Oleh: Topilus B. Tebai)*
Isi tulisan ini akan menyoroti posisi para pendatang di Papua, yang telah lama menetap, berinteraksi, hidup berdampingan dan mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Bangsa Papua, ‘lahir-besar Papua’. Mereka adalah suku bangsa dari luar Papua, daerah-daerah lain di Indonesia. Posisi mereka akan dilihat dari sudut pandang politis, antara posisi rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia di sisi lain yang berkehendak ingin pertahankan teritori Papua.
Sejarah pertemuan dua posisi di atas itu telah lahirkan list panjang pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, bikin trauma dan ketimpangan sosial-politik. Kubu pertama dihuni mayoritas orang Papua asli. Mereka ingin Papua merdeka politik dan ekonomi, terlebas dari penjajahan politik-ekonomi oleh Indonesia dan imperialisme global. Kubu ini telah bersatu di dalam ULMWP. Arus kedua dihuni pemerintah Indonesia, ingin Papua tetap jadi teritorinya. Para pendatang yang hidup di Papua masih belum tegas jelaskan posisi politiknya.
Tentu saja keberpihakan pendatang dinanti oleh kedua arus utama di atas. Tapi untuk tentukan sikap, mereka mesti miliki gambaran posisinya. Metode, ‘jendela’ yang digunakan buat baca peta konflik politik-ekonomi di Papua akan menentukan arah sikap yang diambil.
Para pendatang berada di Papua didorong oleh motivasi bisnis: Ingin cari dan pastikan masa depan yang lebih baik. Salurannya, berwirausaha/berbisnis, mendapatkan pekerjaan tetap, membuka peluang usaha baru. Dinamikanya hari ini, mereka manfaatkan semua saluran guna memastikan masa depan mereka dan keturunannya. Kenyataannya, para pendatang lebih berhasil dari rakyat Papua asli dalam hal perebutan ladang-ladang pendapatan buat hidup. Di sektor bisnis-wirausaha, pendatang mendominasi. Orang Papua asli memanfaatkan ruang otonomi khusus (Otsus) dan lebih fokus berebut tempat dalam ranah politik-pemerintahan manfaatkan kebijakan daerah otonomi baru (DOB) dan berbagai regulasi afirmatif lainnya.
Di masa depan, berakhirnya Otsus tahun 2021 nanti yang akan menghancurkan orang Papua asli yang hari ini masih jadikan semua kebijakan afirmatif sebagai ladang pendapatan. Bila kita melihat arah kebijakan ekonomi yang lebih condong kepada pemodal asing, di akhir Otsus misalnya, para pendatang di Papua juga akan terhimpit di tengah saling sikut antara kepentingan masyarakat Papua asli dan para pebisnis kelas atas dari luar Indonesia yang menggunakan koorporasi-koorporasi besar di Indonesia. Lihat fenomena MIFEE. Rakyat Papua asli tersingkir, pendatang di Merauke hanya jadi buruh kasar, para tenaga kerja terdidik digaji untuk menjadi sekrup penguat roda MIFEE agar beroperasi. Rakyat Papua asli menunjukan sikap perlawanan terhadap MIFEE dan imperialisme asing, termasuk pendatang disana yang walau sebagai pekerja kasar, lebih mendapat tempat di dalamnya.
Di beberapa titik ketemu rakyat Papua asli dan pendatang, ada beberapa konflik yang timbul. Hal ini dikarenakan di satu sisi, ketimpangan sistemik dan birokratis yang bias imperialisme global dan tidak memihak pada penduduk Papua itu, menjadikan pendatang di Papua seolah-olah jadi agen penyalur semua yang buruk yang sebetulnya merupakan konsekwensi logis hasil mengoperasikan sistem NKRI yang bobrok. Misalnya, dalam isu peredaran Miras, prostitusi dan jual-beli barang-barang kadaluarsa, semua pendatang di Papua yang berprofesi sebagai pedagang, yang kebanyakan pedagang eceran dengan modal tak seberapa itu seolah-olah ditampilkan sebagai aktor yang menimbulkan dampak negatif bagi rakyat Papua yang ada di posisi konsumen. Padahal ada sistem yang tidak manusiawi, yang membiarkan segelintir aktor bermain, biarkan semua barang dan jasa itu bebas beredar. Disana ada petugas pemerintahan yang lalai/melakukan praktek pembiaran.
Di masa depan, setelah Otsus berakhir, konflik horizontal antara penduduk Papua, asli vs pendatang sedang menanti sebagai akibat berintegrasinya fragmen-fragmen konflik saat ini, sebuah bom konflik yang akan meledak parah. Disini, pendatang di Papua adalah pihak yang akan ditampilkan oleh kebobrokan sistem Indonesia ini sebagai aktor yang paling berdosa. Bila pandangan seperti ini mulai menjadi landasan dalam kepala untuk memandang masa depan Papua, kita akan mendapati bahwa orang Papua asli dan pendatang di Papua dalam posisi sebagai sesama korban di dalam kebobrokan sistemik yang dijalankan birokrasi pemerintahan Indonesia di Papua ini.
Oleh karena itu rakyat Papua asli dan pendatang di Papua mestinya bersatu dan menyatakan sikap menolak sistem ekonomi-politik kolonial Indonesia di Papua, menolak imperialisme asing yang menunggangi birokrasi pemerintahan Indonesia, menyatakan sikap berada kontra militerisme di Papua. Sikap politik yang jelas seperti itu wajib dilanjutkan dengan integrasi kekuatan, berupaya dengan sadar untuk meminimalisasi konflik-konflik horizontal yang memecah-belah persatuan sesama korban.
Namun, luka-luka yang membekas akibat konflik-konflik horizontal ini yang diperparah oleh kelemahan membaca peta konflik secara menyeluruh oleh orang Papua asli dan pendatang di Papua menyebabkan kesulitan ada di kedua pihak untuk membuka diri dan berdiri bersama menyatukan sikap. Ada kecurigaan yang terbangun disana, ada ketidakpercayaaan, dan label-label yang membudaya. Ini harus dibersihkan dulu.
Kita sudah alami bahwa di masa lalu, pendatang vs orang Papua asli adalah dua kubu yang sangat sering diadu domba oleh pihak-pihak tertentu sehingga bekas-bekasnya masih ada. Rekonsiliasi dan saling terbuka untuk bersama-sama mendiskusikan masa depan Papua secara terbuka melibatkan orang Papua asli dan pendatang di Papua akan jadi langkah awal yang baik untuk mengobati luka akibat konflik horizontal.
Ke depan, konflik horizontal harus mampu diidentifikasi hingga ke akar-akarnya sehingga tidak menjustifikasi dan menggeneralisasi semua pendatang di Papua sebagai bagian dari oktor. Orang Papua harus mau dan mampu menerima sebagai sesama-senasib, para pendatang yang sadar, memahami, mau dan rela memikul tanggung jawab sejarah dan harapan akan keselamatan di masa depan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, orang Papua asli dan pendatang di Papua mulai membayangkan bahwa kemerdekaan politik adalah pintu masuk menuju didirikannya struktur baru, sistem baru, kekuatan ekonomi-politik baru, yang akan mereka desain sesuai kebutuhan mereka agar mampu menjembatani diri menuju hidup yang lebih baik.
Jembatan-jembatan integrasi antara orang Papua asli dan pendatang mesti diupayakan oleh semua pihak yang menginginkan Papua menjadi lebih baik di masa depan. Jembatan-jembatan yang dibangun itulah yang semoga memberikan kesadaran yang mampu melampaui kesadaran semu ala Indonesia, menemukan dalil-dalil yang lebih dasariah, sebagai landasan baru bagi rumah bangsa Papua di masa depan. Sehingga dengan begitu, sama-sama melihat kemerdekaan politik-ekonomi bangsa Papua akan menjadi jaminan keselamatan hidup bagi sebuah generasi baru Papua yang mendudukkan orang Papua asli dan pendatang di Papua di satu posisi yang setara: warga negara Papua yang merdeka.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Semarang.
