pemisahan diri dari Spanyol.

Baca Juga:  Mengungkap January Agreement 1974 Antara PT FI dan Suku Amungme (Bagian II)

Terpilihnya Quim Torra sejenak meredakan ketegangan politik Spanyol-Catalonia. Untuk sementara tampak bahwa Spanyol telah berhasil mengendalikan situasi di Catalonia. Rajoy juga terkesan sudah di atas angin dengan tetap berpegang pada posisi garis keras yang menutup pintu dialog dengan Catalonia.

Yang kemudian cukup mengejutkan adalah panggung politik di Madrid berguncang keras dengan tuduhan skandal korupsi di lingkungan partai pimpinan Rajoy. Demikian kerasnya guncangan itu sehingga ia  tak mampu bertahan. Rajoy jatuh, kemudian digantikan pemimpin oposisi dari Partai Sosialis, Pedro Sanchez. Sanchez memenangkan dukungan parlemen setelah mosi tidak percaya atas Rajoy, menyusul putusan pengadilan dalam skandal korupsi yang melibatkan pejabat dari partainya.

Naiknya Pedro Sanchez mengubah lansekap politik Spanyol-Catalonia. Turunnya Rajoy memberi harapan baru akan terciptanya hubungan yang lebih harmonis. Isyarat akan melembutnya sikap Madrid sudah terbaca sebelum Sanchez terpilih menjadi perdana menteri. Ketika melancarkan inisiatif mosi tidak percaya terhadap Rajoy, Sanchez telah menjanjikan bahwa bila terpilih, ia akan membuka dialog dengan pemerintah Catalonia.

Setelah resmi menjadi PM Spanyol, sinyal dari Sanchez semakin jelas. Di hari-hari awal pemerintahannya ia mengumumkan akan bertemu dengan pemimpin Catalonia, sesuatu yang selalu dihindari oleh Rajoy. Dalam wawancara dengan El Pais Sanchez mengatakan bahwa hari-hari terburuk bagi Catalonia telah berlalu. Pemerintah Spanyol, menurut dia, akan menangani konflik dengan Catalonia langkah demi langkah. Ia juga memastikan bahwa Spanyol tidak akan mengambil langkah yang konfrontatif.

Sebagai bagian dari gestur lebih bersahabat, pemerintahan Sanchez pada 9 Juni lalu mengakhiri kendali anggaran atas Catalonia. Lebih jauh, belum lama ini pemerintah juga memindahkan para pemimpin separatis Catalonia dari penjara di Spanyol ke penjara di Catalonia dengan alasan supaya lebih dekat dengan keluarga. Sanchez juga mengatakan akan menghidupkan kembali komite bilateral sebagai wadah untuk membicarakan sengketa di antara kedua wilayah.

Merdeka dalam Negara Federal?

Di tengah gestur yang semakin melunak dari Spanyol, adalah menarik untuk mencermati pidato berapi-api Torra tentang hasrat merdeka rakyat Catalonia. Dalam kunjungan di AS yang antara lain bertujuan untuk meresmikan kelompok lobi Catalonia, terkesan bahwa Torra justru memperkeras tuntutan referendum menentukan sendiri rakyat Catalan. Torra mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan PM Spanyol pekan mendatang, ia akan mengangkat isu-isu besar, yaitu hak menentukan nasib sendiri bagi Catalonia.

Dalam wawancara dengan kantor berita AP, Torra mengatakan bagi rakyat Catalan hasrat untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat ditawar. Itu adalah bagian dari solusi. “Sampai kami diizinkan memberikan suara, dan memberikan suara dalam referendum adalah legal, mengikat dan diakui oleh kedua belah pihak sebagai hal yang valid, maka kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan solusi,” kata dia.

Baca Juga:  Saatnya OAP Keluar Dari Perbudakan Dosa dan Tirani Penjajahan Menuju Tanah Suci Papua

Bila menyimak apa yang dikatakan oleh Torra, maka tampak suatu kecenderungan yang berkebalikan; ketika Spanyol mulai menunjukkan sikap melunak, Catalonia justru menunjukkan posisi yang mengeras. Ketika Spanyol membuka pintu bagi dialog, Torra mengajukan tuntutan tertinggi yang sudah berulang kali ditolak oleh Spanyol.

Pertanyaannya adalah apakah masih ada alasan untuk optimistis di tengah kencenderungan yang terkesan bertolak belakang ini?

Jawabannya adalah ya. Selama kedua belah pihak masih memiliki keinginan bertemu dan berbicara satu sama lain, selalu terbuka kemungkinan untuk menemukan solusi. Dan itulah yang diharapkan terjadi pada pertemuan Sanchez dan Torra pada 9 Juli mendatang. Sejauh ini perbedaan pandangan keduanya memang tampak masih sangat lebar dalam beberapa isu. Tetapi masing-masing pihak juga tampaknya memberi peluang untuk membuka diri dan menegosiasikan posisi mereka.

Sanchez, misalnya, berulang kali meminta agar Catalonia tidak lagi menuntut referendum dan ia mengisyaratkan tidak akan membicarakan hal itu dalam pertemuan mereka. Sanchez mengatakan tuntutan untuk merdeka oleh Catalonia adalah tidak konstitusional.

Meskipun demikian, Sanchez berjanji akan mengusulkan amandemen konstitusi Spanyol sehingga negara itu lebih ke arah model negara federal, yang memungkinkan perluasan derajat pemerintahan sendiri (self government) bagi pemerintahan regional di Spanyol. Catalonia misalnya telah memiliki kontrol terhadap berbagai sektor seperti pendidikan  — yang wajib dijalankan dengan menggunakan bahasa Catalan. Catalan juga sudah memiliki otonomi dalam mengelola kepolisian sendiri, rumah sakit dan penjara. Yang selama ini masih mereka tuntut –selan referendum penentuan nasib sendiri — adalah keadilan dalam kebijakan fiskal serta pengakuan lebih luas terhadap identitas bangsa Catalonia.

Gagasan tentang amandemen konstitusi ini tampaknya cukup menarik bagi Torra dan berbagai eksplorasi atas gagasan itu kemungkinan masih dapat berkembang.  Torra mengungkapkan kesediaannya membicarakan amandemen konstitusi sebagai solusi. Namun menurutnya, amanademen konstitusi yang memuaskan bagi rakyat Catalonia adalah bila amandemen itu memberi hak untuk melakukan referendum membentuk suatu negara baru di Eropa.

Bila diringkas, tawaran Sanchez adalah suatu ‘kemerdekaan de facto’ yang lazim dimiliki oleh negara-negara bagian dalam suatu negara dengan sistem federal. Sementara Torra masih menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah republik penuh yang terpisah dari Spanyol. Apakah dua posisi ini dapat dikatakan ‘masih’ jauh atau ‘sudah’ dekat,  pertemuan Sanchez-Torra pada 9 Juli mendatang diharapkan dapat memberikan jawaban.

 

*) Penulis adalah wartawan, alumni Advanced Course for Practical Journalism Thomson Foundation, Cardiff, Wales, tinggal di Jakarta.

Artikel sebelumnyaAI: 10.000 Orang Terbunuh dalam Operasi Militer di Papua
Artikel berikutnyaKritik Ideologis : Relevansi Marxisme Dalam Gerakan Aktivis Papua