CANBERRA, SUARAPAPUA.Com – Kelompok pro-kemerdekaan Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan gagasan dialog oleh pemerintah Indonesia dengan Papua bukan hal buruk sepanjang gagasan yang dimaksud adalah dialog internasional yang dimediasi oleh pihak ketiga. Ia juga mengatakan tempat terbaik untuk dialog adalah pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris ULMWP, Rex Rumakiek yang diberitakan oleh radionz.co.nz hari ini (18/07).
Belakangan ini diketahui pemerintah Indonesia menawarkan gagasan dialog kepada para pemimpin adat dan tokoh masyarakat sipil tentang berbagai isu di Papua.
Rumakiek mengatakan ide itu tidak buruk.
“Tetapi dialog internasional, bukan jenis dialog Indonesia yang menghasilkan Act of Free Choice (Pepera) 1969. Itulah jenis dialog yang diinginkan Indonesia. Kami tidak akan kembali ke pendekatan itu,” kata Rumakiek.
“Kami ingin dialog internasional dan tempat terbaik untuk berdialog adalah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mari kita adakan pemungutan suara atas isu ini,” kata dia, dikutip dari radionz.co.nz.
Ia mengatakan ULMWP berharap pembahasan atas pertanyaan legitimasi penentuan nasib sendiri Papua yang menghasilkan integrasi Papua ke dalam Indonesia diperdebatkan di Majelis Umum PBB tahun depan atau dua tahun mendatang.
ULMWP memiliki status sebagai peninjau di Melanesian Spearhead Group (MSG) sejak tahun 2015 dan Indonesia berstatus sebagai anggota asosiasi. Namun, forum ini tampaknya belum dapat menjadi forum untuk berkomunikasi kedua belah pihak. Ketegangan terjadi dalam hubungan keduanya dan Indonesia menempatkan ULMWP sebagai kelompok separatis.
Anggota MSG seperti Papua Nugini, Solomon Islands, Fiji, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru telah berusaha memfasilitasi dialog antara ULMWP dengan Indonesia.
Menurut Rumakiek, negara-negara anggota MSG seharusnya dapat menjadi pengantara dialog. “Kami dapat berbicara langsung kepada mereka dengan anggota MSG sebagai saksi. Itulah yang kami sebut pihak ketiga,” jelas Mr Rumakiek.
“Kami tidak dapat berbicara langsung dengan Indonesia, tetapi dengan difasilitasi MSG. Kami mencoba untuk menghindari orang lain berbicara atas nama kami. MSG sedang mencoba mengatur pertemuan (antara Papua dan pemerintah Indonesia),” kata dia.
Sementara itu, Rumakiek yang berdomisili di Australia mengatakan, ULMWP merasa terganggu dengan laporan tentang apa yang disebut operasi penegakan hukum di kampung Alguru, Kabupaten Nduga, di Papua.
Menurut Rumakiek, operasi itu mengingatkan kembali memori penduduk setempat atas operasi militer yang pernah terjadi sebelumnya, yang menghancurkan mata pencaharian penduduk.
Pihak Militer Indonesia membantah bahwa mereka melakukan operasi militer di daerah itu. Tuduhan adanya operasi militer disebut sebagai hoax.
Pewarta: Wim Geissler
