Kantor ULMWP Wilayah Anim-Ha Diresmikan

0
13256

ANIM-HA, SUARAPAPUA.com – Memperingati hari pertama pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Merauke yang jatuh pada 14 Juli, masyarakat adat di wilayah Anim-Ha, Merauke, Papua, meresmikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Menurut keterangan tertulis yang diperoleh suarapapua.com hari ini (15/07), peresmian kantor tersebut dilakukan oleh Sekretaris Legislatif ULMWP, Eliaser Anggaigon dan dihadiri masyarakat adat setempat.  Peresmian kantor juga diiringi dengan pernyataan sikap mewakili 30 suku masyarakat adat yang ada di Anim-Ha, yang antara lain menolak Pepera 1969 dan mendukung petisi rakyat Papua yang digalang oleh ULMWP tahun 2017.

Dalam keterangan yang diterima oleh suarapapua.com, ULMWP menyatakan pembukaan kantor tersebut merupakan bagian dari “memajukan langkah perjuangan bangsa Papua” untuk mencapai “cita-cita mulia yang telah lama dirindukan.”

Foto dokumentasi yang diterima suarapapua.com menunjukkan sejumlah tokoh ULMWP setempat saat peresmian kantor ULMWP di Wilayah Anim-Ha, Merauke, Papua.  (Foto: dok suarapapua.com)

Sehubungan dengan peresmian tersebut, ULMWP Wilayah Anim-Ma mengeluarkan empat pernyataan,

Pertama, kantor ULMWP di Wilayah Adat Anim-Ma dinyatakan secara resmi telah dibuka.

Kedua, Masyarakat Adat memilih dan menetapkan wakil pemimpin ULMWP merupakan pemimpin bangsa Papua di Wilayah Adat Anim-Ha.

Ketiga, Masyarakat Adat Anim-Ha menolak Pepera 1969 pada 14 Juli 1969 di Wilayah Anim-Ha.

Keempat, mendukung 1,8 juta tanda tangan petisi rakyat Papua yang digalang oleh ULMWP pada tahun 2017.

Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh wakil-wakil Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha, antara lain oleh Pangkrasi Yeem (ketua) diikuti oleh wakil-wakil legislatif dari Suku Malind, Asmat, Awuyu, Jeinan, Kanume,Kayeghar, Kimakhima, Konerauw, Muyu, Ndom, Riantana, Tamario, Wambon, Wiyaghar, Maklew dan Yaghay.

Menurut Wikipedia, ULMWP merupakan wadah persatuan tiga gerakan politik pro-kemerdekaan Papua yang dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu. Ketiganya adalah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan National Parlieament of West Papua (PNWP).

Pada 26 September tahun lalu, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, menyatakan telah menyerahkan petisi untuk melakukan penentuan nasib sendiri kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB yang ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua. Tetapi klaim itu dibantah oleh Ketua Komite, Rafael Ramirez.

Pewarta: Wim Geissler