Tanah PapuaAnim HaKantor ULMWP Wilayah Anim-Ha Diresmikan

Kantor ULMWP Wilayah Anim-Ha Diresmikan

ANIM-HA, SUARAPAPUA.com – Memperingati hari pertama pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Merauke yang jatuh pada 14 Juli, masyarakat adat di wilayah Anim-Ha, Merauke, Papua, meresmikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Menurut keterangan tertulis yang diperoleh suarapapua.com hari ini (15/07), peresmian kantor tersebut dilakukan oleh Sekretaris Legislatif ULMWP, Eliaser Anggaigon dan dihadiri masyarakat adat setempat.  Peresmian kantor juga diiringi dengan pernyataan sikap mewakili 30 suku masyarakat adat yang ada di Anim-Ha, yang antara lain menolak Pepera 1969 dan mendukung petisi rakyat Papua yang digalang oleh ULMWP tahun 2017.

Baca Juga:  LME Digugat Ke Pengadilan Tinggi Inggris Karena Memperdagangkan 'Logam Kotor' Dari Grasberg

Dalam keterangan yang diterima oleh suarapapua.com, ULMWP menyatakan pembukaan kantor tersebut merupakan bagian dari “memajukan langkah perjuangan bangsa Papua” untuk mencapai “cita-cita mulia yang telah lama dirindukan.”

Foto dokumentasi yang diterima suarapapua.com menunjukkan sejumlah tokoh ULMWP setempat saat peresmian kantor ULMWP di Wilayah Anim-Ha, Merauke, Papua.  (Foto: dok suarapapua.com)

Sehubungan dengan peresmian tersebut, ULMWP Wilayah Anim-Ma mengeluarkan empat pernyataan,

Pertama, kantor ULMWP di Wilayah Adat Anim-Ma dinyatakan secara resmi telah dibuka.

Kedua, Masyarakat Adat memilih dan menetapkan wakil pemimpin ULMWP merupakan pemimpin bangsa Papua di Wilayah Adat Anim-Ha.

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

Ketiga, Masyarakat Adat Anim-Ha menolak Pepera 1969 pada 14 Juli 1969 di Wilayah Anim-Ha.

Keempat, mendukung 1,8 juta tanda tangan petisi rakyat Papua yang digalang oleh ULMWP pada tahun 2017.

Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh wakil-wakil Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha, antara lain oleh Pangkrasi Yeem (ketua) diikuti oleh wakil-wakil legislatif dari Suku Malind, Asmat, Awuyu, Jeinan, Kanume,Kayeghar, Kimakhima, Konerauw, Muyu, Ndom, Riantana, Tamario, Wambon, Wiyaghar, Maklew dan Yaghay.

Menurut Wikipedia, ULMWP merupakan wadah persatuan tiga gerakan politik pro-kemerdekaan Papua yang dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu. Ketiganya adalah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan National Parlieament of West Papua (PNWP).

Baca Juga:  Peringati Hari Pers Nasional, Pegiat Literasi dan Jurnalis PBD Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Pada 26 September tahun lalu, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, menyatakan telah menyerahkan petisi untuk melakukan penentuan nasib sendiri kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB yang ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua. Tetapi klaim itu dibantah oleh Ketua Komite, Rafael Ramirez.

Pewarta: Wim Geissler

Terkini

Populer Minggu Ini:

Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

0
“Beberapa waktu lalu terjadi kasus penangkapan, kekerasaan dan penyiksaan terhadap dua pelajar di kabupaten Yahukimo. Kemudian terjadi lagi hal sama yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di kabupaten Puncak. Kekerasan dan penyiksaan terhadap OAP sangat tidak manusiawi. Orang Papua seolah-olah dijadikan seperti binatang di atas Tanah Papua,” ujarnya saat ditemui suarapapua.com di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.